Tag: #PERATURAN PEMERINTAH
Berita Nasional / Hukum / Politik

49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan

Sejak awal UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

NIKEL.CO.ID – Sebanyak 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/02/2021), berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

“Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia,” ujar dia.

Yasonna mengatakan, sejak awal UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

UU Cipta Kerja ini, kata dia, juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.

Diketahui, pemerintah terus menggeber diselesaikannya aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan yang diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI awal pekan ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden.

Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada dua PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Adapun secara keseluruhan aturan turunan yang menjadi implementasi UU Cipta Kerja rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan lima Perpres.

Menurut Yasonna, peraturan pelaksana ini diharapkan akan menjadi “vaksin” bagi lesunya perekonomian Indonesia.

“Sebagaimana vaksin akan meredakan penyebaran COVID-19 yang menjadi masalah dahsyat bagi dunia saat ini, kita berharap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga menjadi vaksin untuk memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini,” kata Yasonna.

Sumber: ANTARA

Berikut daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
Layanan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh.
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya.
46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Read More
Berita Nasional / Hukum / Politik

Kementerian ESDM: 3 Aturan Turunan UU Minerba Sudah Hampir Selesai

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid AN menyampaikan, saat ini penyusunan RPP dan RPerpres masih didorong percepatan penyelesaiannya.

“Ini dari 3 yang disiapkan untuk RPP yang 1 sudah tinggal finishing, finalisasi tanda tangan, sedangkan yang 2 lagi masuk harmonisasi, termasuk RPerpres terkait pendelegasian wewenang,” ujar Wafid dalam Sosialisasi Kebijakan Minerba, Kamis (10/2/2021).

Adapun, 3 RPP yang dimaksud ialah RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan.

Kementerian ESDM sendiri menargetkan RPP dan RPerpres ini rampung 6 bulan sejak UU Nomor 3 tahun 2020 diteken.

“Setelah pemerintah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2020 (Minerba), dalam waktu 1 tahun, harus diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Kami menargetkan aturan turunan tersebut selesai dalam 6 bulan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam sebuah webinar pada Selasa, 27 Oktober 2020 lalu.

Sumber: liputan6.com

Read More
Berita Nasional / Hukum / Politik / Tambang

Ada 3 RPP dan 1 Rancangan Perpres, Begini Nasib Aturan Turunan UU Minerba

NIKEL.CO.ID – Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba) masih belum terbit. Saat ini, ada empat aturan turunan yang sedang dibahas. Tiga dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membeberkan, aturan turunan yang progesnya paling maju dan siap diterbitkan dalam waktu dekat ialah RPP tentang pelaksanaan kegiataan usaha pertambangan minerba (RPP Pengusahaan). Saat ini, beleid tersebut sudah menyelesaikan proses harmonisasi dan dalam proses penetapan di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“RPP tentang pengusahan adalah dokumen yang paling maju statusnya. Menteri ESDM sudah berkomunikasi intensif dengan Mensesneg untuk mohon kiranya dapat dipercepat,” terang Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (10/12/2020).

Adapun, substansi dari RPP Pengusahaan tersebut terdiri dari sejumlah poin, antara lain menyangkut rencana pengelolaan minerba nasional, perizinan berusaha, dana ketahanan cadangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IUPK sebagai kelanjutan operasi/kontrak, divestasi saham, peningkatan nilai tambah, serta ketentuan peralihan.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa RPP yang kedua ialah tentang Wilayah Pertambangan. Saat ini statusnya sudah selesai pembahasan di Kementerian ESDM dan sedang dalam proses permohonan izin prakarsa dari presiden.

Substansi dari RPP kedua itu mengatur tentang wilayah hukum pertambangan, perencanaan wilayah pertambangan, penyelidikan dan penelitian serta penugasannya, penetapan wilayah pertambangan, perubahan status WPN menjadi WUPK, serta data dan informasi pertambangan.

Selanjutnya, RPP ketiga mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang. Saat ini prosesnya sedang dilakukan penyesuanan oleh Kementrian ESDM sembari proses permohonan izin prakarsa.

“Dua RPP lagi draft-nya sudah kami selesaikan secara internal. Dua RPP ini sedang kami tunggu izin prakarsanya dan sudah diajukan. Setelah izin prakarsa selesai, kami berharap substansi teknisnya tidak lama lagi menyita waktu karena secara mendalam sudah kami lakukan pembahasan,” terang Ridwan.

Selain ketiga RPP, ada satu RPerpres, yakni tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dari pemerintah pusat ke Provinsi. Proses dari RPerpres ini telah selesai dibahas di internal kementerian ESDM. Saat ini statusnya dalam proses permohonan izin prakarsa kepada presiden.

Beleid ini nantinya mengatur tentang lingkup kewenangan yang akan didelegasikan, jenis perizinan yang didelegasikan, pelakasanaan pembinaan dan pengawasannya, pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian, serta penarikan pendelegasian kewenangan.

Seperti diketahui, dalam Pasal 35 (1) UU minerba baru itu, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perpres statusnya sudah selesai di internal. Kami pun dalam proses permohonan izin prakarsa kepada Presiden,” sebut Ridwan.

Sesuai ketentuan Pasal 174 UU Minerba, pemerintah harus menyelesaikan peraturan pelaksanaan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Namun, dalam sejumlah kesempatan, Kementerian ESDM optimistis akan merampungkannya dalam kurun waktu 6 bulan.

Adapun, UU No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan dari UU No. 4 tahun 2009 itu sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020. Lalu, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, kemudian diundangkan di hari yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber: kontan.co.id

Read More
Berita Nasional / Hukum / Politik

Sudah di Sekneg, RPP Minerba Tinggal Tunggu Restu Jokowi

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Rancangan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan salah satu Rancangan PP yakni RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya menunggu persetujuan Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

“Satu dari tiga Rancangan PP sudah selesai substansinya. Saat ini dalam proses penetapan harmonisasi dan penetapan. Sederhananya, sudah di Presiden, diproses di Sekretariat Negara,” ungkapnya dalam acara ‘Minerba Virtual Expo 2020‘, Kamis (10/12/2020).

Sementara dua rancangan PP lainnya yaitu Rancangan PP tentang Wilayah Pertambangan dan Rancangan PP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan, menurutnya substansi dari kedua Rancangan PP tersebut sudah disiapkan secara internal dan sudah matang.

“Saat ini prosesnya dalam izin prakarsa dari Presiden. Begitu izin prakarsa selesai, substansi sudah siap dibahas dengan lintas kementerian,” jelasnya.

Kemudian, terkait Rancangan Perpres tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menurutnya pihaknya sudah selesai membahas substansinya secara internal kementerian dan proses izin prakarsa dari Presiden.

“Sekali lagi, jika izin prakarsa keluar, substansi sudah siap untuk dibahas,” tegasnya.

Secara rinci, berikut substansi pokok dari Rancangan PP dan Perpres tersebut:

1. Rancangan PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara :
– Rencana pengelolaan minerba nasional
– Perizinan berusaha di bidang pertambangan dan minerba
– Dana ketahanan cadangan Minerba
– Kriteria terintegrasi untuk komoditas logam dan batu bara
– Izin pertambangan rakyat
– IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
– Surat izin penambangan batuan
– Divestasi saham
– Peningkatan nilai tambah
– Ketentuan peralihan

2. Rancangan PP tentang Wilayah Pertambangan dan Rancangan :
– Wilayah hukum pertambangan
– Perencanaan wilayah pertambangan
– Penyelidikan dan penelitian
– Penugasan penyelidikan dan penelitian
– Penetapan wilayah pertambangan
– Perubahan status WPN menjadi WUPK
– Data dan informasi pertambangan

3. Rancangan PP Pembinaan dan Pengawasan Serta Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan :
– Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan
– Prinsip-prinsip reklamasi dan pascatambang
– Pelaksanaan dan pelaporan reklamasi dan pascatambang
– Dana jaminan reklamasi dan pascatambang
– Reklamasi dan pascatambang pada WIUP/WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali
– Reklamasi pascatambang bagi pemenang izin pertambangan rakyat (IPR) dan surat izin penambangan batuan (SIPB)
– Penyerahan lahan pascatambang

4. Rancangan Perpres tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara :
– Lingkup kewenangan yang akan didelegasikan
– Jenis perizinan yang akan didelegasikan
– Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
– Pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian
– Pelaporan pelaksanaan pendelegasian
– Penarikan pendelegasian kewenangan

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Berita Nasional / Politik

Jamin Kepastian Hukum, KESDM Kebut Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan Dari UU Minerba

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Salah satu RPP yakni merupakan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan penyusunan RPP tersebut dikebut untuk diselesaikan. Ia bilang aturan turunan itu sangat penting demi memberikan kepastian mengenai kelanjutan operasional perusahaan tambang ke depan.

“Kami sedang menyusun tiga RPP, sedang berusaha keras untuk menyelesaikan supaya beberapa badan usaha dapat melanjutkan kegiatannya tanpa kendala,” kata Ridwan, Kamis, 1 Oktober 2020.

Ridwan meminta agar penyusunan RPP tersebut tidak dihadang sehingga menimbulkan kegaduhan. Seperti halnya saat penyusunan UU Minerba sebelumnya. Menurut Ridwan sebagian besar menyambut baik hadirnya UU tersebut karena menjadi landasan kuat bagi industri dan pengolahan minerba. Namun sebagian lainnya masih belum sepakat 100 persen.

“Jangan di dalam perjalanannya digoyang terlalu kuat sehingga nanti tidak akan selesai pada waktunya. Itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi siapapun. Mari silakan disampaikan dan diusulkan, pastikan dengan mekanisme yang sesuai,” tutur dia.

Lebih lanjut, Mantan Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transformasi Kemenko Maritim dan Investasi itu meminta bagi perusahaan yang ingin memperpanjang izin usahanya dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar menyelesaikan administrasi yang diperlukan.

“Saya meminta kepada Bapak dan Ibu yang sedang berproses secara administratif untuk perpanjangan PKP2B menjadi IUPK tolong diselesaikan hal-hal administrasinya. Kami pada posisi melayani Bapak dan Ibu,” pungkas Ridwan.

Sumber: medcom.id

Read More