NIKEL.CO.ID – Hilirisasi nikel masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) di bawah Menko Luhut Binsar Pandjaitan terus mengakselerasi percepatan PSN tersebut, salah satunya melalui pembangunan smelter nikel di Sulawesi.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Tubagus Nugraha mengungkapkan, pemerintah memberikan berbagai fasilitas perizinan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional di tingkat dunia dan meningkatkan nilai tambah komoditi nikel. Pihaknya juga telah meninjau langsung kesiapan sejumlah smelter di Sulawesi yang masuk dalam usulan PSN, diantaranya Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
“Sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indonesia harus bangga dengan langkah PT CNI yang sangat strategis ini. Kami akan mendukung agar PSN ini berhasil,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip CNBC Indonesia, Senin (23/11/20).
Menurutnya, Sulawesi kini menjadi episentrum nikel di Indonesia. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta ton) dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton). Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.
Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini. Tubagus menjelaskan, usulan PSN ini sebagai upaya untuk penyediaan lapangan kerja dan menurunkan impor dan defisit neraca perdagangan Indonesia.
Menurut Tubagus, Kabupaten Kolaka menjadi salah satu lumbung Nikel Indonesia. Oleh karena itu, dengan menjadikan smelter PT CNI sebagai PSN, hilirisasi nikel akan menghasilkan nilai tambah dan mendorong percepatan ekonomi daerah dan nasional.
“Dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja. Kami perkirakan, jika smelter PT CNI beroperasi, akan melebihi 4.000 tenaga kerja yang terserap,” imbuhnya.
“Hal utama yang harus dipercepat adalah izin Hak Guna Bangunan (HGB), dukungan energi listrik dan rencana pembangunan smelter,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Direktur PT CNI Djen Rizal menjelaskan bahwa sebagai PMDN, PT CNI berkomitmen penuh dalam program hilirisasi nikel dan cobalt untuk mendukung industri mobil listrik.
Menurut Djen Rizal, saat ini PT CNI sedang membangun pabrik pengolahan bijih Nikel Saprolit dengan teknologi RKEF yang terdiri dari total 4 line masing-masing 72 MVA, Rectangular Furnace melalui 3 fase pembangunan (setara 8 line 36 MVA Circular Furnace). Phase 1 1 line 72 MVA, Phase 2 1 line72 MVA, dan Phase 3: 2 line 72 MVA.
Total umpan pabrik 5.600.000 ton per tahun dengan 1.59% Ni. Pembangunan dilakukan oleh konsorsium BUMN China ENFI dan BUMN Indonesia PT Pembangunan Perumahan (PP) di mana masing-masing merupakan BUMN yang terkemuka dalam bidangnya.
Untuk produksi, rencana 252.000 ton per tahun Feronikel (FeNi) dengan kandungan logam 22% Ni. Total tenaga listrik diperlukan sebesar 350 MW dari PLN.
Umur pabrik dari suplai bijih tambang PTCNI diperkirakan mencukupi lebih dari 20 tahun operasi (berdasarkan estimasi sumber daya dan cadangan saat ini dari suplai bijih nikel yang di tambang sendiri di WIUP CNI.
PT CNI juga akan membangun pabrik pengolahan bijih Limonit dengan teknologi HPAL yang akan mengolah 6.800,000 ton bijih pertahun dengan rencana produksi lebih dari 103.000 ton MHP per tahun (40.050 ton Nikel dan 4.118 ton Cobalt).
“Kapasitas listrik yangdibutuhkan sebesar 350 MW dengan umur pabrik diperkirakan dapat mencapai lebih dari 20 tahun operasi,” jelasnya.
Kepala BPN Kolaka Isman Tama menegaskan, saat ini sementara berjalan proses pemeriksaan berkas kelengkapan HGB. Begitu semua kelengkapan berkas yang diserahkan pihak PT CNI terpenuhi, selanjutnya akan diserahkan kepada Kanwil, sebab hal tersubut adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Kami mendukung penuh pembangunan smelter PT Ceria. Begitu semua kelengkapan berkas untuk penerbitan izin HGB terpenuhi semua, langsung kami serahkan ke Kanwil. Kalau bisa cepat, untuk apa diperlama,” jelasnya.
Sementara itu, Husaini Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, juga mendukung usulan smelter PT CNI sebagai Proyek Startegis Nasional.
Ia mengungkapkan, salah satu yang menjadi perhatian utama oleh pihaknya terkait izin HGB. Pasalnya, izin ini penting untuk memastikan investasi tidak terhambat.
“Izin HGB ini menjadi perhatian kita. Kami akan memastikan perizinan ini prosesnya lebih cepat,” imbuhnya.
Berdasarkan Lampiran Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden Republik Indonesia nomor IPW/110/M.EKON /05/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Laporan Hasil Review Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Usulan Revisi Perpres 56/2018, Proyek Smelter PT Ceria Nugraha Indotama telah masuk dalam Daftar Usulan PSN Sektor Smelter.
Status PSN tersebut akan ditetapkan melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 yang saat ini masih sedang berproses dan Draft Perpresnya sudah berada di meja Presiden.
Sumber: CNBC Indonesia
