NIKEL.CO.ID, 23 MEI 2023 – Kombes Pol Dadan, SH, MH, Kasubdit PatroliAir Ditpolair Baharkam Polri diwakili oleh Kapten Pol Nyoto Saptono, SH, M.Si (Han), M.Mar menjelaskan tugas fungsi pokok (Tupoksi) dan peran Polri dalam penegakan hukum (Gakkum) di periaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini dijelaskan Kapten Pol Nyoto Saptono ketika menyampaikan materi Training of Trainers Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dengan tema “Aksebilitas, Konektifitas, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran” pada hari kedua, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023.
“Tupoksi Polri adalah untuk Harkamtibmas dan penegakan hukum (Gakkum) serta BERI lin, YOM dan YAN sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,” kata Nyoto dalam acara tersebut yang diikuti nikel.co.id, Selasa (16/5/2023).
Menurutnya, dalam penegakan hukum di perairan, Polri memiliki fungsi, yaitu sebagai pemerintahan negara di bidang Harkamtibmas, Gakkum dan LINYOMYAN Masy sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002.
Selain itu, Polri juga berperan sebagai alat negara yang berperan dalam HARKAMTIBMAS, Gakkum dan memberikan LINYOMYAN kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2002.
“Semuanya itu diselenggrakan oleh Kepolisian Periran Baharkam Polri,” jelasnya.
Dia menuturkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksankan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 yang meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dalam Pasal 6 UU Nomor 2 tahun 2002.
Wilayah NKRI yang disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, periaran pedalaman, periaran kepulauan dan laut teritorial besertadasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya sesuai Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Dalam transportasi angkutan laut, Nyoto menerangkan, aksesibilitas merupakan elemen kunci dalam transportasi geography, karena merupakan gambaran langsung dari mobilitas, baik pergerakan orang, barang atau informasi. Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan atau untuk mencapai lokasi yang berbeda.
“Oleh karena itu, kapasitas dan struktur infrastruktur transportasi merupakan elemen kunci dalam penentuan aksesibilitas,” terangnya.
Dia juga memaparkan, terkait koneksivitas yang merupakan hubungan antara node atau titik yang dihubungkan oleh link atau garis.
“Dalam transportasi laut titik-titik pada konektivitas diwakili oleh pelabuhan atau tempat singgah dari kapal atau moda transportasi laui sebagai link,” paparnya.
Adapun tugas pokok Subdit Patroli Air adalah menyelenggarakan patroli kawasan dan pengawalan kapal polisi. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah periaran.
“Melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam atau musibah,” ujarnya.
Kemudian, Nyoto menguraikan fungsi Subdit Patroli Air dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh SIPATWALAIR yang bertugas merencakan dan mengendalikan pelaksanaan Patwal yang dilaksanakan oleh kapal Polisi.
Selain itu ada Silongmat, yang bertugas melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam atau musibah dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Selanjutnya, kapal polisi yang bertugas melaksanakan Babinsa, patroli dan pengawalan dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, pemeliharaan keamanan.
“Dan ketertiban masyarakat serta TPKP guna penegakan hukum di wilayah perairan,” urainya. (Shiddiq)
