Sejauh Mana Upaya Pemerintah Dalam Mengatur HPM?

Oleh:Indah Prameswanti

SELALU ada ujian berat ketika ingin mencapai mimpi yang tinggi. Kalimat tersebut menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Dunia akan memasuki era green energy, era di mana kita tidak akan lagi bergantung pada minyak bumi yang disebut-sebut akan habis.

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya keras dari melarang ekspor bijih nikel (yang disebut sebagai pengganti minyak bumi), menggandeng investor-investor asing (dikabarkan Tesla akan segera berinvestasi di Indonesia), hingga meneken beberapa pembangunan pabrik smelter nikel untuk memproduksi baterai lithium (listrik).

Anak tangga demi anak tangga mulai dilangkahi. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, jika Indonesia ingin mencapai mimpinya menjadi produsen baterai listrik, mengapa masih ada masalah di sektor hilir?

Dilansir dari Majalah Tempo yang rilis pada 9 Januari 2021, Meidy mendesak pemerintah agar mengimplementasikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara yang mengatur tata niaga dan harga nikel domestik.

“Kami hanya meminta fairness, apakah smelter ini mau menerima harga sesuai dan pemerintah dapat mengawal transaksi dengan baik,” ujar Meidy, Jumat (8/1) dikutip dari Majalah Tempo.

Lantas, dari pernyataan tersebut, pemerintah harusnya lebih tegas lagi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM. Bagaimana dengan kenyataannya?

Pada Desember 2020 lalu, Yunus Saefulhak selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) mengungkapkan dari 73 perusahaan atau 91,8 persen perusahaan telah menyampaikan kontrak jual belinya. Sebanyak 89 persen sudah sesuai dengan HPM dan 11 persen belum mematuhi HPM.

Untuk mengurangi persentase perusahaan nikel yang bisa dikatakan nakal tersebut, Yunus menambahkan telah memberikan peringatan dengan mengundang langsung perusahaan. Namun dirinya yakin seiring dengan berjalannya waktu, aturan mengenai HPM akan diterapkan di seluruh perusahaan.

“Kalau ditanya HPM kita rendah ya dibandingkan market di internasional, oh iya karena memang kita buat supaya berikan iklim investasi smelter juga baik. Alhamdulillah sudah mulai, yang belum sesuai 11% nanti akan dilakukan teguran,” ujar Yunus dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (16/12/2020).

Selain semakin berkurangnya pelanggar, maka pengusaha tambang dan smelter mendapatkan keadilan dan profit margin yang sama-sama menguntungkan. Yunus menambahkan, jika perusahaan masih melanggar aturan, maka ada peringatan ketiga yaitu penghentian sementara operasi. Tidak tanggung-tanggung pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Pemerintah sudah berusaha untuk bersikap tegas, Tim Satgas HPM nikel juga sudah dibentuk untuk mengawasi tata niaga dan harga nikel domestik. Apalagi arah dan tujuan Indonesia menjadi global supply chain baterai kendaraan listrik telah disepakati. Seharusnya, segala kekisruhan mengenai tata niaga domestik nikel semakin berkurang hingga nihil. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan visi yang jelas.

Sumber: kompasiana.com 

Read More

Satgas HPM Targetkan Masalah Surveyor Selesai Satu Minggu

NIKEL.CO.ID – Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral atau HPM Nikel Septian Hario Seto menargetkan perselisihan verifikasi kualitas nikel selesai dalam waktu satu minggu ke depan.

Hal ini dilatarbelakangi oleh aduan yang diterima Tim Satgas, dari pembeli dan penjual nikel terhadap pihak surveyor yang berwenang memverifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel, dalam suatu proses jual-beli.

Seto pun menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan pihak penjual yang saat ini ada, akan selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan Certificate of Analysis atau COA yang belum terbit, diminta untuk segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target timeline. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (4/12/2020).

Ia menceritakan bahwa tim Satgas HPM Nikel telah menerima banyak laporan komplain dari pihak pembeli terhadap pihak surveyor terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” terang Seto.

Ia juga menambahkan bahwa keluhan lain yang diterima adalah pihak surveyor memakan waktu yang sangat lama dalam menerbitkan COA. Bisa disimpulkan, sertifikat tersebut masih belum diterbitkan meski sudah di luar jangka waktu yang tertera dalam kontrak.

“Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM,” jelasnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020, apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

“Setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” tandas Seto.

Sumber: validnews.id

Read More

Satgas HPM Nikel Terima Banyak Keluhan Soal Surveyor

NIKEL.CO.IDKetua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel Septian Hario Seto mengatakan tim satgas HPM Nikel menerima banyak keluhan mengenai surveyor dari penjual. Laporan ini terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada Rabu (02/12/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Keluhan lain terkait surveyor yakni terlalu lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA). Oleh karena itu, pihaknya mengundang semua surveyor untuk meminta penjelasan terkait hal ini.

“Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM,” ungkapnya.

Seperti diketahui, aturan terkait HPM nikel ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020.

Apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan/ Khusus (IUP/K) Operasi Produksi Mineral logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit.

“Setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” paparnya.

Seto menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan pihak penjual yang saat ini ada harus sudah selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit di luar jangka waktu periode dalam kontrak, harus segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target time line. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Kawal HPM Nikel, Tim Satgas Tegaskan Pengawasan Transaksi Jual Beli dan Verifikasi Kualitas Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Jakarta, Septian Hario Seto selaku Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan HPM Nikel menyampaikan bahwa tim satgas HPM Nikel telah menerima banyak laporan komplain dari pihak pembeli terhadap pihak surveyor terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada hari Rabu (02-12-2020). Ia juga menambahkan bahwa keluhan lain yang juga diterima adalah pihak surveyor memakan waktu yang sangat lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA).

“Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM” tambah Seto.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020, apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit (umpire).

“Setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” kata Seto.

Seto kemudian menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan phpmihak penjual yang saat ini ada harus sudah selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit diluar jangka waktu periode dalam kontrak, harus segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target timeline. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegas Seto.

Sumber: Kemenko Marves

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Minta Ketegasan Satgas HPM Dalam Pemberian Sanksi

Jangan sampai terkesan pemerintah membela pengusaha Smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet.

NIKEL.CO.IDAnggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Satgas Pelaksana Harga Patokan Mineral (HPM) bentukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Panjaitan, konsisten menegakkan aturan Permen ESDM No.11 Tahun 2020.

Mulyanto meminta Satgas berani menindak tegas pengusaha Smelter asing yang tidak menggunakan HPM ketika bertransaksi dengan penambang lokal. Hal ini penting dilakukan agar program hilirisasi nikel dapat tercapai.

Sebelumnya pemerintah melalui Menteri ESDM, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Tujuan aturan ini dibuat agar antara pihak pembeli dan penambang memiliki patokan harga yang disepakati. Dengan demikian ketimpangan harga dapat dihindari.

Mulyanto minta pemerintah konsisten menegakkan isi aturan itu. Jangan sampai aturan hanya bagus dibaca tapi tidak dapat dilaksanakan. Mulyanto mengaku, hingga saat ini masih menerima laporan adanya pengusaha Smelter yang tidak menggunakan HPM sebagai acuan. Akibatnya pengusaha lokal merasa dirugikan.

“Ini adalah ketidakadilan yang kasat mata. Pemerintah harus bertindak tegas. Satgas yang dibentuk Menko Luhut Binsar Panjaitan, nyatanya juga belum memperlihatkan hasil yang nyata. Jangan sampai terkesan pemerintah membela pengusaha Smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet. Akhirnya yang akan rugi adalah kita semua,” ujar Mulyanto, Jumat (30/10/2020).

PKS, kata Mulyanto, mendorong pemerintah agar menindak tegas para pengusaha Smelter yang tidak mematuhi peraturan menteri ESDM tentang HPM. Pengabaian tersebut jelas merugikan para penambang nikel lokal karena terpaksa menerima harga jauh di bawah HPM.

“Belum lagi kondisi unfair dalam pengukuran kadar nikel, yang memunculkan perselisihan (dispute) antara pengusaha Smelter dan penambang, yang berujung pada finalti yang merugikan penambang lokal tersebut,” imbuh Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan pengusaha Smelter asing agar mengikuti aturan yang berlaku. Selama ini Pemerintah dinilai sudah sangat baik menyediakan berbagai fasilitas kemudahan usaha. Dengan demikian sudah selayaknya pengusaha asing mematuhi peraturan yang dibuat Pemerintah, termasuk tentang HPM.

“Pengusaha asing jangan mau enaknya saja. Mereka harus mau berbagi dengan penambang lokal agar tercipta pemerataan kesejahteraan. HPM ini ditetapkan untuk melindungi penambang lokal dan menjaga bisnis nikel berlangsung secara fair saling menguntungkan. Untuk itulah konsistensi dan ketegasan sikap pemerintah sangat ditunggu masyarakat. Sekarang batas tanggal 1 Oktober sudah lewat,” papar Mulyanto.

Untuk diketahui sebagai konsekuensi pelarangan ekspor bijih tambang, dalam rangka mengatur harga mineral dan bisnis domestik yang terbuka dan adil, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No.11/2020, yang merevisi permen ESDM No. 07/ 2017 untuk mengatur agar pelarangan ekspor bijih nikel ke luar negeri tidak mematikan penambang nikel lokal, dengan menjamin harga patokan bawah dan harga patokan atas yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga baik penambang maupun pengusaha Smelter memiliki keuntungan yang wajar.

Namun, dalam prakteknya beleid ini tidak diindahkan oleh para pengusaha Smelter asing. Mereka tetap saja membeli bijih mineral nikel dengan harga di bawah HPM, sehingga merugikan para penambang lokal, dengan alasan harga nikel dunia sedang turun. Padahal HPM yang ditetapkan pemerintah direvisi setiap bulan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga nikel internasional.

Kemenko Marinvest telah membentuk Satgas untuk mengawal penerapan HPM nikel ini. Namun belum terlihat hasil yang menggembirakan. Satgas memberi waktu hingga 1 Oktober 2020, agar pengusaha Smelter asing ini mengonsolidasikan diri untuk menerapkan secara penuh Permen ESDM No. 11/2020.

Sementara itu, hasil riset menyebutkan, harga nikel kemungkinan akan terus mengalami kenaikan sebanding dengan penurunan jumlah persediaan komoditas tersebut serta kenaikan permintaan nikel dari Cina seiring pemulihan ekonominya. Di samping itu, sentimen stimulus fiskal Amerika Serikat juga akan berpengaruh bagi pergerakan harga komoditas ini.

Ditambah dengan meningkatnya popularitas mobil listrik, maka permintaan nikel secara global secara langsung akan ikut tergerek. Seperti diketahui, nikel adalah bahan baku baterai yang merupakan sumber tenaga mobil listrik yang handal, karena memiliki kapasitas penyimpanan daya yang tinggi. Bahkan dengan teknologi baterai lithium-ion, yang semakin berkembang seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik, kandungan nikel dalam baterai diprediksi akan semakin besar.

Kondisi ini sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara produsen bijih nikel terbesar di dunia. Data tahun 2019 Kementerian ESDM, total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton Ni. Dari jumlah itu, sebanyak 800.000 ton Ni berasal dari Indonesia. Disusul Filipina dengan 420.000 ton Ni dan Rusia sebanyak 270.000 ton Ni.

Sumber: POSKOTA.CO.ID

Read More

Sanksi Keras Mengintai Pelanggar Harga Patokan Nikel

APNI, Jakarta – Peringatan bagi penambang dan pengusaha pabrik pemurnian atau smelter nikel yang nakal tampaknya bukan hanya gertak sambal. Pemerintah bakal memberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha jika masih terjadi transaksi jual-beli bijih nikel tak sesuai dengan harga patokan mineral atau HPM.

Kebijakan harga itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batu bara. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan tata niaga dan harga nikel domestik.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin memberikan peringatan pertama bagi penambang maupun smelter nikel yang masih mengabaikan ketentuan tersebut beberapa waktu lalu. Apabila hal serupa terjadi setelah Oktober 2020, pemerintah akan memberikan peringatan kedua.

“Para pelaku usaha yang tidak memenuhi sesuai surat peringatan tersebut akan diberikan surat pencabutan izin pelaku usaha,” kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak kepada Katadata.co.id, Senin (19/10/2020).

Namun Yunus enggan membeberkan secara rinci perusahaan yang mendapatkan peringatan. Ia hanya menjelaskan ada beberapa alasan mengapa pembeli bijih nikel masih mengabaikan aturan HPM.

Salah satunya, pasokan bijih nikel yang ada di Indonesia melimpah tapi pabrik smelter jumlahnya masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan permintaan dan pasokan yang tinggi.

Sampai 2018, pabrik pemurnian nikel di Indonesia berjumlah 17 unit. Angkanya paling tinggi ketimbang smelter mineral tambang lainnya, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.


Untuk pasokan, Indonesia merupakan negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Sekitar 32,7% cadangan nikel dunia ada di Tanah Air. Demi menjaga ketahanan cadangan mineral, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai Januari 2020.

Pemerintah berkeyakinan transaksi produk hulu nikel yang bertumpu pada HPM dapat menciptakan tata niaga yang berkeadilan. Para penambang tak lagi merasa rugi dengan harga dari pabrik smelter.

Transaksi antara penambang dan smelter nikel yang masih di bawah HPM rata-rata untuk kadar 1,8% free on board (FoB) sebesar US$ 23 –  28 per wet metric ton atau WMT. Padahal, menurut Yunus, harga seharusnya US$ 30 – 38 per WMT.

Untuk mengatasi masalah harga ini, pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi HPM bersama pemerintah daerah. Koordinasinya melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Para pelaku usaha juga terlibat di dalamnya, seperti dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI).

Chief Executive Officer PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus sebelumnya mengatakan pabrik smelter membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebijakan baru itu. Pasalnya, HPM membuat harga bijih nikel menjadi lebih mahal.

“Kami bukan tidak setuju. Tidak menolak HPM. Tapi berilah kami nafas kenaikannya tidak langsung US$ 10 per metrik ton,” kata dia, Selasa pekan lalu.

Ia mengusulkan kenaikannya US$ 2 hingga 5 per metrik ton dulu.

“Lalu, nanti kami evaluasi sehingga beban antidumping dan input bisa kami hitung juga,” ujar Alexander.

Harga Nikel Formula Pemerintah

Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi berpendapat ketegasan pemerintah atas pelanggar HPM perlu diterapkan untuk memberi kepastian hukum dan usaha. Selama ini, perusahaan berani melanggar ketentuan karena sanksi yang tidak tegas.

Sanksi berupa pencabutan izin usaha bakal menjadi momok bagi pengusaha. Apalagi bagi wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP yang ada cadangannya. Apabila izinnya dicabut, akan ada pemohon izin lainnya yang siap mengajukan kembali. Nikel saat ini merupakan komoditas yang menarik bagi investor. Selama cadangan ada, peminatnya pasti banyak.

“Bila izin dicabut maka yang rugi pasti pelaku usaha,” kata dia.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi menilai ketentuan mengenai HPM sangat penting karena hal ini akan berkorelasi atas hak pemerintah, berupa royalti yang dihitung berdasarkan persentase harga jual. HPM juga untuk memastikan tidak terjadi transfer pricing antara perusahaan pertambangan dan pembeli yang menjual nikel di bawah harga standar. Kondisi ini hanya merugikan negara karena harga nikel menjadi turun, begitu pula dengan pajak dan royalti.

HPM nikel yang ditetapkan pemerintah, menurut Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli, telah mempertimbangkan dua sisi, baik penambang maupun pemilik smelter. Harga nikel formula pemerintah cenderung lebih murah dibandingkan untuk ekspor. Tujuannya, agar perusahaan smelter domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Risiko dan biaya investasi smelter jauh lebih besar dibandingkan dengam perusahaan pertambangan nikel. Kondisi itu pula yang membuat pemerintah memberikan insentif, berupa penetapan harga HPM yang relatif lebih kecil dibandingkan pasar internasional.

Namun, dengan harga yang murah tentunya akan mempengaruhi cadangan nikel. Penambang akan cenderung mengambil bijih nikel yang berkadar tinggi.

“Kondisi ini akan berdampak kepada program hilirisasi nikel secara keseluruhan. Pengusaha smelter akan kekurangan supply bijih nikel dalam jangka panjang,” kata Rizal.

Beberapa perusahaan smelter pun masih keberatan dengan penetapan harga itu. Mereka berdalih karena terlalu mahal dibandingkan harga pasar. Pemerintah pun menjembatani masalah ini dengan mempertemukan pihak penambang dan smelter. Harapannya, kedua pihak dapat sama-sama untung. Sehingga, kegiatan hilirisasi nikel tetap berjalan untuk memberi nilai tambah yang lebih besar.

HPM Angin Segar Bagi Penambang Kecil

HPM untuk tata niaga nikel yang terbit tahun ini rupanya membuat angin segar bagi para penambang nikel kecil maupun menengah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, sebelum adanya HPM, para penambang mengeluhkan harga jual nikel yang sangat rendah. Akibatnya, bisnis mereka menjadi terseok-seok.

Meskipun aturan HPM telah terbit, tapi biaya angkutan dan asuransi atau cost insurance and freight (CIF) tetap berlaku. Padahal, berdasarkan pembelian di atas kapal tongkang atau free on board (FOB), biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Pemilik smelter menawar CIF setengah dari harga normal,” ucapnya.

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menyebut transaksi jual-beli bijih nikel dengan harga di bawah HPM sangat merugikan penambang kecil hingga menengah yang bergantung pada smelter. Kondisinya berbeda dengan penambang nikel besar yang umumnya memiliki fasilitas pemurnian sendiri.

Sempat ada wacana untuk menyatukan pengusaha tambang kecil ini menjadi satu. Namun, rencana itu kandas di tengah jalan lantaran adanya perbedaan kepentingan dan keuntungan.

Tanpa pengawasan ketat, selama ini penambang terpaksa menjual bijih nikel dengan harga murah ke pemilik smelter, bahkan kepada tengkulak.

“Pengawasan ada tapi apakah mampu melakukan law enforcement. Pasalnya, penegakan hukum biasanya tumpul ke atas tajam ke bawah,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Sanksi Keras Mengintai Pengusaha Pelanggar Harga Patokan Nikel

Read More

Kisruh Penambang vs Pemilik Smelter Soal Harga Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Persoalan harga jual bijih nikel masih berlangsung. Pemerintah telah menerbitkan aturan tata niaga nikel di dalam negeri yang disebut harga patokan mineral atau HPM. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik meskipun larangan ekspor sudah berlaku.

Pemerintah lalu membentuk satuan tugas untuk mengawasi tata niaga produsen dan pembeli bijih nikel pada 20 Juli 2020. Satgas ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang terdiri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pedagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Saat dikonformasi mengenai perkembangan kerja Satgas, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak belum bisa menjelaskan lebih jauh.

“Rabu baru bisa saya update, setelah rapat koordinasi,” ujar dia, Senin (5/10/2020).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan lalu menyatakan pemerintah harus tegas dalam mengawasi penerapan HPM bijih nikel.

“Kita tidak perlu sungkan untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh,” ujarnya ketika memimpin rapat koordinasi virtual.

Satgas HPM ketika itu juga sudah memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, memberi batas waktu hingga 1 Oktober 2020 kepada seluruh perusahaan smelter untuk menyesuaikan pembelian bijih nikel sesuai HPM. Kedua, meminta Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk memberi sanksi administratif berupa surat peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan smelter yang tidak patuh.

Ketiga, melakukan peninjauan fasilitas fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan smelter yang tidak patuh. Keempat, meminta Kementerian Perdagangan melakukan kajian pembatasan ekspor hasil produksi smelter kepada perusahaan yang tidak patuh. Terakhir kelima, melakukan kajian ketahanan cadangan bijih nikel melalui Kementerian ESDM.

Dalam rakor tersebut pun terungkap masih ada perusahaan penyurvei atau surveyor yang belum terdaftar di Kementerian ESDM tapi sudah digunakan oleh banyak perusahaan pemurnian dan pengolahan (smelter) untuk menetapkan HPM. Padahal, hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020.

Kementerian ESDM menanggapi hal itu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: 03.E/30/DJB/2020. Ada lima poin utama dalam surat ini.

Pertama, perusahaan surveyor yang dapat digunakan harus sudah ditetapkan Kementerian ESDM.

Kedua, penggunaan surveyor selain yang tidak ditetapkan oleh Kementerian ESDM paling lambat digunakan sampai 5 Oktober 2020.

Ketiga, apabila setelah tanggal 5 Oktober 2020 pelaku usaha penambangan dan pelaku smelter masih menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan Kementerian ESDM maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Keempat, dalam melakukan penjualan dan pembelian harus menggunakan surveyor yang berbeda antara titik serah dan titik muat.

Kelima, surveyor dan petugasnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 154/30/Mem/2929. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Ridwan Djamaludin menandantangani dan menetapkan surat tersebut pada 30 September 2020.

HPM Dituding Untungkan Penambang Nikel

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendukung dan mewajibkan para anggotanya segera menerapkan pelaksanaan transaksi bijih nikel berdasarkan HPM. Hal ini diketahui dari surat nomor 092/APNI-K/IX/2020 dan ditandatangani oleh Ketua Umum APNI Insmerda Lebang dan Sekretaris Jenderal APNI Meidy K Lengkey.

Beberapa kali APNI sempat mengungkapkan permasalahan soal HPM kepada media. Persoalan utamanya adalah pihak smelter hanya menyerap bijih nikel berkadar tinggi, di atas 1,8%, dengan harga di bawah pasar. Perusahaan pemurnian dan pengolahan pun masih ada yang memakai surveyor di luar daftar yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Ketika dikonformasi soal ini, Meidy enggan berkomentar.

“Ini tidak usah dibahas lagi. Sudah lama dan sudah clear,” katanya.

Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) sebenarnya mendorong para anggota segera menerapkan pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batu bara. Hal tersebut juga sesuai dengan maklumat penegakan hukum atas Permen ESDM itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 28 September 2020.

Namun, Wakil Ketua AP3I Jonatan Handojo menyebut pembuat aturan HPM sebenarnya tak paham mengenai bisnis komoditas tambang tersebut. Patokan harga yang diakui dan diikuti secara global adalah bursa berjangka London Metal Exchange (LME).

“Mana mungkin diatur oleh Kementerian ESDM setiap tiga bulan sekali,” katannya.

Ia menuding aturan HPM merupakan bentuk praktik kerja sama antara Kementerian ESDM dengan APNI. Apa yang diminta APNI, terealisasi dalam aturan itu. Usulan yang disampaikan oleh AP3I pada saat rapat membahas HPM tidak digubris sama sekali.

“Yang keterlaluan, kami diundang tapi wakil kami dihapus namanya dan usulan AP3I juga dibuang di tempat sampah mungkin, karena tidak ditulis dalam risalah rapat,” ujarnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menandatangani Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 pada 13 April 2020 dan diundangkan sehari kemudian. Aturan muncul untuk menampung kebutuhan penambang nikel dan pelaku usaha smelter. Harapannya, pasar nikel domestik akan tumbuh dan harga penjualan bijihnya pun sesuai dengan pasar.

Keberadaan HMP juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penambang dan pembeli bijih nikel. Di dalam aturan ini tertulis pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi mineral logam wajib mengacu pada harga patokan mineral  saat menjual bijih nikel. Aturan ini berlaku juga bagi IUP khusus (IUPK) untuk mineral logam.

Kewajiban itu juga ditetapkan untuk pemegang IUP dan IUPK yang menjual bijih nikelnya ke perusahaan afiliasi.

“Bagi pihak lain yang melakukan pemurnian bijih nikel, yang berasal dari pemegang IUP dan IUPK mineral logam wajib membeli dengan mengacu pada HPM,” demikian dikutip dari dari Permen ESDM.

Pemerintah mengatur batas harga dasar (floor price) dengan menetapkan rentang toleransi (buffer). Kisaran ini ditetapkan untuk mengantisipasi jika harga transaksi melebihi HPM logam.

Apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam, maka penjualan bijih nikel dapat dilakukan di bawah patokan dengan selisih paling tinggi 3%. Syaratnya, transaksi ini dilakukan pada periode kutipan sesuai harga acuan atau terdapat penalti atas mineral pengotor (impurities).

Kebijakannya akan berbeda jika transaksi dilakukan pada periode kutipan sesuai harga acuan atau terdapat bonus atas mineral tertentu. Dalam kasus ini, apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM, maka penjualan wajib mengikuti harga transaksi diatas HPM logam.

Jika ada pihak yang melanggar aturan tersebut, maka pemerintah akan memberikan peringatan dan sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian, atau seluruh kegiatan usaha hingga pencabutan izin.

Pengawasan HPM Dinilai Masih Kurang Efektif

Pakar Hukum Pertambangan Ahmad Redi menilai aturan HPM hanya bagus di atas kertas saja. Implementasinya sampai sekarang tidak sesuai dengan Permen ESDM karena pengawasannya tidak efektif.

Model pemantauannya masih sentralistrik atau di tangan pemerintah pusat. Padahal, wilayah Indonesia kepulauan. Sulit bagi pusat menjangkau sampai ke daerah-daerah.

“Pengawasan ini mesti dilakukan langsung ke lapangan,” kata dia.

Kunci agar aturan dapat terimplementasi dengan baik adalah memberi sanksi yang tegas. Bila ada pengaduan, laporan, dan pemeriksaan ke lapangan, lalu terbukti ada permainan harga, maka sesuai Permen ESDM Izin perusahaan harus segera dicabut.

Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso berpendapat perlu ada kajian mengapa para pemilik smelter di Indonesia saat ini membeli bijih nikel dengan harga murah. Sementara, pabrik pengolahan dan pemurnian di Tiongkok membayar bijih nikel Indonesia sesuai harga pasar. Secara bisnis, menurut dia, kondisi itu tidak adil.

“Apakah ada unsur kartel karena mereka tahu penambang-penambang kecil tidak bisa ekspor, atau peran trader yang berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan pemilik smelter,” kata dia.

Satgas HPM sebaiknya melakukan analisis dulu sebelum bertindak untuk menemukan akar persoalannya.

“Ketika solusi sudah diketahui, maka siapa yang ditekan dan siapa yang diuntungkan harus seimbang sehingga semua pihak dapat mengikuti aturan,” ujar Budi.

Indonesia merupakan negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Sekitar 32,7 cadangan dunia berada di negara ini. Grafik Databoks di bawah ini menunjukkan Australia berada di urutan kedua. Posisi berikutnya adalah Brazil.

Selain itu, Indonesia juga produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019. Posisi ini kemungkinan besar akan bergeser setelah pemerintah pada awal tahun ini melarang ekspor komoditas tambang tersebut. Larangan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan hilirasasi tambang dan mendorong masuknya investasi baterai ke dalam negeri.

Tak heran, smelter yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar merupakan pengolahan tambang nikel. Jumlahnya per akhir 2018 mencapai 17 smelter. Pemerintah menargetkan jumlah smelter nikel bertambah menjadi 29 unit pada 2024.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kisruh Penambang vs Pemilik Smelter Soal Harga Bijih Nikel
Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Read More

APNI: Penambang Nikel Kesulitan Jual Produk Sesuai Harga Patokan ke Pemilik Smelter

NIKEL.co.id – Kisruh seputar tata niaga nikel tanah air belum kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga yang sesuai dengan harga patokan minimal (HPM).

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengaku, hingga kini para pemilik smelter masih enggan melakukan transaksi jual-beli bijih nikel sesuai HPM yang diatur lewat Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2020 yang turut mengatur tata niaga nikel domestik.

Padahal, belum lama ini pemerintah lewat Kemenko Maritim dan Investasi sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas tata niaga dan harga nikel domestik. Di atas kertas, keberadaan satgas tersebut harusnya segala aturan mengenai transaksi jual-beli nikel yang mengacu pada HPM bisa terlaksana dengan baik, namun faktanya tidak demikian.

“Satgas HPM belum efektif, karena tidak adanya pengawasan dalam kontrak,” imbuh Meidy, Sabtu (26/9/2020).

Dia pun mengklaim, para penambang bijih nikel tetap membayar kewajiban ke negara baik berupa royalti maupun pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan HPM. Akan tetapi, kontrak jual-beli bijih nikel antara penambang dengan pemilik smelter justru tidak sesuai HPM yang berlaku.

Meidy berharap, ke depannya koordinasi mesti dilakukan pula antara satgas pengawas HPM dengan pemerintah daerah yang memiliki kawasan pertambangan nikel beserta industri hilirnya atau smelter. “Satgas harus tegas dan lebih keras lagi terhadap smelter yang bandel terhadap aturan yang diterbitkan pemerintah,” tandas dia.

Sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menjelaskan, maraknya praktik transaksi jual-beli bijih nikel antara penambang dan pemilik smelter dengan harga di bawah HPM jelas bakal merugikan kondisi finansial para penambang. Sebab, biaya produksi mereka menjadi kurang lebih sama dengan harga jual, atau bahkan lebih rendah.

Dia juga mengaku bahwa sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikelnya dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil sampai menengah. Di sisi lain, pengusaha atau penambang besar umumnya memiliki smelter sendiri sehingga relatif terhindar dari praktik demikian.

Sumber: KONTAN

Read More

Penambang Kecil dan Menengah Yang Dirugikan Oleh Transaksi Nikel Dengan Harga Di Bawah HPM

NIKEL.co.id – Masalah tata niaga nikel di Indonesia belum kunjung usai. Hal ini setelah adanya kabar bahwa penambang nikel masih menjual bijih nikel ke pemilik smelter dengan harga yang di bawah Harga Patokan Mineral (HPM).

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno angkat bicara mengenai masalah tersebut. Menurutnya, hal itu jelas akan merugikan para penambang dari sisi finansial karena biaya produksi menjadi kurang lebih sama dengan harga jual, atau bahkan lebih rendah.

Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikelnya dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil sampai menengah. Di sisi lain, pengusaha atau penambang besar umumnya memiliki smelter sendiri sehingga relatif terhindar dari praktik demikian.

Posisi para pengusaha tambang nikel kecil dan menengah ini memang serba sulit lantaran tidak mampu membuat smelter.

“Memang pernah diusulkan agar para penambang kecil ini disatukan atau merger, tapi karena ada perbedaan kepentingan dan harapan, maka sangat sukar dilakukan,” ungkap Djoko, Jumat (25/9/2020).

Kondisi tersebut menimbulkan kecenderungan penambang nikel kecil terpaksa menuruti kemauan pemilik modal, dalam hal ini adalah pemilik smelter, sehingga mereka menjual bijih nikel dengan harga yang murah.

Bukan hal yang mengejutkan pula apabila para penambang nikel terpaksa menjual hasil tambangnya dengan murah kepada para tengkulak yang tak lain adalah kaki tangan pemilik modal atau smelter.

Sebenarnya pemerintah melalui Kemenko Maritim dan Investasi belum lama ini membentuk Tim Pengawas HPM untuk mencegah dan menanggulangi transaksi bijih nikel dengan harga di bawah HPM yang berlaku. Namun, efektivitas dan kinerja tim tersebut masih diragukan.

“Pengawasan memang ada, tapi apakah mampu melakukan law enforcement. Karena selama ini penegakan hukum kerap tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah,” ujar Djoko.

Dia pun menyarankan kepada pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Taat Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Batubara. Hal ini supaya tercipta aturan dengan sanksi hukum yang jelas dan tegas kepada pelanggar HPM.

Sumber: KONTAN

Read More

Pemerintah Ancam Cabut Izin Usaha Smelter Yang Tidak Patuhi HPM

NIKEL.co.id – Pemerintah telah mengatur bahwa Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditetapkan setiap bulan menjadi acuan harga penjualan bagi penambang nikel untuk menjual bijih nikelnya ke perusahaan pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Namun sayangnya, menurut penambang, aturan tersebut belum dijalankan sepenuhnya oleh para pemilik smelter. Hingga saat ini penambang masih menerima harga jual bahkan separuh lebih rendah dibandingkan HPM yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi polemik di antara penambang bijih nikel dan pemilik smelter, pemerintah menuturkan akan menindak tegas bagi para pihak yang tidak mengikuti aturan terkait HPM ini. Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan mencabut fasilitas fiskal hingga pencabutan izin usaha kepada pihak yang melanggar aturan ini.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/09/2020).

Irwandy mengatakan pemerintah melalui Satgas HPM Nikel telah membahas ini, termasuk dengan pengusaha smelter. Keputusannya, semua perusahaan, baik perusahaan smelter maupun penambang, harus patuh pada HPM yang ditentukan pemerintah.

“Semua departemen (kementerian) sepakat dan apabila ada yang tidak patuh terhadap hal ini, masih melakukan praktek-praktek pembelian ke penambang misalnya dengan harga yang sangat rendah, bahkan malah tidak sampai cash cost (biaya produksi), maka tentunya pemerintah akan mengambil tindakan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku,” tutur Irwandy kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya tindakan tegas yang akan dilakukan pemerintah ini bukan lah bermaksud menghukum, tapi lebih ditujukan untuk membina dan mengawasi supaya perusahaan-perusahaan taat pada aturan.

Namun pemerintah masih membuka kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki harga di dalam kontrak jual beli bijih nikel hingga 1 Oktober mendatang.

“Kalau mereka tetap ngotot, memang ada ketentuan bahwa semua fasilitas fiskal yang sudah diberikan pemerintah sampai pada pencabutan izin usaha, ini bisa saja dilakukan, tapi tim berpendapat bahwa kita mencegah dan berusaha mengimbau dari sekarang sampai 1 Oktober supaya mereka memperbaiki kontrak-kontrak yang ada tentang harga tersebut. Itu kemajuan kita,” jelasnya.

Setelah hal ini dikomunikasikan dengan para pengusaha smelter, menurutnya hampir semua perusahaan smelter menyatakan akan patuh kepada keputusan pemerintah tersebut.

Progress-nya cukup positif yang tadinya memang ada beberapa yang belum patuh, belum menyatakan patuh secara lisan, tapi tadi siang hampir semua grup smelter menyatakan mereka akan patuh kepada keputusan pemerintah,” ungkapnya.

Dengan adanya kesepakatan bersama ini, maka pihaknya mengharapkan agar industri pertambangan dan juga smelter bisa sama-sama berkembang ke depannya.

“Dan mudah-mudahan dengan kontrol pemerintah, baik di dalam kontrak dan pelaksanaannya tetap harus ketat dan harus baik dan adil, sehingga industri kita berkembang bukan hanya di pertambangan, tapi juga di smelter sesuai program prioritas smelter yang dicanangkan di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian,” tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan harga bijih nikel berdasarkan transaksi aktual antara penambang dan pembeli hingga saat ini masih berada di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap bulannya.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini tidak sejalan dengan aturan pemerintah di mana HPM harus menjadi patokan harga jual beli domestik. Seperti diketahui, pada 14 April 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

Regulasi ini menyebutkan bahwa HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel. Namun apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3% dari HPM tersebut.

Berdasarkan informasi yang CNBC Indonesia peroleh, kontrak nikel setelah dibentuknya Satgas HPM yaitu kontrak dengan kadar nikel 1,9% dan 2%. Harga dalam kontrak tersebut sudah sesuai dengan HPM namun dengan sejumlah syarat.

Persyaratan tersebut antara lain adanya penalti kadar nikel, yakni bila kadar nikel yang diterima smelter lebih rendah 0,1% dari kadar yang tertulis dalam kontrak, maka harga akan turun sebesar US$ 7. Begitu juga dengan kandungan air (Moisture Content/ MC) yakni bila MC lebih dari 30%, maka akan dikenakan denda sebesar US% 5 per wet metric ton (wmt).

Dengan demikian, bila awalnya harga terkontrak sebesar US$ 37 per wmt, maka harga aktual yang diterima penambang bisa hanya separuhnya yakni sekitar US$ 15 per wmt.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More