NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Baru-baru ini Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, memberikan jawaban gamblang mengapa Indonesia Nickel Price Index (INPI) yang digagas oleh APNI mengarah pada China.
Sejak tahun 2021, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Namun, selama ini Indonesia selalu menggunakan acuan harga dari negara lain, seperti Uni Eropa dan China.
“Indonesia seharusnya memiliki harga sendiri. Indonesia price. Pemerintah telah setuju terhadap ide harga nikel Indonesia yang kita gagas sendiri. Namun, mereka belum menetapkan regulasi terkait gagasan ini,” tutur Meidy.
Seperti diketahui, APNI telah mengusulkan penetapan Harga Mineral Acuan (HMA) yang akhirnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM dan digunakan oleh para penambang nikel. APNI juga menggagas INPI bekerja sama dengan Shanghai Metals Market (SMM).
Seperti dijelaskan Meidy dalam podcast Go Chambers dengan COO Go Chambers, Francis Michael, penyebab APNI bekerja sama dengan SMM yang berasal dari China tidak lain dan tidak bukan karena selama ini investor nikel banyak yang berasal dari tirai bambu tersebut.
“Seluruh investasi asing langsung untuk program hilirisasi, Anda tahu, investasi tersebut berasal dari China. Yang kedua, seluruh produk nikel yang berasal dari pengolahan nikel di Indonesia masuk ke China,” paparnya.
Itulah sebabnya APNI berkolaborasi dengan SMM, bukan dari Fastmarket atau Argus Media dari London.
“Untuk membuat indeks harga nikel ini tidaklah mudah. Kami harus mengambil data setiap hari yang berasal dari produsen, yang berasal dari pabrik, yang berasal dari penambang. Data datang dari China,” lanjutnya.
Meidy juga mengungkapkan bahwa data yang sulit didapatkan tersebut diperoleh berdasarkan hubungan baik Indonesia–China.
“Itulah sebabnya APNI memilih bekerja sama dengan SMM karena mereka tidak hanya pandai membuat indeks harga untuk bijih nikel, tapi juga mereka juga mau bekerja sama dengan Indonesia,” pungkasnya. (Aninda)
