NIKEL.CO.ID, JAKARTA- Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyampaikan para pelaku usaha, baik lokal maupun global, mempertanyakan bagaimana program keberlanjutan dan hilirisasi nikel Indonesia di bawah pemerintahan baru. Karena, mereka menaruh harapan besar terhadap sumber daya alam kita, yang merupakan anugrah Tuhan YME kepada bangsa Indonesia.
“Puji Tuhan. Tuhan memberi kita begitu banyak natural resources yang membuat kita kaya. Tentu, kita membutuhkan pengelolaan yang tepat. Nah semua itu kan kembali ke kepemimpinan kita. Apa pun yang terjadi di komoditas mineral, baik logam maupun non logam, bulan lalu atau dua minggu lalu, saat kami menghadiri LME, semua faktor yang utama adalah geopolitik. Ke mana geopolitik Indonesia untuk mendukung keberlanjutan hilirisasi kita, bukan hanya nikel tetapi mineral yang lain juga,” ujar Meidy, dalam Market Review, IDX Channel, bertema ‘Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi Kabinet Prabowo-Gibran’, Senin, (21/10/2024).
Dirinya yang juga saat ini tengah hadir dalam Critical Minerals & Energy Investment Australia Conference, Australia di Perth, Australia, menerangkan, di susunan Kabinet Merah Putih ada menteri yang baru dan ada yang lanjut , seperti Sri Mulyani, Erick Tohir, dan Bahlil Lahadalia, tetapi ia mempertanyakan mengapa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) hilang.
“Selama ini yang banyak mendukung program kami kan Kemenko Marves. Para pelaku usaha yang paling penting adalah keberlanjutan program downstream, yaitu kepastian dan kenyamanan berusaha. Kemarin kita lihat ada pembekalan. Mudah-mudahan pembekalan ini betul-betul yang digaungkan Pak Prabowo. Waktu beliau dilantik kan tegas banget menyatakan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan melayani rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, bagaimana pelayanan para pemimpin yang baru ini untuk rakyat Indonesia itulah yang kita harapkan. Bagaimana aturan-aturan yang ada betul-betul jelas dan tidak berubah-ubah.
Ia mengingatkan, kementerian makin gemuk, jangan sampai terjadi egosektoral yang malah menjadi buah simalakama bagi para pelaku usaha.
“Ini kita mau kemana ini?. Karena aturan yang tumpang tindih antar Kementerian dan lembaga. Ini yang paling penting,” jelasnya.
Karena, Meidy menilai, di tambang atau hilirisasi sendiri tidak hanya satu Kementerian yang menghandle perizinan. Sehingga, bagaimana ego sektor antar lembaga tersebut betul-betul bisa mendukung industri dan memajukan industri di Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia bisa betul betul merasakan bagaimana kekayaan alam dapat meningkatkan keekonomian Indonesia. (Lily Handayani)
