NIKEL.CO.ID, 17 Oktober 2022 – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan besaran penerimaan negara dari hilirisasi nikel agar masyarakat tidak salah tafsir. Hal ini terkait dengan klaim pemerintah bahwa terjadi kenaikan penerimaan negara dari Rp 15 triliun menjadi Rp 350 triliun.
Menurutnya, hal ini sangat janggal dan meragukan sehingga pemerintah jangan main-main soal akurasi data penerimaan negara ini. Sebab angka ini akan mempengaruhi laporan keuangan negara.
“Jangan-jangan angka itu bukan penerimaan negara, namun sekadar angka ekspor nikel yang dilakukan oleh industri smelter asing, yang keuntungannya terutama dinikmati oleh investor smelter tersebut. Dan sama sekali, bukan merupakan penerimaan negara. Ini kan beda jauh tafsirnya,” kata Mulyanto dikutip dari halaman dpr.go.id Senin, (17/10/2022).
Mulyanto juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kebenaran data penerimaan negara dari program hilirisasi nikel. Dia menilai klaim pemerintah terjadi kenaikan penerimaan negara dari Rp 15 triliun menjadi Rp 350 triliun itu diragukan.
“BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel. Sebab, angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal,” desak Mul sapaan akrab Mulyanto.
Mulyanto menuturkan bahwa pemerintah harus menjelaskan soal ini secara gamblang. Dari sumber apa penerimaan negara tersebut berasal.
Menurut dia, selama ini industri smelter bebas dari pajak ekspor atau bea keluar. Penerapan pajak ekspor produk hilirisasi nikel setengah jadi (NPI) akan berlaku pada tahun 2022. Itu pun baru rencana.
Sementara mereka juga mendapat insentif pembebasan pajak atau tax holiday (PPh badan) selama 25 tahun. Selain itu juga tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPn).
“Karena tidak menambang dan hanya membeli ore dari penambang dengan harga murah, maka industri smelter tidak membayar royalti tambang sepeser pun,” tuturnya.
Selain itu, ungkap Mulyanto, pekerja yang didatangkan dari luar negeri ditengarai tidak menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis, dan merupakan tenaga kerja kasar. Hal ini kembali menggerus penerimaan negara.
“Jangan-jangan dengan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal yang super mewah untuk program hilirisasi nikel yang ada ini malah merugikan kas keuangan negara,” tukasnya.
Oleh sebab itulah, Mulyanto mendesak pemerintah melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini sebelum berlanjut pada hilirisasi tambang lainnya seperti timah dan bauksit.
“Harus clear dahulu road map tahapan industri dan produk hilirisasinya, sehingga diharapkan benar-benar tumbuh industri dengan nilai tambah tinggi dan dengan multiplier effect yang besar bagi masyarakat,” ujar Politisi Fraksi PKS tersebut.
“Jangan sekadar hilirisasi yang menjadi subordinat proses industrialisasi di China, yang mengeskpor produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah,” sambungnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pembukaan Investor Daily Summitt 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) memuji keberhasilan dari lompatan nilai tambah dari sektor hilirisasi industri nikel yang telah meningkatkan pendapatan negara secara signifikan dari Rp 15 triliun menjadi Rp 360 triliun.
“Saat kita masih ekspor (nikel) dalam bentuk bahan mentah, setahun nilainya hanya kira-kira Rp15 triliun. Setelah masuk industrialisasi, hilirisasi menjadi 20,9 miliar dolar AS,” jelas Presiden Jokowi dalam pidatonya tersebut di JCC, diikuti Nikel.co.id, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Kebijakan hilirisasi industri nikel mulai digencarkan oleh Presiden Jokowi ketika larangan bijih nikel ke luar negeri atau menyetop ekspor bijih nikel pada Januari 2020.
Jokowi melanjutkan bahwa lompatan nilai tambah hilirisasi industri nikel telah mencapai lebih dari Rp 300 triliun yang sebelumnya hanya mencapai Rp 15 triliun.
“Ini sudah di angka Rp360 triliun dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp360 triliun,” lanjutnya.
Menurut Jokowi, saat berkunjung ke Buton beberapa waktu lalu, menemukan data adanya deposit aspal sebanyak 662 juta ton. Namun tidak terserap pasar dalam negeri karena aspal impor dinilai lebih murah.
“Sehingga yang terjadi 95 persen aspal kita ini aspal impor. Padahal punya deposit di Buton, 662 juta ton,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia akan menghentikan impor aspal dalam waktu dua tahun ke depan untuk memanfaatkan cadangan aspal yang cukup besar di Buton.
“Ini kesempatan Bapak Ibu semuanya kalau ingin investasi, segera bangun industri aspal di Buton,” tegasnya.
Jokowi juga menerangkan bahwa investasi aspal di Buton sangat potensial melihat banyak pasar dalam negeri yang mampu menyerapnya. Karena selama ini aspal impor lebih banyak digunakan.
Sedangkan kebutuhan dalam negeri terhadap aspal sebanyak 5 juta ton per tahun. Dengan cadangan aspal yang ada maka industri aspal bisa bertahan selama lebih dari 100 tahun ke depan.
“Kebutuhan kita terakhir informasi yang saya terima 5 juta ton per tahun, artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola yang namanya aspal Buton,” terangnya. (Shiddiq)
