Minggu, Oktober 24
Shadow

Tag: #Satgas HPM

Akibat Selisih Kadar, Penambang Nikel Rugi Hingga Rp 4 Triliun

Akibat Selisih Kadar, Penambang Nikel Rugi Hingga Rp 4 Triliun

Berita Nasional, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Para penambang nikel mengalami kerugian besar akibat sengkarut perhitungan kadar. Penambang menyatakan, kerugian yang diterima mencapai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,26 triliun (asumsi kurs Rp 14.200) karena membayar pinalti. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey pun menjelaskan tata niaga nikel. Dia mengatakan, jika mengikuti harga acuan maka penambang mengikuti harga patokan mineral (HPM) yang setiap bulan ditetapkan pemerintah yaitu berbasis free on board (FOB) yaitu di pelabuhan muat atau pelabuhan tambang. "Tapi dalam pelaksanaannya model perdagangan bijih nikel yang diwajibkan kami yaitu kami menerima kontrak yaitu 99% harus dilalui oleh trader," katanya dalam CORE Media Discussion, Selasa (12/10/2101). Ada plus...
Sejauh Mana Upaya Pemerintah Dalam Mengatur HPM?

Sejauh Mana Upaya Pemerintah Dalam Mengatur HPM?

Artikel, Berita Nasional, Nikel
Oleh:Indah Prameswanti SELALU ada ujian berat ketika ingin mencapai mimpi yang tinggi. Kalimat tersebut menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Dunia akan memasuki era green energy, era di mana kita tidak akan lagi bergantung pada minyak bumi yang disebut-sebut akan habis. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya keras dari melarang ekspor bijih nikel (yang disebut sebagai pengganti minyak bumi), menggandeng investor-investor asing (dikabarkan Tesla akan segera berinvestasi di Indonesia), hingga meneken beberapa pembangunan pabrik smelter nikel untuk memproduksi baterai lithium (listrik). Anak tangga demi anak tangga mulai dilangkahi. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, jika...
Satgas HPM Targetkan Masalah Surveyor Selesai Satu Minggu

Satgas HPM Targetkan Masalah Surveyor Selesai Satu Minggu

Berita Nasional, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral atau HPM Nikel Septian Hario Seto menargetkan perselisihan verifikasi kualitas nikel selesai dalam waktu satu minggu ke depan. Hal ini dilatarbelakangi oleh aduan yang diterima Tim Satgas, dari pembeli dan penjual nikel terhadap pihak surveyor yang berwenang memverifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel, dalam suatu proses jual-beli. Seto pun menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan pihak penjual yang saat ini ada, akan selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan Certificate of Analysis atau COA yang belum terbit, diminta untuk segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu. “Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target timeline. K...
Satgas HPM Nikel Terima Banyak Keluhan Soal Surveyor

Satgas HPM Nikel Terima Banyak Keluhan Soal Surveyor

Berita Nasional, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel Septian Hario Seto mengatakan tim satgas HPM Nikel menerima banyak keluhan mengenai surveyor dari penjual. Laporan ini terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel. "Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor," kata Seto pada Rabu (02/12/2020) dalam keterangan tertulisnya. Keluhan lain terkait surveyor yakni terlalu lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA). Oleh karena itu, pihaknya mengundang semua surveyor untuk meminta penjelasan terkait hal ini. "Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegas...
Kawal HPM Nikel, Tim Satgas Tegaskan Pengawasan Transaksi Jual Beli dan Verifikasi Kualitas Bijih Nikel

Kawal HPM Nikel, Tim Satgas Tegaskan Pengawasan Transaksi Jual Beli dan Verifikasi Kualitas Bijih Nikel

Berita Nasional, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Jakarta, Septian Hario Seto selaku Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan HPM Nikel menyampaikan bahwa tim satgas HPM Nikel telah menerima banyak laporan komplain dari pihak pembeli terhadap pihak surveyor terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel. “Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada hari Rabu (02-12-2020). Ia juga menambahkan bahwa keluhan lain yang juga diterima adalah pihak surveyor memakan waktu yang sangat lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA). “Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM” tambah S...
Anggota Komisi VII DPR RI Minta Ketegasan Satgas HPM Dalam Pemberian Sanksi

Anggota Komisi VII DPR RI Minta Ketegasan Satgas HPM Dalam Pemberian Sanksi

Berita Nasional, Nikel, Tambang
Jangan sampai terkesan pemerintah membela pengusaha Smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet. NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Satgas Pelaksana Harga Patokan Mineral (HPM) bentukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Panjaitan, konsisten menegakkan aturan Permen ESDM No.11 Tahun 2020. Mulyanto meminta Satgas berani menindak tegas pengusaha Smelter asing yang tidak menggunakan HPM ketika bertransaksi dengan penambang lokal. Hal ini penting dilakukan agar program hilirisasi nikel dapat tercapai. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri ESDM, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keti...
Sanksi Keras Mengintai Pelanggar Harga Patokan Nikel

Sanksi Keras Mengintai Pelanggar Harga Patokan Nikel

Berita Nasional, Politik, Tambang
APNI, Jakarta - Peringatan bagi penambang dan pengusaha pabrik pemurnian atau smelter nikel yang nakal tampaknya bukan hanya gertak sambal. Pemerintah bakal memberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha jika masih terjadi transaksi jual-beli bijih nikel tak sesuai dengan harga patokan mineral atau HPM. Kebijakan harga itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batu bara. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan tata niaga dan harga nikel domestik. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin memberikan peringatan pertama bagi penambang maupun smelter nikel yang masih mengabaikan ketentuan tersebut beberap...
Kisruh Penambang vs Pemilik Smelter Soal Harga Bijih Nikel

Kisruh Penambang vs Pemilik Smelter Soal Harga Bijih Nikel

Berita Nasional, Korporasi, Politik, Tambang
NIKEL.CO.ID - Persoalan harga jual bijih nikel masih berlangsung. Pemerintah telah menerbitkan aturan tata niaga nikel di dalam negeri yang disebut harga patokan mineral atau HPM. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik meskipun larangan ekspor sudah berlaku. Pemerintah lalu membentuk satuan tugas untuk mengawasi tata niaga produsen dan pembeli bijih nikel pada 20 Juli 2020. Satgas ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang terdiri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pedagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat dikonformasi mengenai perkembangan kerja Satgas, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak belu...
APNI: Penambang Nikel Kesulitan Jual Produk Sesuai Harga Patokan ke Pemilik Smelter

APNI: Penambang Nikel Kesulitan Jual Produk Sesuai Harga Patokan ke Pemilik Smelter

Berita Nasional, Tambang
NIKEL.co.id - Kisruh seputar tata niaga nikel tanah air belum kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga yang sesuai dengan harga patokan minimal (HPM). Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengaku, hingga kini para pemilik smelter masih enggan melakukan transaksi jual-beli bijih nikel sesuai HPM yang diatur lewat Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2020 yang turut mengatur tata niaga nikel domestik. Padahal, belum lama ini pemerintah lewat Kemenko Maritim dan Investasi sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas tata niaga dan harga nikel domestik. Di atas kertas, keberadaan satgas tersebut harusnya segala aturan mengenai transaksi jual-beli nikel yang mengacu pada HPM bisa terlaksan...
Penambang Kecil dan Menengah Yang Dirugikan Oleh Transaksi Nikel Dengan Harga Di Bawah HPM

Penambang Kecil dan Menengah Yang Dirugikan Oleh Transaksi Nikel Dengan Harga Di Bawah HPM

Berita Nasional, Politik, Tambang
NIKEL.co.id - Masalah tata niaga nikel di Indonesia belum kunjung usai. Hal ini setelah adanya kabar bahwa penambang nikel masih menjual bijih nikel ke pemilik smelter dengan harga yang di bawah Harga Patokan Mineral (HPM). Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno angkat bicara mengenai masalah tersebut. Menurutnya, hal itu jelas akan merugikan para penambang dari sisi finansial karena biaya produksi menjadi kurang lebih sama dengan harga jual, atau bahkan lebih rendah. Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikelnya dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil sampai menengah. Di sisi lain, pengusaha atau penambang besar umumnya memiliki smelter sendiri sehingga relatif terhindar dari praktik demikian. ...
Open chat