NIKEL.CO.ID, 12 JULI 2023- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan jika saat ini pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT baru 0,5 persen dari potensi yang Indonesia miliki.
“0,5 persen Pak Hilmi. Itu memalukan tuh, Pak! Bahkan gak sampai 1 persen,” tegas Sri Mulyani kepada Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro saat dalam paparan di acara EBTKE Conex di ICE BSD, Rabu (12/07/2023).
“Pak Dirjen (Kementerian ESDM) deh, (Ketua Komisi VII DPR RI), nanti DPR dorong-dorong terus Menteri ESDM,” tambahnya.
Sri Mulyani menjelaskan, jika pembangkit listrik berbasis batu bara alias PLTU dipensiunkan, suplai energi bisa turun. Padahal, kata Sri Mulyani, demand energi naik terus, sehingga Sri Mulyani menilai pembangkit listrik berbasis batu bara harus segera digantikan dengan EBT.
“Itu telah menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan nilainya bisa 0,66 persen hingga 3,45 persen dari GDP (produk domestik bruto/PDB) pada tahun 2030,” ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia EBTKE Conex di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023.
Dia memaparkan PDB Indonesia sekitar Rp 20 ribu triliun dan dengan asumsi ekonomi pertumbuhan ekonomi terjaga di 5 persen atau bahkan 6-7 persen plus inflasi, pendapatan per kapita RI bisa naik sekitar 10 ribu kali jumlah penduduk.
Sri Mulyani memperkirakan Indonesia memiliki ukuran PDB dua kali lipat dalam kurun kurang dari tujuh tahun.
“Sekarang sudah 2023, dua kali lipat, katakanlah Rp 40 ribu triliun. You can multiply 3,45 persen dari GDP itu berapa, itu adalah kerugian,” ungkap dia.
Jadi, dia menegaskan Indonesia akan menghadapi potential damage dan loss yang sangat signifikan.
“Karena kalau saya ngomong persen pada GDP, wajah Anda semuanya flat. Kalau diterjemahkan ke triliun, Anda baru bangun,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan, padahal Indonesia sendiri memiliki banyak potensi energi baru dan terbarukan. Mulai dari dari air, geothermal, hingga lainnya.
“Dan untuk bisa mengembangkan setiap dari potensi itu punya masing-masing karakternya. Ada yang membutuhkan investment cost di depan yang besar seperti geothermal, ada juga aspek lingkungan yang harus kita jaga,” jelasnya. Sri Mulyani menekankan, pihaknya dalam hal ini Kementerian Keuangan akan terus mendengarkan agar kebijakan atau policy mampu untuk mewujudkan EBT yang lebih besar lagi.
“Ujung-ujungnya banyak anda minta fasilitas pajak, subsidi, risiko diambil. Jadi kalau pajak enggak, pajak dikasih risikonya di saya, ya anda menjalankan usahanya enak, enggak deng, enggak enak, susah juga sih, pasti, tetap,” tutur dia. (Lili Handayani)
