NIKEL.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel meninjau smelter atau industri pengolahan biji nikel milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), perusahaan ini berada di bawah naungan Kalla Group di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Senin (16/11/2020) siang.
Rachmat Gobel didampingi Sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, serta politikus Partai Nasdem, Andi Arham Basmin, yang juga Ketua KNPI Sulsel, Ketua APDESI Luwu, Arfan Basmin, anggota DPRD Sulsel, Rahmat Kasjim, Kapolres Luwu, dan para kepala desa di Kecamatan Bua.
Dalam kunjungannya itu, Rachmat Gobel mengaku sangat bangga dan gembira bisa datang ke Kabupaten Luwu.
“Kabupaten ini sangat luar biasa dan tentu sebagai pionir kawasan industri di tana Luwu. Ketika perusahaan sebesar Kalla Group masuk tentu ini akan memberikan pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain untuk berinvestasi di Luwu karena sudah ada jaminan kepercayaan yang besar kepada para investor,” katanya.
“Bisa dikatakan perusahaan smalter milik BMS adalah perintis investasi besar di Luwu. Akan menghilangkan keraguan iklim investasi di Luwu. Karenanya, smalter di Luwu wajib kita apresiasi,” ujarnya.
Sebagai orang Sulawesi, Rachmat Gobel mendorong persamaan persepsi dalam mengelola iklim investasi di Indonesia utamanya di Sulawesi. Menurutnya, investasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Bagaimana kita memanusiakan manusia di mana tujuan kita memanusiakan manusia adalah memperkuat NKRI, inilah dasar yang dimuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Mempermudah investasi namun pengusaha wajib mengutamakan tenaga kerja lokal dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
“Harap saya perusahaan harus bisa menjaga lingkungan dan membangun lingkungan yang baik di sekitar masyarakat, memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Kalau ini sudah kita bangun barulah Undang-Undang Cipta Kerja ini bermanfaat,” lanjutnya.
Dikatakan putra kelahiran Gorontalo ini, Indonesia butuh investor karena Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar. Namun ia berharap, setiap daerah memperhatikan investor lokal.
“Sebelum kita menarik investor luar, kita tarik dulu investor lokal, kalau perlu kita mulai dari tingkat desa. Dan Luwu bisa memulai ini bagi petani dan di bidang perikanan,” katanya.
Disebutkan politikus partai Nasdem ini, di tengah pandemi COVID-19, yang mendorong perekonomian Indonesia ada pada bidang UKM. Bahkan data ini telah dirilis oleh pemerintah. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah di daerah kata dia, meningkatkan industri pertanian dan memperhatikan pelaku UKM.
“Kalau kita selalu bergantung ke perusahaan asing maka kita tidak bisa berkembang dengan cepat dan baik. Sekarang bagaimana kita memperkuat NKRI di era globalisasi. Lahirnya undang-undang omnibuslaw diharapkan mampu menjadi dasar berkembangnya para pelaku UKM maupun industri besar dari pelaku lokal,” sebutnya.
Mewakili Bupati Luwu, Asisten II Pemkab Luwu, Andi Pallanggi menyampaikan semboyan Tanah Luwu yakni “Wanua Mappatuo Naewai Alena”. “Motto atau semboyan ini bermakna Luwu daerah yang mampu untuk hidup dan menghidupi wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Disebutkan Pallanggi, dari luas wilayah Kabupaten Luwu memiliki potensi pertanian dan kelautan atau perikanan yang cukup besar. Dari potensi ini tidaklah salah jika Luwu bisa mandiri dan menjadi penyangga pangan di kawasan Indonesia bagian timur.
“Kami juga memiliki potensi wisata yang cukup besar, karena wilayah Luwu terdiri dari dataran tinggi berupa pegunungan kemudian dataran rendah dan laut berupa pantai. Selain itu, Luwu juga memiliki potensi tambang di sejumlah titik, di antaranya Galena di Walenrang dan Walenrang Barat, emas di Latimojong dan biji besi di Bajo Barat,” sebutnya.
Potensi ini kata Asisten II sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu. Beberapa yang sedang berlangsung itu di antaranya pabrik kayu tripleks milik PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) yang masuk dalam perusahaan besar Sampoerna Group.
Selain itu Kalla Group juga telah melakukan investasi pabrik pengolahan nikel berupa pabrik smelter dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp7 triliun lebih. Sementara proses eksploitasi perusahaan tambang emas PT Masmindo di area pegunungan Latimojong.
“Tanpa dukungan pemerintah pusat kami juga sulit menjalankan investasi di mana ada sejumlah kewenangan pusat yang berlalu di daerah. Olehnya itu, kami usulkan ke pusat beberapa permintaan, pertama pelebaran jalan naisonal dalam Kota Belopa sepanjang 5 kilometer, kedua pelebaran jalan nasional dari Bandara Bua ke perbatasan Kota Palopo sepanjang 5 kilometer, pembangunan Bendungan Radda dan terakhir permintaan di Bua pembangunan dan pengembangan objek wisata religi di Bua, kami berharap pemerintah pusat bisa membantu melalui APBN,” sebut Andi Pallanggi.
Dalam kesempatan yang sama Site Manager PT BMS, Zulkarnaen menyampaikan, progres pembangunan smelter sudah mendekati 30 persen. Di mana dari tujuh dapur tungku yang rencananya dibangun, satu di antaranya telah selesai.
Untuk menyelesaikan tujuh dapur smelter ini diperkirakan masih membutuhkan waktu hingga lima tahun mendatang. “Rencana tahun ini kita bikin dua namun baru selesai satu dapur. Kita butuh waktu lima tahun untuk menyelesaikan tujuh tungku.
Untuk satu tungku dapur smelter membutuhkan luas tanah sekira 8 sampai 9 hektar. Untuk saat ini, PT BMS sudah memiliki 141 hektare lahan di mana saat ini 42 hektare di antaranya berstatus HGB, yakni lokasi pabrik. Lahan PT BMS ini mencakup tiga desa di Kecamatan Bua yakni Desa Karang-Karangan, Desa Bukti Harapan dan Desa Toddopuli.
Zulkarnaen menyebutkan, keberadaan PT BMS ini akan menyerap tenaga kerja hingga 6.000 an orang. “Melihat PT. Vale, satu tungku butuh tenaga kerja 800 hingga 900 tenaga kerja, perencanaan kita sampai tujuh tungku, jadi kita butuh ribuan tenaga kerja nantinya,” ujarnya.
Untuk nilai investasi perusahaan smelter milik Kalla Group ini mencapai Rp7 triliun atau berkisar Rp1 triliun untuk satu tungku dapur smlter.
Sumber: sindonews.com
Read More
