NIKEL.CO.ID, 11 Juli 2022-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain membahas sinkronisasi program kerja kedua kementerian juga penyelesaian isu-isu terkait perizinan.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, rapat kerja dengan Kementerian Investasi/BKPM selain membicarakan terkait proses-proses perizinan yang sudah dicabut serta tindak lanjutnya, juga membicarakan mekanisme kerja antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ESDM.
“Banyak masukan positif dari Kementerian Investasi untuk ditindaklanjuti ke depan,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif usai raker, seperti dikutip siara pers Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Pubik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, baru-baru ini.
Menurut Menteri Arifin Tasrif, kedua Kementerian pada dasarnya saling bertautan, karena itu program kerja perlu disinkronkan agar menjadi lebih sempurna dan meningkatkan investasi.
“Kita mensinkronkan program Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi/BKPM agar menjadi lebih sempurna, sehingga akan mempermudah alur masuknya investasi ke dalam negeri, termasuk sistem-sistem yang ada di kita, khususnya di Kementerian ESDM,” lanjut Arifin.
Dalam rapat juga disoroti mengenai peralihan wewenang pemberian izin yang diakui Arifin perlu dukungan sistem dan tenaga yang memadai.
“Proses transisi kepindahan kewenangan dari daerah ke pusat memang harus banyak penyempurnaan juga, tiba tiba ada load pekerjaan yang demikian besar, karena itu memang kita harus mempersiapkan sistem dan tenaga pendukungnya,” tutur Arifin.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Kementerian ESDM dan Investasi tidak bisa dipisahkan terutama dalam hal pemberian perizinan. Menurutnya, Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi sebenarnya seperti mata uang, sebelas dua belas, tidak bisa dipisahkan terutama dalam proses perizinan di mineral dan batubara.
“Jadi kami melakukan sinkronisasi terkait dengan pencabutan izin, penataan SOP sampai dengan percepatan dan transparansi,” kata Menteri Bahlil.
Dia menyampaikan, rapat kali ini juga merupakan upaya kedua Kementerian untuk mempercepat pemberian perizinan.
Menteri Bahlil menegaskan, apa yang disampaikan Menteri ESDM sudah betul. Kedua kementerian ini sifatnya adalah mempercepat pemberian perizinan, termasuk bagaimana melaksanakan perizinan dengan transparan, serta berupaya supaya tidak ada pandangan yang berbeda.
“Saya dengan Pak Menteri ESDM komunikasi terus, karena itu di tingkat bawahnya juga perlu ditingkatkan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi, supaya apa yang di atas dengan yang di bawah sama. A di atas, A juga di bawah, kira-kira begitu,” pungkas Bahlil. (SBH)
