NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, kawasan industri strategis yang berada di wilayah kaya sumber daya mineral, khususnya nikel.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan dibuat geram setelah menemukan bahwa bandara yang berada di kawasan vital itu tidak memiliki satu pun perangkat negara yang bertugas.
“Bandara yang tidak memiliki perangkat negara di dalamnya adalah sebuah anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tegakkan regulasi, tetapi ternyata masih ada celah kerawanan yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi, bahkan stabilitas nasional,” tegas Sjafrie dalam keterangannya saat menutup agenda sidak, Selasa (25/11/2025).
Dalam sidak itu, TNI turut menggelar latihan simulasi intercept terhadap pesawat yang diduga dapat terlibat dalam aktivitas ilegal. Latihan tersebut melibatkan prajurit TNI yang beroperasi langsung di area bandara.
“Teman-teman telah melihat latihan simulasi yang dilakukan prajurit TNI dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan memiliki indikasi kegiatan ilegal. Ini bagian dari upaya kita memahami potensi ancaman dan memastikan negara hadir,” ujarnya.
Dengan tegas dikatakannya, keberadaan bandara tanpa perangkat pemerintah membuka potensi penyalahgunaan ruang udara maupun logistik, terutama di wilayah industri strategis seperti Morowali yang menjadi pusat kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel nasional.
Dalam kesempatan yang sama, lulusan Akabri tahun 1974 itu menyinggung problem regulasi dan praktik ilegal yang masih marak di sektor sumber daya alam. Ia memberi contoh kasus pasir timah yang ditemukan dalam izin pasir kuarsa di sejumlah daerah.
“Menteri ESDM sudah mengambil tindakan cepat dengan menganulir perizinan-perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Banyak izin yang ternyata menyembunyikan eksploitasi pasir timah yang tidak memiliki izin eksplorasi,” jelasnya.
Menurut dia, ini menjadi bukti bahwa masih ada kelompok yang mencoba “mengambil kesempatan dalam kesempitan” memanfaatkan kekayaan alam negara. Ia mengkritik keras lemahnya pengendalian terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah sendiri.
“Ini anomali: kita mengeluarkan peraturan, tetapi tidak bisa mengoordinasikan, mengomunikasikan, dan mengendalikan peraturan itu. Akhirnya, aturan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingannya, bukan untuk negara,” katanya.
Terkait operasi penertiban, Menhan menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bertugas dalam skala nasional, tak hanya regional.
“Selama berada di wilayah NKRI, Satgas PKH akan menjangkau semua kegiatan ilegal, baik sawit maupun pertambangan,” tegasnya.
Ia menyebut tindakan tegas akan terus dilanjutkan, termasuk penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.
Menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan kekuatan pertahanan di Morowali, Menhan menyatakan komitmen peningkatan kehadiran aparat negara.
“Kita akan tingkatkan pembangunan kekuatan pertahanan di seluruh wilayah nasional, termasuk birokrasi yang memiliki otoritas regulasi di titik-titik rawan kedaulatan,” ungkapnya ketika ditanya mengenai kemungkinan peningkatan status pos TNI Angkatan Laut di Morowali.
Dia memastikan seluruh temuan di Morowali akan dilaporkan langsung kepada presiden selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional.
“Saya akan melaporkan kepada presiden mengenai apa yang saya lihat dan temukan dalam kunjungan kerja hari ini. Ini pembelajaran bahwa negara yang kaya sumber daya alam harus dijaga dengan baik,” ujarnya.
Di akhir pernyataan, ia kembali menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari kepentingan kelompok mana pun.
“Pesan kita kepada rakyat: kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat asal mana pun. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik,” tegasnya. (Shiddiq)
