Cari Investor, ESDM Akan “Jualan” Proyek Smelter ke Luar Negeri

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana melakukan penjajakan minat pasar atau market sounding untuk mencari investor bagi proyek-proyek smelter di Indonesia ke sejumlah negara tahun ini.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti forum bisnis atau acara internasional dalam rangka promosi proyek pembangunan smelter.

“Tahun ini kami akan lakukan market sounding ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia ke Jepang, dan sebagainya. Sedang kami susun dan berharap semester kedua ini kami sudah mulai jalan ke berbagai forum yang ada untuk pasarkan smelter kita,” ujar Sugeng dalam sebuah webinar, Kamis (15/4/2021).

Program quick win dengan mekanisme market sounding ini merupakan salah satu upaya Kementerian ESDM untuk memfasilitasi kendala dalam pembangunan smelter agar pembangunan smelter dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan smelter dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, melakukan one on one meeting antara perusahaan smelter dan PLN untuk memastikan pasokan listrik. Terkait kendala pendanaan, dilakukan penyusunan info memo perusahaan smelter untuk ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana.

Tahap kedua, melakukan kerja sama dengan MKU Services LLC di Houston, Amerika Serikat, dalam rangka market sounding untuk mencari investor. Kementerian ESDM juga melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dengan mengusulkan smelter menjadi proyek strategis nasional sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan.

Kemudian tahap ketiga, melakukan market sounding ke sejumlah negara tahun ini.

Sementara itu, Sugeng menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan dukungan dari sisi regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 dan perusahaan smelter dapat melakukan perubahan kurva S rencana pembangunan fasilitas smelter hingga 2023.

“Pembangunan smelter diharapkan 2023 selesai, tapi karena ada pandemi dan pada tahun-tahun ini belum bisa capait target, kurva S bisa disesuaikan. Namun, tetap diharapkan dapat selesai di 2023,” katanya.

Sampai dengan 2020, realisasi jumlah smelter yang beroperasi mencapai 19 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 13 smelter nikel , 2 smelter bauksit, 1 smelter besi , 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mangan. Pembangunan smelter ini ditargetkan terus meningkat hingga mencapai total 53 smelter hingga akhir 2023.

Khusus smelter nikel, hingga 2023 ditargetkan total 30 smelter nikel akan terbangun dengan total investasi senilai US$8 miliar.

Total rencana kapasitas inputnya mencapai 77,59 juta ton nikel per tahun dan total kapasitas produksinya mencapai 5,87 juta ton per tahun yang terdiri atas produk feronikel, nikel pig iron, nikel matte, dan MHP.

Untuk tahun ini, terdapat tiga smelter nikel yang ditargetkan beroperasi yang dikembangkan oleh PT Aneka Tambang Tbk., PT Smelter Nikel Indonesia, dan PT Cahaya Modern Metal Industri.

“Smelter PT Smelter Nikel Indonesia ini terkendala masalah pendanaan. Kalau ada perbankan nasional yang bersedia berikan bantuan ini akan sangat bagus, dibantu agar bisa selesai dan segera berproduksi dan produknya bisa bermanfaat,” kata Sugeng.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Cari Investor Proyek Smelter, ESDM Akan Jajakan ke Luar Negeri“.

Read More

Menteri Keuangan Terbitkan PMK untuk Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

NIKEL.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan mengenai pemberian jaminan pemerintah untuk proyek Proyek Strategis Nasional (PSN). Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bertujuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan PSN.

PMK Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diterbitkan pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021. PMK ini merupakan pengganti PMK sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017.

“Pelaksanaan PSN memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) pada 2 Februari 2021, sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa perubahan dalam PMK yang baru ini adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

“Keterlibatan BUPI sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan ditujukan agar proses dukungan Pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya,” jelas dia.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh Pemerintah.

Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah, dengan cara, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI, dan pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.

Sri Mulyani berharap dengan penerbitan PMK ini akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN.

“Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerja sama yang saling menguntungkan,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Read More

Pemerintah Pastikan Aktivitas Enam IUP di Kawasan Industri Konawe Utara Tidak Terganggu

NIKEL.CO.ID – Enam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut) dipastikan tak akan terganggu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Konut, Muhardi Mustafa.

Keenam IUP dimaksud adalah PT. Stargate Pasific Resource (SPR), PT. Alam Raya Indah (ARI), PT. Bhumi Karya Utama (BKU), PT. Cipta Djaya Surya (CDS), PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) dan PT. Wisnu Mandiri Batara (WMB).

Kata Muhardi, keenam IUP tersebut nantinya akan berperan sebagai penyanggah industri alias penyuplai ore nikel. Bukan untuk dikuasai IUP-nya oleh investor kawasan industri.

“Nasib enam perusahaan pemegang IUP ini tambah bagus kedepannya. Pengelola kawasan tidak muluk-muluk. Secara ekonomis menginginkan mereka (pemegang IUP) sebagai penyanggah dan penyuplai ore ke industrinya,” kata Muhardi belum lama ini, seperti dikutip dari penasultra.id.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konut mengadakan pertemuan bersama enam pemilik IUP di salah satu hotel di Kota Kendari pada 10 Maret 2021 lalu.

Dalam pertemuan yang dibuka langsung Bupati Konut Ruksamin, tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pengembangan kawasan industri pertambangan Konut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jika disepakati oleh para pemegang IUP, proyek tersebut selanjutnya akan disodorkan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian RI.

Namun, dalam pertemuan tersebut dikabarkan salah satu dari pemegang IUP menolak untuk ikut bertandatangan.

Menurut Muhardi, investor kawasan industri Konut membutuhkan dukungan tertulis dari enam pemegang IUP untuk perluasan areal. Hal itu perlu dilakukan guna menguatkan pihak rekanan untuk bermitra dengan investor kawasan industri tersebut. Dukungan tertulis itu berbunyi keenam perusahaan bersedia wilayahnya masuk dalam kawasan industri.

“Itu hanya penguatan secara administrasi. Kami tim tidak dalam posisi memaksa. Respon perusahaan juga sangat baik. Sebagian besar sudah menandatangi berita acara dukungan,” ujar Asisten II Setda Konut itu.

Sejauh ini, kawasan industri yang terletak di sebagian Kecamatan Langgikima dan Lasolo Kepulauan itu sudah mulai disosialisasikan untuk pembebasan lahan warga yang berada diatas lahan berstatus areal penggunaan lain (APL). Pemerintah daerah dalam urusan ini memberikan keleluasaan terhadap investor dan warga bertransaksi langsung.

Adapun total luasan areal Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ini seluas 2.600-an Ha yang terdiri dari dua blok. Blok 1, 559 Ha dan blok 2 seluas 2.067 Ha.

Dari luasan areal itu, menurut Murhadi, sama sekali tidak menyentuh wilayah enam IUP. Sebab, wilayah yang akan ditempati kawasan industri berada di blok 1 yang juga memiliki potensi mineral logam berupa nikel.

“Kami berpegang pada regulasi. Tidak ada regulasi untuk mencaplok IUP perusahaan lain,” tutur Murhadi.

Tim percepatan pembangunan kawasan industri Konut sangat mendukung dan berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan karena program ini sinergi dengan program Presiden, Joko Widodo. Pemkab Konut bertekad tidak mau lagi jadi penonton sekaligus penyedia ore nikel untuk smelter di daerah lain.

Sumber: siberindo.co

Read More

Proyek Strategis Smelter Nikel PT. CNI di Kolaka Ditargetkan Rampung 2024

NIKEL.CO.ID – Setelah ditetapkan masuk dalam program pembangunan smelter sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) mempercepat pembangunan pabrik bijih nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Proyek Pembangunan Pabrik Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Kobalt dengan Teknologi (HPAL) ini ditargetkan mulai beroperasi dan rampung pada 2024.

Deputi Direktur PT CNI Djen Rizal mengatakan perusahaan terus menggenjot pembangunan infrastruktur strategis di lokasi smelter. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pabrik, PT CNI telah menggandeng sejumlah BUMN Indonesia, yakni PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT PP.

Sementara PT PLN (Persero) bekerja sama untuk penyediaan sumber energi listriknya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebesar 350 megawatt (mw).

“Pembangunan smelter tetap on progres dan kami optimistis smelter bisa selesai sesuai target meskipun sempat terkendala oleh pandemi covid-19,” ujar Djen, dalam keterangan resminya, Senin, 8 Maret 2021.

Adapun kerja sama PT CNI dan Wijaya Karya fokus pada pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel RKEF Produksi 3 dan 4 (2×27 MVA). Kontrak kerja sama di bidang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) itu senilai Rp2,8 triliun. WIKA mendapat kepercayaan sebagai pelaksana proyek tersebut berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi oleh PT CNI.

Pabrik feronikel tersebut akan terdiri dari dua lajur produksi, masing-masing lajur akan ditunjang dengan fasilitas produksi utama yaitu Rotary Dryer berkapasitas 196 ton per jam (wet base), dan Rotary Kiln berkapasitas 178 ton per jam (wet base).

Kemudian, electric furnace berkapasitas 72 MVA serta peralatan penunjang lainnya dengan target penyelesaian proyek pada 2023 dan mampu mencapai kapasitas produksi sebesar 27.800 ton Ni per tahun (feronikel 22 persen Ni).

Selain itu kerja sama keduanya juga berfokus pada sinergi EPC proyek nickel laterite hydrometallurgy beserta power plant dengan estimasi nilai kontrak sebesar USD1,1 miliar.

Proyek HPAL yang menjadi inti pada kerja sama dengan CNI-WIKA tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi per tahun sebesar 100 ribu ton per tahun Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) (40 persen Ni dan 4 per Co dalam MHP). Serta 158 ribu ton per tahun konsetrat chromium.

Sementara kerja sama CNI dan PP fokus pada pembangunan pabrik peleburan smelter) feronikel fase 2 (jalur produksi 2) dan fase 4 (jalur produksi 5 dan 6).

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo sebelumnya melalui Surat kepada PT Ceria Nugraha Indotama Nomor:  T/I/PW/68/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2020 tanggal 04 Desember 2020, Perihal Status PSN  Smelter Nikel PT Ceria Nugraha Indotama, menerangkan bahwa Program pembangunan smelter merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Dijelaskan dalam rapat terbatas evaluasi PSN yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Mei 2020, program pembangunan smelter terdiri dari 22 proyek smelter yang tersebar di Indonesia.

Salah satu dari 22 smelter yang termasuk dalam program pembangunan smelter adalah pabrik pengolahan komoditi bijih nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang dikembangkan oleh PT CNI.

“Kami menerangkan bahwa proyek smelter nikel PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pembangunan smelter sebagai salah satu PSN,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Read More

Kepala BKPM Sebut Proyek Nikel IWIP Pakai TKA, Tetapi…

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek pembangunan industri pengolahan (smelter) nikel Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, berjalan sesuai aturan.

Dia juga memastikan, penyerapan TKA di kawasan industri tersebut tidak seperti yang kerap dikabarkan.

“Saya sempat cek. Penting disampaikan bahwa isu yang menyatakan TKA lebih banyak itu tidak benar. Ini sudah bagus,” ujar dia Bahlil usai meninjau langsung progres pembangunan industri smelter nikel di IWIP, Jumat (19/2/2021).

Dia menjelaskan, IWIP menargetkan mempekerjakan 25 ribu tenaga kerja, sementara jumlah TKA tidak lebih dari 2.500 orang. TKA hanya digunakan karena memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

“Jadi tolong kalau mau sayang negara, sayang daerah, sampaikan data yang benar. Ini penting. Agar persepsi dunia tentang iklim investasi di Indonesia itu sudah berubah, sudah mulai bagus,” kata Bahlil.

Dalam kunjungan itu, Bahlil juga memastikan perizinan investasi serta pemanfaatan fasilitas insentif fiskal yang diberikan oleh BKPM.

“Perencanaan yang mereka kasih ke BKPM, sama atau tidak realisasinya. Baru kita berbicara investasi berkualitas. Apakah arah presiden tersebut sudah tercipta di sini atau tidak?” ungkap Bahlil.

Dia jug mengatakan, kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan industri pengolahan (smelter) nikel beserta fasilitas pendukungnya, antara lain pembangkit listrik dan pelabuhan (terminal khusus).

Menurut dia, kawasan IWIP berada di lokasi yang sangat strategis antara bahan baku, industri, pembangkit listrik, dan pelabuhan.

Bahlil meyakini kawasan industri dengan nilai investasi mencapai USD5 miliar pada tahap pertama itu akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

“Bahkan terbaik di wilayah ASEAN karena perencanaan dan eksekusi yang komprehensif dan efisien,” ungkap Bahlil.

Presiden Direktur IWIP Xiang Binghe menyambut baik dukungan pemerintah kepada investor.

“Saat ini, IWIP terus berkembang pesat dengan semakin banyaknya smelter di kawasan IWIP yang sudah berada di tahap konstruksi dan produksi, dan juga dimulainya beberapa proyek baru,” ujar Binghe.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari BKPM. Kawasan IWIP seluas 2.600 hektare merupakan kawasan industri terpadu pengolahan logam berat yang terletak di Lelief Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Sebelumnya, proyek IWIP ini berjalan sangat lambat selama 24 tahun. Dalam 20 bulan terakhir, kemajuan proyek berjalan cepat.

Pada tanggal 17 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan IWIP sebagai salah satu dari sembilan Kawasan Industri Prioritas Nasional di luar Pulau Jawa.

Sumber: JPNN

Read More

Presiden Jokowi Tetapkan Hilirisasi Nikel Sebagai Salah Satu Proyek Strategis Nasional

NIKEL.CO.ID – Hilirisasi nikel masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) di bawah Menko Luhut Binsar Pandjaitan terus mengakselerasi percepatan PSN tersebut, salah satunya melalui pembangunan smelter nikel di Sulawesi.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Tubagus Nugraha mengungkapkan, pemerintah memberikan berbagai fasilitas perizinan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional di tingkat dunia dan meningkatkan nilai tambah komoditi nikel. Pihaknya juga telah meninjau langsung kesiapan sejumlah smelter di Sulawesi yang masuk dalam usulan PSN, diantaranya Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

“Sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indonesia harus bangga dengan langkah PT CNI yang sangat strategis ini. Kami akan mendukung agar PSN ini berhasil,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip CNBC Indonesia, Senin (23/11/20).

Menurutnya, Sulawesi kini menjadi episentrum nikel di Indonesia. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta ton) dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton). Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini. Tubagus menjelaskan, usulan PSN ini sebagai upaya untuk penyediaan lapangan kerja dan menurunkan impor dan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Menurut Tubagus, Kabupaten Kolaka menjadi salah satu lumbung Nikel Indonesia. Oleh karena itu, dengan menjadikan smelter PT CNI sebagai PSN, hilirisasi nikel akan menghasilkan nilai tambah dan mendorong percepatan ekonomi daerah dan nasional.

“Dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja. Kami perkirakan, jika smelter PT CNI beroperasi, akan melebihi 4.000 tenaga kerja yang terserap,” imbuhnya.

“Hal utama yang harus dipercepat adalah izin Hak Guna Bangunan (HGB), dukungan energi listrik dan rencana pembangunan smelter,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Direktur PT CNI Djen Rizal menjelaskan bahwa sebagai PMDN, PT CNI berkomitmen penuh dalam program hilirisasi nikel dan cobalt untuk mendukung industri mobil listrik.

Menurut Djen Rizal, saat ini PT CNI sedang membangun pabrik pengolahan bijih Nikel Saprolit dengan teknologi RKEF yang terdiri dari total 4 line masing-masing 72 MVA, Rectangular Furnace melalui 3 fase pembangunan (setara 8 line 36 MVA Circular Furnace). Phase 1 1 line 72 MVA, Phase 2 1 line72 MVA, dan Phase 3: 2 line 72 MVA.

Total umpan pabrik 5.600.000 ton per tahun dengan 1.59% Ni. Pembangunan dilakukan oleh konsorsium BUMN China ENFI dan BUMN Indonesia PT Pembangunan Perumahan (PP) di mana masing-masing merupakan BUMN yang terkemuka dalam bidangnya.

Untuk produksi, rencana 252.000 ton per tahun Feronikel (FeNi) dengan kandungan logam 22% Ni. Total tenaga listrik diperlukan sebesar 350 MW dari PLN.

Umur pabrik dari suplai bijih tambang PTCNI diperkirakan mencukupi lebih dari 20 tahun operasi (berdasarkan estimasi sumber daya dan cadangan saat ini dari suplai bijih nikel yang di tambang sendiri di WIUP CNI.

PT CNI juga akan membangun pabrik pengolahan bijih Limonit dengan teknologi HPAL yang akan mengolah 6.800,000 ton bijih pertahun dengan rencana produksi lebih dari 103.000 ton MHP per tahun (40.050 ton Nikel dan 4.118 ton Cobalt).

“Kapasitas listrik yangdibutuhkan sebesar 350 MW dengan umur pabrik diperkirakan dapat mencapai lebih dari 20 tahun operasi,” jelasnya.

Kepala BPN Kolaka Isman Tama menegaskan, saat ini sementara berjalan proses pemeriksaan berkas kelengkapan HGB. Begitu semua kelengkapan berkas yang diserahkan pihak PT CNI terpenuhi, selanjutnya akan diserahkan kepada Kanwil, sebab hal tersubut adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Kami mendukung penuh pembangunan smelter PT Ceria. Begitu semua kelengkapan berkas untuk penerbitan izin HGB terpenuhi semua, langsung kami serahkan ke Kanwil. Kalau bisa cepat, untuk apa diperlama,” jelasnya.

Sementara itu, ‎Husaini Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, juga mendukung usulan smelter PT CNI sebagai Proyek Startegis Nasional.

Ia mengungkapkan, salah satu yang menjadi perhatian utama oleh pihaknya terkait izin HGB. Pasalnya, izin ini penting untuk memastikan investasi tidak terhambat.

“Izin HGB ini menjadi perhatian kita. Kami akan memastikan perizinan ini prosesnya lebih cepat,” imbuhnya.

Berdasarkan Lampiran Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden Republik Indonesia nomor IPW/110/M.EKON /05/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Laporan Hasil Review Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Usulan Revisi Perpres 56/2018, Proyek Smelter PT Ceria Nugraha Indotama telah masuk dalam Daftar Usulan PSN Sektor Smelter.

Status PSN tersebut akan ditetapkan melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 yang saat ini masih sedang berproses dan Draft Perpresnya sudah berada di meja Presiden.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pemerintah Tetapkan Pembangunan Smelter Nikel PT. CNI Sebagai Proyek Strategis Nasional

NIKEL.CO.ID –  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) terus mengakselerasi hilirisasi nikel melalui percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Langkah ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional di tingkat dunia dan meningkatkan nilai tambah komoditi nikel.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat proyek strategis nasional melalui pembangunan smelter nikel di Sulawesi.

Pasalnya, Sulawesi menjadi episentrum nikel di Indonesia. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta ton) dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton). Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenkomarves Tubagus Nugraha mengungkapkan, untuk mempercepat realisasi PSN, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas perizinan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tubagus menjelaskan, Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, meningkatkan daya saing sektor industri dan jasa sebagai bagian dari peningkatan nilai SDA dan penyediaan lapangan kerja, memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia.

Tujuan lainnya adalah menurunkan impor dan defisit neraca perdagangan Indonesia serta peningkatan ekspor ke luar negeri melalui industrialisasi, Penanaman Modal dalam Negeri dan Foreign Direct Investment (FDI), mengkoordinasikan untuk mengundang, mengajak, mempromosikan, dan membantu proses investasi di Indonesia, penyediaan KI prioritas luar Jawa.

Untuk mempercepat hilirisasi nikel melalui Proyek Strategis Nasional, Kemenkomarves meninjau langsung kesiapan sejumlah smelter di Sulawesi yang masuk dalam usulan PSN diantaranya; Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Tubagus mengapresiasi keseriusan PT. CNI dalam membangun smelter untuk memperkuat hilirisasi nikel.

“Sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indonesia harus bangga dengan langkah PT. CNI yang sangat strategis ini. Kami akan mendukung agar PSN ini berhasil,” ujarnya dalam pertemuan Debottlenecking Pembangunan Smelter PT Ceria Nugraha Indotama, di Kolaka, Sultra, Kamis (18/11/2020).

Menurut Tubagus, Kabupaten Kolaka menjadi salah satu lumbung  Nikel Indonesia. Oleh karena itu, dengan menjadikan smelter PT. CNI sebagai PSN, hilirisasi nikel akan menghasilkan nilai tambah dan mendorong percepatan ekonomi daerah dan nasional.

“Dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja. Kami perkirakan, jika smelter PT. CNI beroperasi akan melebihi 4000 tenaga kerja yang terserap,” imbuhnya.

“Hal utama yang harus dipercepat adalah izin Hak Guna Bangunan (HGB), dukungan energi listrik dan rencana pembangunan smelter,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Direktur PT. CNI Djen Rizal menjelaskan bahwa sebagai PMDN, PT. CNI berkomitmen penuh dalam program hilirisasi nikel dan cobalt untuk mendukung industri mobil listrik.

Menurut Djen Rizal, saat ini PT. CNI sedang membangun pabrik pengolahan bijih Nikel Saprolit dengan teknologi RKEF yang terdiri dari total 4 line masing-masing 72 MVA, Rectangular Furnace melalui 3 fase pembangunan (setara 8 line 36 MVA Circular Furnace). Phase 1: 1 line 72 MVA, Phase 2: 1 line72 MVA, Phase 3: 2 line 72 MVA. Total umpan pabrik 5,600,000 ton per tahun 1.59 persen Ni. Pembangunan dilakukan oleh konsorsiumBUMN China ENFI dan BUMN Indonesia PT. Pembangunan Perumahan (PP) dimana masing-masing merupakan BUMN yang terkemuka dalam bidangnya.

Untuk produksi, rencana 252,000 ton per tahun Ferronickel (FeNi) 22 persen Ni. Total tenaga listrik diperlukan sebesar 350 MW dari PLN. Umur pabrikdari suplai bijih tambang PT. CNI sendiri diperkirakan mencukupi lebih dari 20 tahun operasi (berdasarkan estimasi sumber daya dan cadangan saat ini dari suplai bijih nikel yang di tambang sendiri di WIUP CNI)

PT. CNI juga akan membangun pabrik pengolahan bijih Limonit dengan teknologi HPAL yang akan mengolah 6.800,000 ton bijih pertahun dengan rencana produksi lebih dari 103,000 ton MHP per tahun (40,050 ton Nikel dan 4,118 ton Cobalt).

“Kapasitas listrik yangdibutuhkan sebesar 350 MW dengan umur pabrik diperkirakan dapat mencapai lebih dari 20 tahun operasi,” jelasnya.

Untuk mendukung pasokan energi listrik, PT. PLN mensuplai pasokanlistrik melalui kontrak jual beli listrik SPJBTL sebesar 350 MW.

Sementara itu, PLN UIP Sulselrabar, Iqbal memastikan dukungan energi listrik untuk operasional smelter PT. CNI sudah tersedia secara berkelanjutan dan dipastikan tidak ada kendala apapun.

“PLN mendukung penuh smelter PT. CNI agar segera beroperasi. Kami telah membangun gardu induk untuk menyuplai kebutuhan listrik smelter PT. CNI,” jelas Iqbal.

Selain itu, dengan terkoneksinya listrik se-Sulawesi, pasokan listrik untuk smelter PT. CNI ke depan akan tetap terjamin.

“Dengan interkoneksi ini, daya listrik kita sudah surplus 800 mw. Kami pastikan kebutuhan listrik smelter PT. CNI tidak akan menghadapi kendala apapun,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka juga mendukung penuh smelter PT. CNI sebagai Proyek Strategis Nasional.

Asisten II Pemkab Kolaka, Mustajab menegaskan akan mempermudah dan mempercepat proses perizinan termasuk dalam penyelesaian permohonan HGB.

“Sejak awal, kami mendukung penuh smelter PT. CNI jadi PSN. Kami akan berupaya mensupport dan mempercepat proses perizinan agar investasi ini cepat berjalan,” imbuhnya.

Untuk mempersiapkan calon tenaga kerja, Pemda setempat juga telah mendirikan Politeknik yang juga didukung oleh PT. CNI termasuk perusahaan tambang lainnya.

Kepala BPN Kolaka Isman Tama menegaskan, saat ini sementara berjalan proses pemeriksaan berkas kelengkapan HGB. Begitu semua kelengkapan berkas yang diserahkan pihak PT CNI terpenuhi, selanjutnya akan diserahkan kepada Kanwil, sebab hal tersubut adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Kami mendukung penuh pembangunan smelter PT Ceria. Begitu semua kelengkapan berkas untuk penerbitan izin HGB terpenuhi semua, langsung kami serahkan ke Kanwil. Kalau bisa cepat, untuk apa diperlama,” jelasnya.

Sementara itu, ‎Husaini Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, juga mendukung usulan smelter PT. CNI sebagai Proyek Startegis Nasional.

Ia mengungkapkan, salah satu yang menjadi perhatian utama oleh pihaknya terkait izin HGB. Pasalnya, izin ini penting untuk memastikan investasi tidak terhambat.

“Izin HGB ini menjadi perhatian kita. Kami akan memastikan perizinan ini prosesnya lebih cepat,” imbuhnya.

Sebagai referensi, berdasarkan Lampiran Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden Republik Indonesia nomor IPW/110/M.EKON /05/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Laporan Hasil Review Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Usulan

Revisi Perpres 56/2018, Proyek Smelter PT Ceria Nugraha Indotama telah masukdalam Daftar Usulan PSN Sektor Smelter.

Status PSN tersebut akan ditetapkan melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 yang saat ini masih sedang berproses dan Draft Perpresnya sudah berada di meja Presiden.

Sumber: JPPN

Read More