NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi mineral dan batu bara guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional.
Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Kementerian Investasi/BKPM, Rizwan Aryadi Ramdan, menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pengolahan, pasokan energi yang stabil, serta sinergi lintas sektor.
“Untuk mendukung fasilitas pengolahan dan pasokan energi yang stabil, kita perlu menjalin kolaborasi erat antar pemangku kepentingan. Ini termasuk dukungan dari pemerintah, industri, dan lembaga keuangan,” ujar Rizwan dalam diskusi panel Fastmarkets, di Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, hilirisasi membutuhkan modal investasi besar. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kemudahan perizinan usaha serta memfasilitasi pembiayaan melalui bank dan lembaga keuangan, termasuk kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau INA (Indonesia Investment Authority).
“Kami telah bekerja sama dengan sub-satuan tugas dari INA untuk menghitung dan memilih proyek-proyek potensial yang dapat dibiayai. Ini penting agar pembiayaan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya soal pembiayaan, penguatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Dia menekankan perlunya sinergi antara industri dan lembaga pendidikan agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan untuk mendukung kebutuhan industri hilir.
“Industri hilir membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Karena itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan sangat penting agar lulusan siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya.
Rizwan juga menekankan pentingnya penerapan prinsip green mining dan industri hijau untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.
“Kita perlu mengadopsi pendekatan ramah lingkungan melalui konsep pemrosesan berkelanjutan, restorasi lahan, dan pengurangan emisi karbon di setiap lokasi industri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya penyederhanaan perizinan dan penguatan koordinasi lintas kementerian untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor.
“Indonesia terus membuktikan dirinya sebagai rezim investasi yang progresif. Kami telah memperkuat sistem submission perizinan online berbasis risiko (OSS) dengan mengintegrasikan lebih banyak kementerian ke dalam sistem tersebut,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk menarik investor.
“Kami menawarkan fasilitas insentif investasi yang kompetitif seperti tax holiday, tax allowance, serta pembebasan bea masuk bagi industri pengolahan. Selain itu, terdapat 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang juga menawarkan fasilitas serupa,” tutupnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi di sektor hilirisasi mineral dan batu bara, sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (Shiddiq)
