Pemerintah Terbitkan PerMen ESDM 16/2021 Pemberian Wilayah, Izin dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (PerMen) ESDM Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerMen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada beberapa pasal dalam peraturan tersebut yang mengalami perubahan isi dan penambahan untuk Lebih menyempurnakan, di antaranya, Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28, (1)  Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.

Pasal 28, (2)  Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada badan usaha milik daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

  1. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung; atau
  2. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.

Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32, (1)  Dalam hal Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimenangkan oleh BUMN, Menteri mengumumkan penetapan BUMN sebagai pemenang Lelang sekaligus memerintahkan BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

  1. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang; atau
  2. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang.

Selanjutnya, ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33, (1) Menteri mengumumkan penetapan Badan Usaha swasta selaku pemenang Lelang sekaligus memerintahkan Badan Usaha swasta untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD sebesar 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan Badan Usaha swasta dapat:

  1. langsung menggunakan Badan Usaha swasta; atau
  2. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang.

Pasal 33, (2) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha swasta harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada.

Pasal 33, (3)  Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:

  1. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
  2. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Ketentuan huruf l Pasal 66 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 Pemegang IUP atau IUPK dilarang:

  1. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri;
  3. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  4. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
  5. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
  6. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
  7. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
  8. melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB Tahunan IUP Eksplorasi disetujui;
  9. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;
  10. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  12. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMN dan BUMD pada Badan Usaha pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima puluh satu persen) bagi pemegang IUPK hasil pemberian WIUPK secara prioritas yang diberikan kepada BUMN; dan
  13. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMD pada Badan Usaha pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima puluh satu persen) bagi pemegang IUPK hasil pemberian WIUPK secara prioritas yang diberikan kepada BUMD.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

2.350 Izin Usaha Pertambangan Terancam Dicabut, Ini Penjelasan ESDM

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat hampir 2.350 izin usaha pertambangan di seluruh Indonesia tidak melakukan kegiatan sama sekali. Pemerintah pun mengancam melakukan pencabutan izin bila tidak kegiatan lebih lanjut.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengungkapkan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM sedang menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik IUP Penanaman Modal Dalam Negeri maupun IUP Penanaman Modal Asing, termasuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK).

“Dari 5.600-an IUP saat ini, Presiden [Joko Widodo] meminta untuk meninjau kembali 1.600 IUP PKP2B dan KK yang tidak berkegiatan karena ini merugikan negara,” ujar Irwandy dalam sebuah diskusi, Jumat, 25 Juni 2021.

Namun, setelah dilakukan evaluasi, kata Irwandy, ternyata IUP yang tidak berkegiatan mencapai hampir 2.350 IUP. Pemerintah pun tengah mengevaluasi terhadap temuan tersebut.

Irwandy mengatakan, pemerintah tidak akan segan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan bagi pemegang izin yang tidak bisa melakukan kegiatan dengan alasan yang bisa diterima.

“Ini akan dievaluasi satu per satu. Mereka yang tidak bisa lanjut, instruksi Presiden langsung, izin akan dicabut,” kata Staf Khusus Menteri ESDM tersebut.

Sumber: tempo.co

Read More

Lima Lokasi Penghasil Nikel di Indonesia, Prospek Cuan untuk Pasokan Baterai Mobil Listrik Dunia

NIKEL.CO.ID – Kekayaan alam Indonesia begitu banyak. Dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sudah selayaknya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa sehingga tak melulu mengandalkan produk-produk luar negeri.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah nikel. Ternyata, di Indonesia tercatat sejumlah daerah penghasil nikel terbesar.

Sejalan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang ingin Indonesia dikenal dunia sebagai negara industri penghasil baterai kendaraan listrik menyusul rencana pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“Indonesia sudah saatnya keluar menjadi pemain terbesar dunia sehingga dunia mengenal Indonesia tidak hanya sebagai Bali, tapi dunia harus mengenal Indonesia sebagai negara industrialis yang menghasilkan baterai mobil (listrik),” katanya dalam webinar “Prospek dan Tantangan Industri Baterai Nasional” yang digelar Universitas Indonesia, Kamis (24/6/2021).

Ia menuturkan selama ini Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, mulai kayu, emas, ikan, hingga batubara. Namun, selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi dalam negeri karena semuanya diekspor mentah.

Pemerintah pun bertekad melakukan transformasi ekonomi sehingga nilai tambah bisa dinikmati di dalam negeri, salah satunya dengan terus mendorong hilirisasi.

Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki 25 persen cadangan nikel dunia dan peluang itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk bisa mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Pengembangan baterai kendaraan listrik dinilai jadi peluang besar karena komponen utamanya yakni nikel, mangan dan kobalt tersedia di Indonesia. Baterai juga merupakan komponen utama yang porsinya mencapai separuh dari kendaraan listrik.

“Di Eropa, pada 2030, 70 persen mobilnya sudah beralih dari fosil ke energi baru terbarukan. Bahkan juga di beberapa negara di Asia dan Amerika Latin, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara. Kita beruntung untuk energi baru terbarukan untuk mobil, 50 persen komponennya itu adalah baterai dan ternyata bahan baku utamanya nikel. Nikel di Indonesia itu cadangannya 25 persen dari total cadangan dunia,” ungkap dia seperti dikutip dari Antara.

Bahlil pun mengungkapkan pemerintah menyusun berbagai langkah komprehensif untuk bisa mendorong para investor masuk dan berinvestasi di Indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menghentikan ekspor bijih nikel sejak akhir Oktober 2019. Bahlil mengaku langkahnya untuk menghentikan ekspor bijih nikel itu sempat membuatnya didemo oleh para pengusaha.

“Saya didemo 1,5 bulan oleh teman-teman saya pengusaha. Tapi apa yang terjadi, mulai sekarang kita harus berpikir untuk negara kita. Tidak boleh lagi kita terlalu banyak ekspor material bahan baku. Ekspor kita di zaman sekarang dengan zaman VOC hampir sama saja, tidak ada perbedaan. Komitmen kita adalah mendorong terjadinya industri,” katanya.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tercatat hingga Juli 2020 total neraca sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton.

Lantas, daerah mana saja yang menjadi penghasil nikel terbesar di Tanah Air? Melansir goodnewsfromindonesia, berikut ini daftarnya:

1. Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Di Pulau Sulawesi tepatnya di daerah selatan, Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki luas wilayah 6.944,98 km persegi menjadi sumber penghasil nikel terbesar selanjutnya yang dimiliki Indonesia.

Pertambangan nikel yang terdapat di wilayah ini berada di dua kecamatan yaitu Malili dan Nuha.

Perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Luwu Timur tepatnya di Kecamatan Nuha, Desa Sorowako, merupakan perusahaan tambang terbesar dunia yang beroperasi di tanah air, yaitu Vale Indonesia.

2. Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kekayaan alam berupa nikel juga dapat ditemui di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu Kolaka, yang didominasi gunung dan lereng.

Kabupaten satu ini awalnya memiliki luas wilayah 2.959 km persegi, namun kemudian mengalami dua kali pemekaran wilayah di area utara dan timur, sehingga membuat Kolaka saat ini memiliki luas wilayah 3.283,59 km persegi yang mencakup daratan dan kepulauan.

Wilayah pertambangan nikel yang berada di Kolaka dapat ditemui di Kecamatan Pomalaa dan Latambaga, di mana perusahaan tambang terbesar yang berada di daerah tersebut merupakan perusahaan dalam negeri milik negara, yaitu PT Aneka Tambang.

3. Morowali, Sulawesi Tengah

Masih di Pulau Sulawesi, terakhir adalah Morowali merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang juga punya nikel banyak.

Dengan luas wilayah 3.037 km persegi dan total penduduk sebanyak 158.510 jiwa per tahun 2020. Wilayah ini termasuk ke dalam daftar daratan dengan sumber kandungan nikel terbesar di Indonesia.

Pertambangan nikel yang berada di Kabupaten ini tersebar di beberapa wilayah, di antaranya daerah Bahadopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, dan Petasia Timur.

Walau memiliki beberapa wilayah pertambangan, namun pemerintah daerah Morowali rupanya tetap tegas dalam menerapkan kebijakan pertambangan dengan peraturan eksplorasi sewajarnya bersamaan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

4. Halmahera Timur, Maluku Utara

Berpindah dari Sulawesi, pada daratan Maluku tepatnya wilayah Halmahera Timur juga menjadi lokasi dari sumber nikel terbesar yang dimiliki Indonesia. Sebaran sumber nikel di Halmahera Timur dapat ditemukan di Kecamatan Maba dan Wasilei.

Tidak hanya semata-mata pertambangan yang mengambil bijih nikel untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah lain untuk diolah, pada wilayah ini sekaligus terdapat pabrik smelter (peleburan) yang memproses reduksi bijih sehingga menjadi logam unsur yang dapat dimanfaatkan.

Karenanya, tidak heran jika industri nikel yang berada di wilayah ini justru menjadi salah satu sumber perekonomian dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, terutama di daerah Halmahera Timur.

5. Pulau Gag, Papua Barat

Bergeser ke timur, tidak hanya memiliki kekayaan alam berupa emas, wilayah Papua rupanya juga memiliki kekayaan nikel yang layak diperhitungkan. Sumber nikel dapat ditemui di Pulau Gag yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Raja Ampat.

Pertambangan yang beroperasi di wilayah ini pun dikelola oleh PT Aneka Tambang melalui anak usahanya PT Gag Nikel.

Walau begitu, seiring dengan pemeliharaan lingkungan dan penetapan wilayah Pulau Gag sebagai hutan lindung yang dijalankan oleh pemerintah setempat, kegiatan pertambangan yang dilakukan di Pulau Gag hanya sebatas eksplorasi untuk kepentingan pengambilan sampel dan observasi nikel di tanah air.

Sumber: kompas.tv

Read More

Kementerian ESDM Keluarkan Keputusan Menteri Soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan

NIKEL.CO.ID –  Keputusan Mesdm Nomer 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi,dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam,Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan telah terbit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif telah menetapkannya pada 21 Juli 2021.

“Kepmen itu akan memperpendek rantai birokrasi.Sebelumnya penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dimohon oleh pemohon ditetatapkan oleh Menteri.Setelah kepmen tersebut, cukup dirjen yang menetapkan,” kata Kepala Pokja Informasi Ditjen Minerba Kesdm Sonny Heru Prasetyo, Jumat (25/06/2021) di Jakarta.

Ruangenergi.com mendapatkan salinan dari isi Kepmen Nomer 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pernohonan, Evaluasi,dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk luasan wilayah sampai dengan:

a. 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan; dan

b. 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan untuk pemberian luasan diatas 100 (seratus) hektare diberikan dalam hal golongan/komoditas digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayaioleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

KETIGA : Pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan untuk luasan diatas 100 (seratus) hektare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

b. nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan

c. surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan, yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

KELIMA : Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat data penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan antara lain:

a. nama pemohon;

b. golongan/komoditas;

c. luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan

d. lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (provinsi dan kabupaten/kota), secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Dalam hal pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menimbulkan ketidakefektifan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Batuan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran VI dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan,Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021. Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sumber: ruangenergi.com

Read More