Beranda Berita Nasional Wacana Indonesia Nickel Price Index Makin Menguat

Wacana Indonesia Nickel Price Index Makin Menguat

467
0

NIKEL.CO.ID, 20 Januari 2023—Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memperkirakan Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel Februari 2023 berada di kisaran US$ 28.444,50 dry metric ton (dmt), lebih tinggi US$ 961,88 dibandingkan HMA Nikel Januari sebesar US$ 27.482,62 dmt.

Draf HMA Nikel Februari yang disusun APNI ini berdasarkan pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang penentuan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel untuk Februari 2023. Rakor lintas kementerian yang dipimpin Kemenko Marves melibatkan perwakilan dari industri hilir pengolahan, badan usaha pertambangan nikel, hingga asosiasi nikel.   

Setelah dilakukan perhitungan bersama dan diputuskan besaran HMA, tahap selanjutnya Menteri ESDM, Arifin Tasrif akan menandatangani Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Februari 2023.

Berdasarkan draf HMA Nikel APNI tersebut, untuk nikel kadar (Ni) 1,80%, Corrective Factor(CF) 19%, Moisture Content (MC) 35%, diperkirakan HPM Nikel sebesar US$ 63,23 wet metric ton (wmt). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan HPM Nikel Januari untuk Ni, CF, dan MC yang sama, yaitu sebesar  US$ 61,09 wmt. Nilainya juga lebih tinggi dari HPM Nikel Desember 2022 sebesar US$ 53,15 per wmt.

Pemerintah Indonesia menentukan HMA dan HPM Nikel masih berdasarkan tren rata-rata harga nikel di London Metal Exchange (LME). Dalam Kepmen Menteri ESDM yang diterbitkan setiap bulan dijelaskan, HMA Nikel adalah harga logam nikel dalam cash seller and settlement yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.

Wacana Indonesia Nickel Price Index

Sekteratis Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, berharap Indonesia bisa lebih independen dalam menentukan angka-angka HPM Nikel. Dasarnya, Indonesia merupakan negara penghasil sumberdaya dan cadangan nikel terbesar dunia.

“Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara pemilik cadangan nikel terbesar dunia, namun juga produsen dan supply chain terbesar di dunia untuk produk olahan bijih nikel,” kata Meidy Katrin Lengkey dalam sebuah kesempatan, belum lama ini.

Menurutnya, Indonesia mempunyai modal sebagai pemimpin dunia untuk komoditas nikel. Indonesia mempunyai banyak sumber daya bijih nikel, dan unsur logam lainnya, yaitu mangan dan kobalt. Karena itu, saat ini Indonesia harus mempunyai peranan untuk mengontrol nikel atau produk olahan nikel dunia.

APNI tidak hanya mendukung inisiasi Pemerintah Indonesia membentuk Organization of The Nickel Exporting Countries (ONEC). Indonesia harus bergandengan tangan dengan negara-negara penghasil nikel lainnya.

“Ke depan. Indonesia juga harus mempunyai Indonesia Nickel Prices Index. Jadi tidak bergantung lagi dengan salah satu negara dalam penentuan indek harga nikel di dalam negeri,” Meidy Katrin Lengkey berpandangan.

Ia mengungkapkan, selama ini dalam penentuan HMA sebagai dasar perhitungan HPM Nikel di dalam negeri, pemerintah masih mengacu kepada salah satu bursa di Eropa, yang dihitung berdasarkan rata-rata tren harga nikel di bursa itu selama dua bulan ke belakang.

Meidy Katrin Lengkey menyayangkan ketika pemerintah menetapkan HPM Nikel di dalam negeri yang  mengacu kepada bursa di negara itu potongannya sampai 45%.

“Saat ini Indonesia mempunyai power. Indonesia sudah waktunya mempunyai Indonesia Nickel Prices Index. Ini bisa menjadi usulan juga bagaimana kita membentuk ONEC,  bahwa salah satu negara boleh menentukan harga komoditas nikel sendiri,” kata Meidy Katrin Lengkey.

Ia mengestimasi, selama ini smelter di Indonesia yang memproduksi NPI dan FeNI menjual produknya menggunakan basis Shanghai Futures Exchange (ShFE) di mana sebesar 45%-nya berbasis dari LME, jika Indonesia sudah mempunyai Nickel Price Index dan hanya membebankan 20%, maka  masih memberikan keuntungan pihak smelter. Sehingga penambang nikel tidak ditekan harga jual bijih nikel ke smelter.

Sementara itu, Founder Indonesia Institue for Mineral and Metal Industry (IM2I), Dr. Raden Sukhyar berpandangan, bisa saja Indonesia lepas dari bayang-bayang LME dalam penentuan perhitungan HPM Nikel.

Tak hanya HPM Nikel, mantan Dirjen Minerba ini bahkan setuju jika Pemerintah Indonesia membuat indeks harga nikel sulfat yang dibutuhkan untuk bahan baku baterai listrik.

“Nikel sulfat dicari produsen di dunia. Maka, seharusnya sudah ada indeks harga untuk nikel sulfat,” kata Raden Sukhyar kepada Nikel.co.id via telepon, Jumat (20/1/2023).

Ia mengutarakan, Coal Index sudah mewacanakan untuk membuat indeks harga nikel sulfat. Karena, nikel sulfat ada unsur premium yang mempunyai nilai tinggi.

“Jika bicara nilai premium, berarti sudah masuk business to business. Maka, menjadi penting untuk distandarkan nilai premium tersebut,” jelasnya. (Syarif).

Artikulli paraprakMoU DPR RI dan DPR Korsel dari Peluang Investasi IKN, Jet Tempur, hingga EV
Artikulli tjetërKolaborasi BASF dan Eramet Bangun Bisnis EV di Maluku Utara