Sabtu, Oktober 23
Shadow

Tag: #Peraturan Presiden

Perpres Nomor 63/2021 tentang Kementerian Investasi Atur Posisi Wakil Menteri

Perpres Nomor 63/2021 tentang Kementerian Investasi Atur Posisi Wakil Menteri

Berita Nasional, Hukum, Politik
NIKEL.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang Kementerian Investasi dan perpres tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perpres itu mengatur posisi Wakil Menteri Investasi yang sekaligus menjabat Wakil Kepala BPKM. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi itu diteken Jokowi pada 29 Juli 2021 sebagaimana dilihat detikcom, Minggu (8/8/2021). Aturan mengenai wakil menteri itu ada di BAB I mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Investasi dipimpin oleh Menteri. Pasal 2 (1) Dalam memimpin Kementerian Investasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai d...
49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan

49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan

Berita Nasional, Hukum, Politik
Sejak awal UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. NIKEL.CO.ID - Sebanyak 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/02/2021), berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional. "Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia," ujar dia. Yasonna mengatakan, sejak awal UU Cipta Kerja dib...
Kementerian ESDM: 3 Aturan Turunan UU Minerba Sudah Hampir Selesai

Kementerian ESDM: 3 Aturan Turunan UU Minerba Sudah Hampir Selesai

Berita Nasional, Hukum, Politik
NIKEL.CO.ID - Kementerian ESDM tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid AN menyampaikan, saat ini penyusunan RPP dan RPerpres masih didorong percepatan penyelesaiannya. "Ini dari 3 yang disiapkan untuk RPP yang 1 sudah tinggal finishing, finalisasi tanda tangan, sedangkan yang 2 lagi masuk harmonisasi, termasuk RPerpres terkait pendelegasian wewenang," ujar Wafid dalam Sosialisasi Kebijakan Minerba, Kamis (10/2/2021). Adapun, 3 RPP yang dimaksud ialah RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan RPP tentang Pembinaan dan Pen...
Open chat