Beranda Asosiasi Pertambangan APNI Diskusi dengan BKSAP, Bahas Permasalahan Nikel di Indonesia

APNI Diskusi dengan BKSAP, Bahas Permasalahan Nikel di Indonesia

3422
0
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melakukan pertemuan dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di gedung DPR RI. (Foto: MNI)

NIKEL.CO.ID, JAKARTA- Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melakukan pertemuan dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di gedung DPR RI, Senin (4/12/2023).

Pertemuan ini dihadiri Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, wakil BKSAP Putu Supadana dari fraksi Demokrat, Hafiz Tohir dari fraksi PAN, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey, Wakil Sekretaris APNI Rudi Rusmadi, dan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.

Fadli Zon menjelaskan pertemuan ini dalam rangka untuk berdiskusi bersama mengenai permasalahan permasalahan yang ada sejauh ini terutama di bidang nikel.

“Jadi kami baru saja, berdiskusi dan menerima, dari gabungan pengusaha sawit di Indonesia dan Asosisasi Penambang Nikel Indonesia, karena BKSAP ini, mempunyai hubungan dengan parlemen Eropa, terkait dengan Indonesian European Parliaments Inter Parliamentary Meeting,” ujar Fadli Zon, di Gedung Nusantara III, DRP RI, Senin (4/12/2023).

Ia menyampaikan bahwa baru ini, pihaknya sudah menerima delegasi dari parlemen parlemen uni Eropa. Maka dari itu, Fadli berharap ada masukan atas informasi dan aspirasi langsung dari para pengusaha sawit dan juga penambang nikel.

“Sehingga kami tau positioning-nya karena kita ketahui bahwa Uni Eropa, melalui parlemen Eropa ini, melakukan suatu tindakan tindakan yang bisa merugikan pihak kita. Baik dalam sektor sawit maupun  nikel. Sampai sampai mereka juga menggugat ke organisasi perdagangan dunia, WTO (world trade organization) terkait dengan hilirisasi dan juga proses deforestasi, dan lainnya,” ujarnya.

Dirinya menerangkan, langkah ini merupakan bagian dari perjuangan diplomasi parlemen. “Output nantinya kita mempunyai posisi untuk membela sektor sawit kita dan sektor nikel kita, di depan parlemen Eropa,” tambahnya.

Kedepannya, BKSAP sebagai delegasi Indoneisa akan membawa posisi Indonesia ke parlemen Eropa. Lalu menyampaikan masalah masalah yang timbul ini.

“Jadi tuduhan tuduhan mereka itu, mana yang mempunyai dasar yang kuat atau mereka tidak mempunyai dasar. Atau, mereka cuma beragumentasi karena mereka hanya untuk berdalih untuk melindungi produk produk misalnya minyak nabati mereka yang lain. Gitu ya. Justru itu yang kita harapakan supaya mereka tidak mempunyai dalih dengan alasan deforestasi maupun alasan alasan lingkungan. Padahal mereka sedang melindungi misalnya petani bunga matahari, atau petani dari minyak jagung dan lain lain,” terangnya. (Lili Handayani)