Ketum APNI: Dahulukan Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

171
Ketum APNI, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nanan Soekarna

NIKEL.CO.ID, 12 SEPTEMBER 2022—Komoditas nikel saat ini menjadi primadona. Karena itu, para penambang diajak untuk memegang komitmen demi bangsa dan negara, bukan pribadi.

Demikian diungkapkan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nanan Soekarna, pada Training of Trainer APNI, di Hotel Novotel, Jakarta, Senin (12/9/202). Ia mengajak para penambang bukan mendahulukan hak dan kewenangan.

Nanan mengatakan, nikel saat ini menjadi primadona. Ia mengaku tidak tahu nikel dan tidak memiliki tambang. Namun, karena ditunjuk dan diangkat menjadi Ketua Umum APNI, maka tugas tersebut sebagai tanggung jawab secara bersama-sama mengelola nikel ini mendukung progam pemerintah.

Menurut Wakapolri periode 2011-2013 itu, APNI tampil bukan mendahului hak dan kewenangan, tetapi tampil mendahulukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Dalam konteks itu asosiasi ini diberi peran oleh pemerintah karena kebetulan APNI dilantik oleh ESDM, pemerintah.  Karena itu, katanya lebih lanjut, bukan hanya merangkul semua anggota asosiasi yang legal, APNI juga ingin bisa menyentuh dan merangkul yang penambang ilegal untuk ditertibkan bersama.

Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa penambang-penambang ilegal ini jumlahnya banyak, lebih banyak yang ilegal daripada yang legal. Para penambang ilegal tersebut, ujar mantan Kadiv Humas Polri ini, di-back-up oleh oknum polisi dan oknum tentara, serta oknum-oknum lainnya.

“Karena itu, di APNI ada tentara dan polisi yang kita ajak untuk sama-sama komit demi negara dan bangsa, bukan pribadi. Saya dan Tim APNI juga bertemu dengan KSAL, KSAU, KSAD, Kapolri, dan Kajagung untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penertiban dan sebagainya,” ujarnya.

Dengan demikian, sambungnya, pihaknya sudah kulonuwun. Sehingga, ke depannya APNI mencoba lebih berperan dalam melaksanakan tugas, kewajiban, tanggung jawabnya. Sekali lagi, katanya menekankan, bukan hak dan kewenangan.

“Infonya lebih banyak yang ilegal. Mudah-mudahan, APNI itu bisa berperan ke sana. Kebetulan saya bukan pengusaha, jadi tidak ada profit apa-apa buat saya pribadi,” ungkapnya.  (Tim MNI)