NIKEL.CO.ID, LISBON, PORTUGAL — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menghadiri International Nickel Study Group (INSG) October 2025 Meetings, di Lisbon, Portugal, Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan industri dari negara-negara anggota serta organisasi internasional untuk membahas arah dan tren pasar nikel global tahun 2025–2026.
Laporan INSG mencatat, pertumbuhan ekonomi global pada awal 2025 lebih kuat dari perkiraan, didorong oleh investasi di sektor kecerdasan buatan (artificial intellegence/AI) di Amerika Serikat, stimulus fiskal di Tiongkok, serta percepatan perdagangan menjelang kenaikan tarif. Namun, laju pertumbuhan diproyeksikan melambat pada 2026 dengan potensi tekanan dari kebijakan tarif terhadap investasi dan harga komoditas.
Dalam konteks industri nikel, INSG menyoroti bahwa meskipun Indonesia, produsen nikel terbesar dunia, memperketat tata kelola pertambangan melalui penundaan izin rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB), penertiban lahan kehutanan, dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi, dampaknya terhadap pasokan bahan baku hanya bersifat sementara. Produksi berbagai jenis produk nikel Indonesia diproyeksikan tetap meningkat pada 2025 dan 2026.
Produksi nikel primer dunia diperkirakan naik dari 3,53 juta ton (2024) menjadi 3,81 juta ton (2025) dan 4,08 juta ton (2026), sedangkan konsumsi nikel global juga meningkat dari 3,42 juta ton (2024) menjadi 3,82 juta ton (2026). Dengan demikian, pasar nikel dunia masih mencatat surplus moderat sebesar 209 ribu ton pada 2025 dan 261 ribu ton pada 2026.
Indonesia Motor Utama Transformasi Industri Nikel Global
Dalam sesi diskusi INSG, Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, menegaskan, Indonesia kini bukan sekadar pemasok bahan mentah, melainkan motor utama transformasi industri nikel dunia melalui hilirisasi, transparansi tata kelola, dan penguatan standar lingkungan.
“Indonesia sedang menata ulang arah industrinya. Melalui kebijakan hilirisasi, pengetatan izin tambang, dan penerapan standar ESG nasional, kami ingin menunjukkan bahwa nikel Indonesia bukan hanya kompetitif secara harga, tetapi juga unggul secara etika dan keberlanjutan,” ujar Meidy, di sela pertemuan INSG Lisbon.
Ia menjelaskan bahwa APNI juga menegaskan tiga fokus utama perjuangan asosiasi untuk memperkuat posisi nasional:
1. Revisi Harga Patokan Mineral (HPM) agar lebih adil dan mencerminkan nilai pasar internasional;
2. Penyusunan Standar ESG Nasional yang diakui secara global dan mendukung transisi hijau; dan
3. Pembentukan Indonesia Metal Exchange (IMEX) sebagai instrumen perdagangan nikel domestik yang transparan dan kredibel.
“Forum INSG menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan keseimbangan pasar dan memperkuat kolaborasi dengan negara produsen lain. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan nasional membawa manfaat ekonomi berkelanjutan bagi daerah penghasil, industri hilir, dan dunia global,” tambahnya.
Kehadiran APNI dalam forum internasional ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk menjadi pusat industri nikel terintegrasi dunia, berperan aktif dalam menentukan arah pasar global, dan memperkuat posisi diplomasi ekonomi berbasis sumber daya mineral. (Red)
