WNA Masih Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Luhut

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai masih masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia selama masa PPKM Darurat. Kedatangan WNA ini memang menuai protes masyarakat karena pemerintah dianggap tidak adil dalam menerapkan peraturan.

Luhut menjelaskan, seluruh WNA yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi syarat ketat. Pertama, mereka harus menunjukkan kartu vaksinasi sebagai bukti telah mendapatkan dosis lengkap vaksin Covid-19.

“Jadi, tidak boleh orang datang ke Indonesia belum dapat kartu vaksin dua kali,” kata Luhut dalam keterangan pers seusai rapat terbatas, Selasa (6/7/2021).

Syarat lainnya, sebelum terbang ke Indonesia, para WNA ini harus menjalani tes PCR dengan hasil negatif. Begitu tiba di Indonesia, ujar Luhut, WNA juga masih harus menjalani tes PCR sekali lagi. Setelahnya, mereka harus menjalani prosedur karantina selama delapan hari.

“Setelah itu, dia di-PCR lagi. Kalau dia negatif, baru bisa keluar,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, prosedur penerimaan warga negara asing ini sudah berlaku di banyak negara dunia. Periode karantina pun bervariasi di setiap negara. Indonesia, imbuhnya, memberikan jeda waktu delapan hari sebelum WNA benar-benar bisa menjalani aktivitasnya

“Kita melihat dari hasil studinya dari negara yang kita anggap cukup baik, kita berikan delapan hari. Jadi, sebenarnya ndak ada yang aneh. Jadi, kalau ada yang asal ngomong ya nggak ngerti masalah, jangan terlalu cepat ngomong,” kata Luhut.

Sebelumnya, Stakeholder Relations Manager Angkasa Pura I Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Kedatangan mereka untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Iya, benar, mereka (TKA) kerja kontrak perusahaan untuk (membangun) smelter,” kata Iwan, Minggu (4/7/2021).

Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 WITA dengan menumpang pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Bantaeng.

Setibanya di bandara, mereka langsung dibawa pihak perusahaan. Para TKA tersebut sudah dikarantina dan menjalani pemeriksaan swab PCR di Jakarta sebelum tiba di Sulsel.

Sumber: Republika online

Read More

Disinyalir Tidak Miliki K3, LIRA Bantaeng Surati Kemnaker Terkait Kecelakaan Kerja di PT Huadi

NIKEL.CO.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bantaeng telah bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

Hal itu terkait insiden kecelakaan kerja yang terjadi di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia.

Di pabrik smelter itu, sudah tiga pekerja yang tewas. Bahkan hanya dalam waktu kurang dari dua bulan.

Kecelakaan kerja terjadi pada 27 September 2020. Korban berinisial BAF, remaja berusia 19 tahun, mahasiswa Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Korban meninggal dalam status on the job training di perusahaan tersebut.

Tak lama kemudian, 8 November 2020 kecelakaan kerja kembali terjadi. Dua tenaga kerja asing di pabrik pemurnian nikel itu tewas.

Ketua DPD LIRA Kabupaten Bantaeng, Rusli menduga adanya faktor kelalaian pada perusahaan itu. Disinyalir belum serius dalam aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“DPD LIRA Kabupaten Bantaeng telah bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait insiden ini,” katanya, Kamis (10/12/2020).

Dalam surat yang ditujukan ke Kemnaker, kata dia, “kami melaporkan bahwa telah terindikasi kuat dugaan dengan sengaja mengoperasikan perusahaan tanpa memperhatikan aspek K3 sesuai dengan SOP,” jelasnya.

Padahal, menurutnya, aspek K3 merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan. Terlebih bagi perusahaan yang berada di Kabupaten Bantaeng ini bergerak pada bidang Industri.

“Kami mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti surat kami dan melakukan pemeriksaan dugaan tidak safety penerapan K3 di PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia,” tegasnya.

Andai dugaan itu benar, kata dia, Kementerian Ketenagakerjaan perlu meninjau kembali izin perusahaan bahkan memberikan hukuman jika terjadinya pelanggaran.

Sumber: rakyatku.com

Read More