Wisnu Salman: Optimalkan Penerimaan Negara, Sinergi Pemerintah dan Swasta Perlu Terus Ditingkatkan

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Dalam upaya mengoptimalkan kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta terus ditingkatkan. Nikel, sebagai salah satu komoditas strategis, menjadi fokus pengelolaan yang berkelanjutan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) menyumbang sekitar 58% dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor pertambangan, yang menunjukkan besarnya potensi dari industri ini.

Iklan

“Angka itu menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan sektor tambang. Angka 58% baru dari sektor pertambangan minerba, belum dari sektor yang lain,” jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI), Wisnu Salman, dalam acara Webinar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) bertema “Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Pertambangan”.

Dengan demikian, penerimaan tersebut menggarisbawahi pentingnya komoditas seperti nikel yang termasuk dalam golongan A menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagai komoditas yang sangat penting bagi ekonomi dan keamanan negara.

Salah satu kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah adalah mewajibkan perusahaan tambang nikel untuk membangun smelter dalam negeri. Smelter ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka peluang besar dalam mendukung industri baterai kendaraan listrik yang prospektif di masa depan. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama bagi perusahaan kecil yang terkendala biaya pembangunan smelter.

Iklan

“Jika berhasil, smelter nikel bisa mendukung produksi baterai kendaraan listrik, yang merupakan sektor masa depan dengan prospek besar,” tambah Wisnu.

Di sisi lain, sektor swasta juga didorong untuk mematuhi regulasi dan menunjukkan komitmen terhadap lingkungan. Teknologi yang ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah dan reklamasi tambang, diharapkan menjadi standar operasional.

Dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan penerapan standar yang tinggi, tantangan seperti fluktuasi harga global, ketidak-akuratan data sumber daya, serta praktik penghindaran pajak diharapkan dapat diatasi.

Iklan

Indonesia juga telah mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan sektor tambang. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan melalui satu portal, mengurangi proses administratif yang berbelit-belit sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan usahanya.

“Proses administratif yang jelas dan terstruktur memungkinkan perusahaan tambang untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum dan regulasi tanpa terjebak dalam prosedur yang rumit,” terangnya.

Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta, sektor nikel Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara dan mendorong industri hilir yang berdaya saing global. (Aninda)