Tag: #Pendapatan Neraga Bukan Pajak (PNBP)
Berita Nasional / Ekonomi

Penerimaan Negara Tumbuh 0,7 Persen, Sri Mulyani: Menarik dan Positif

NIKEL.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kerja keras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama terus dilanjutkan di tahun 2021. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 219,2 triliun atau 12,6 persen target APBN 2021, tumbuh 0,7 persen(yoy), lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, yang terkontraksi sebesar -0,1 persen(yoy).

“Yang menarik dan tentu positif, adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh positif 0,7 persen. Tahun lalu sebelum terjadi pandemi Covid-19 pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Dia menuturkan penerimaan pajak sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 146,13 triliun atau 11,88 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 4,84 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada periode Januari yang mencapai negatif 15,32 persen (yoy).

Dia melihat beberapa jenis pajak utama mampu tumbuh positif dan lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain Pajak penghasilan (PPh) 26, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, dan PPN Impor, sedangkan beberapa jenis pajak yang dipengaruhi oleh insentif masih tertekan. Secara sektoral, Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Informasi dan Komunikasi, mampu mencatat pertumbuhan positif.

“Perbaikan penerimaan pajak ini ditopang oleh kinerja penerimaan Februari yang mampu tumbuh positif, baik secara bruto maupun neto, akibat kebijakan kenaikan cukai rokok, meningkatnya realisasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan dan Penagihan, serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 35,62 triliun atau 16,57 persen target APBN 2021, tumbuh 42,11 persen (yoy). Penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp 4,97 triliun atau tumbuh negatif 9,67 persen (yoy), namun mulai membaik dipengaruhi peningkatan aktivitas impor (mtm).

Sedangkan penerimaan bea keluar mencapai Rp 2,37 triliun atau 132,82 persen target APBN 2021, tumbuh 380,42 persen (yoy) didorong peningkatan harga komoditas internasional, yaitu tarif Crude Palm Oil (CPO) yang lebih tinggi di Februari. Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp 28,27 triliun, tumbuh 48,30 persen (yoy), didorong penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang tumbuh 50,60 persen (yoy) akibat implementasi PMK 57 Tahun 2017.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, kata Sri Mulyani, realisasi sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 37,3 triliun atau 12,5 persen dari target APBN 2021, tumbuh sebesar negatif 3,7 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dari bulan lalu, didukung oleh peningkatan Sumber Daya Alam(SDA) Nonmigas, Kekayaan Negara yang Dipisahkan(KND), dan PNBP Lainnya, masing-masing mencapai 28,2 persen (yoy), 840,1 persen (yoy), dan 47,4 persen (yoy).

“Pertumbuhan positif penerimaan SDA Nonmigas disebabkan kenaikan harga batubara acuan akibat lonjakan permintaan impor dari Tiongkok, serta kenaikan harga emas, perak dan nikel,” kata dia.

Selanjutnya, kata Sri Mulyani, peningkatan KND disebabkan adanya pembayaran dividen tahun buku 2019 dan angsuran utang dividen tahun buku 1999, sementara kenaikan pada PNBP Lainnya disebabkan pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan Pendapatan premium obligasi, pengelolaan Treasury Single Account(TSA), pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan layanan informasi dan komunikasi.

Sumber: tempo.co

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik / Tambang

Bos Inalum Minta Royalti Nikel untuk Baterai EV Bisa 0%

NIKEL.CO.ID – Pemerintah mendorong hilirisasi di sektor batu bara dengan pengenaan royalti 0% bagi penambang yang melakukan hilirisasi, seperti proyek gasifikasi batu bara. Insentif royalti 0% bagi penambang batu bara yang melakukan kegiatan hilirisasi ini dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Beberapa perusahaan tambang batu bara akan memanfaatkan batu bara kalori rendah untuk proyek gasifikasi batu bara yakni mengubah batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME).

Tak mau kalah dengan batu bara, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengusulkan agar nikel kadar rendah juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan batu bara, yakni mendapatkan royalti 0%.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong hilirisasi nikel, salah satunya berupa pemanfaatan nikel kadar rendah untuk diolah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Artinya, pemanfaatan nikel kadar rendah akan semakin masif ke depannya.

“Kalau untuk batubara kita sudah ada pajak iuran (royalti) 0%, karena sudah ada apakah ini akan berlaku pada nikel kadar rendah?” kata Orias dalam Webinar Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, Kamis (11/02/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, secara teknis pertambangan nikel kadar rendah ini mulanya dianggap ikutan, namun karena ada produk baterai yang bisa dihasilkan dari nikel kadar rendah dan kini juga tengah didorong pemerintah, maka komoditas ini menurutnya menjadi istimewa.

“Sekarang kita manfaatkan nikel kadar rendah. Ini ada iuran produksi dan lain-lain, yang terkait itu perlu disesuaikan, saya rasa kebijakan ini (royalti 0%) perlu dimasukkan ke dalam kebijakan minerba,” pintanya.

Seperti diketahui, kini empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) tengah dalam proses pembentukan Indonesia Battery Holding untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury pun sempat menuturkan pembentukan holding perusahaan baterai ini terbentuk pada Semester I 2021 ini.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan di dalam bisnis baterai kendaraan listrik ini, akan terdapat tujuh tahap atau rantai bisnis, yakni mulai dari penambangan, pemurnian atau smelter, precursor plant, pabrik katoda, pabrik sel baterai, battery pack, hingga daur ulang (recycling).

“Kita masuk di empat yang tengah seperti precursor, katoda, sel baterai, battery pack, dan juga recycling dengan PLN. Di hulu oleh Antam dan MIND ID,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI, Selasa (09/02/2021).

Nicke mengatakan pada tahun ini holding company BUMN ini terbentuk, lalu bisa bermitra dengan perusahaan global. Kini ada tiga perusahaan global yang berpotensi menjadi mitra BUMN yakni perusahaan asal China (CATL), Korea Selatan (LG), dan Amerika Serikat (Tesla).

“Sudah tanda tangan dengan China company. Lalu kita sedang dalam program, insya Allah minggu ini atau depan dengan Korean company,” ujarnya.

Tidak hanya untuk bisnis baterai kendaraan listrik, potensi kerja sama dengan calon mitra perusahaan global lainnya yaitu sistem penyimpanan energi (energy storage system/ ESS) atau ‘powerbank’ raksasa.

Nicke menyebut Tesla cenderung tertarik pada ESS karena pasar ESS ini besar dan bisa menjaga keandalan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“ESS potensi besar di Indonesia. Tesla minat di energy storage. Melihat potensi tadi untuk menjaga keandalan suplai dari PLTS. ESS ini pasar besar. Pertamina akan masuk ke sana,” paparnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Berita Nasional / Politik / Tambang

PNBP Sektor Minerba Bocor! Rudy: Ada Kapal Kapasitasnya 90 Ribu Ton, Tapi Data Tertulis Hanya 13 Ribu Ton

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Menurut Rudy, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Kapolda dan Kajati saat berkunjung ke Mapolda Banjarmasin agar dapat ditindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran PNBP di sektor minerba diwilayah kalimantan khususnya kalsel.

“Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy melalui keterangan tertulis yang dikutip redaksi Industry.co.id pada Senin (8/2/2021).

Rudy mencontohkan, ada kejadian di Teluk Balikpapan, padahal sebuah kapal kargo kapasitasnya hanya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton.

“Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja,” ucapnya.

Ia meyakini hal seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan pengangkutan minerba.

“Ini tolong menjadi catatan yang serius, jangan sampai kebocoran seperti ini menyebabkan kecilnya sumbangsih yang diberikan untuk PNBP,” ujar Rudy.

Dikatakan Rudy, sebagai perbandingan, untuk Kaltim saja, terutama pada perairan Sungai Mahakam, kapal tongkang pengangkut batu bara bisa mencapai 7 juta ton setiap bulan.

“Apalagi Kalsel, mungkin bisa lebih besar lagi,” tandasnya.

Perlu diketahui, sepanjang tahun 2020, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.

Sumber: industry.co.id

Read More
Berita Nasional / Nikel / Tambang

Pengamat: Pemasukan Dari Nikel Lebih Besar Jika Pemerintah Bangun Industri Metalurgi Dibanding Battery Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Indonesia diramalkan akan menjadi salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia.

Potensi ini harus dimanfaatkan secara menyeluruh.

Menurut Dosen Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bagas Pujilaksono Widyakanigara, sudah seharusnya pemerintah memikirkan nikel secara komprehensif, bukan hanya fokus ke mobil listrik.

Menurut Bagas, pemerintah harus lebih konprehensif untuk memanfaatkan sumber daya nikel yang dimiliki, jika nikel (Ni) hanya dibuat baterai untuk mobil listrik, maka hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan jika Ni kita bikin sebagai alloying element pada pembuatan baja tahan karat, baja untuk keperluan khusus atau Ni base superalloy.

“Hasil hitungan sederhana saya, pemerintah akan memperoleh masukan keuangan jauh lebih banyak jika membangun industri metalurgi dibandingkan battery mobil listrik. Karena, life cycle and price dari produk,” kata Bagas dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Selasa (05/01/2021) malam.

Ia menambahkan, tidak ada satupun negara maju saat ini yang tidak memiliki industri logam dasar dan kimia dasar yang kuat.

Kedua industri tersebut adalah industri hulu yang sangat menentukan nasib industri hilir, misal otomotif, permesinan, manufaktur, konstruksi, kedokteran, farmasi, tekstil, makanan dan minuman, dan lain-lain.

“Industri metalurgi adalah industri padat modal, energi dan tenaga kerja. Perjalanan science and technology jauh lebih panjang dibandingkan mobil listrik. Jelas, industri logam dasar lebih berpengaruh positif dalam membangun peradaban bangsa Indonesia,” ujarnya.

Bagas mencontohkan, saat Indonesia jatuh bangun akibat krisis ekonomi yang kemudian diikuti krisis keuangan, yang salah satunya diperburuk keadaannya, karena kita tidak mempunya industri logam dasar dan kimia dasar yang kuat.

“Industri hilir kita sangat tergantung bahan baku impor,” jelasnya.

Menurutnya, mobil listrik jantung hatinya ada di teknologi baterai. Sistem vehicle dan motor listrik sangat sederhana.

“Siapkah kita mengelola limbah battery-nya yang akan sangat menggunung? Apakah kita sudah punya industri recycling battery?” ujarnya.

Bagas juga mengakui, kelebihan mobil listrik terletak pada tak adanya emisi buangan.

Namun jangan lupa, mobil listrik dapat listrik dari PLN.

“Jadi, sama saja, tidak ada bedanya. PLN akan melepas emisi gas buang lebih banyak ke atmosfer,” katanya.

“Saya tidak yakin, kalau mobil listrik dengan sistem battery akan menjadi kendaraan masadepan. Feeling saya adalah transportasi publik dengan sistem energi terpusat, lebih efisien, efektif dalam mendukung transportasi manusia dan barang, dan tidak menimbulkan kemacetan di tempat tujuan,” ujarnya.

Ke depannya, secara bersamaan, pemerintah harus mengembangkan industri logam dasar dan kimia dasar, terutama yang berbasis Ni.

Paduan logam Ni adalah material temperatur tinggi, yang sangat strategis kedepan.

Akan banyak dipakai di industri-industri pembangkitan energi listrik, teruatama energi nuklir, dengan efisiensi pembangkitan yang tinggi, diatas 42%.

Industri metalurgi tidak bisa dipisahkan dengan industri smelter. Dari hitungan-hitungan ekonomi, hampir dipastikan, pemegang IUP tidak mampu bangun smelter.

Karena, permasalahan smelter bukan hanya soal smelternya, namun juga energy supply yang sangat besar.

“Beside, UU Minerba menyebutkan operator smelter tidak berkewajiban menginformasikan komposisi mineral konsentratnya pada pemegang IUP. Dan, ada hal-hal strategis yang pemerintah harus pahami, yaitu sol unsur-unsur tanah jarang (rare earth materials: Re, Ta, Ti, Mo, V, Ba, Ce, dll) yang amat sangat strategis bagi industri elektronik dan metalurgi. Unsur tanah jarang sebagai unsur-unsur pengikut dengan kelimpahan yang kecil karena proses geologi. Ini milik negara bukan milik pemegang IUP,” katanya.

Operator smelter harus terpisah dengan pemegang IUP.

Bagas mengusulkan, dengan kompleksitas yang tinggi tersebut, pemerintah membentuk BUMN Smelter sebagai operator industri smelter, yang sifatnya harus profit centre bukan cost centre.

“Kita punya tambang Ni besar di Kendari dan Halmahera yang mineralnya berbentuk (Ni, Fe)2O3 spinel. Akankah kita hambur-hamburkan menjadi battery mobil listrik?” Tutupnya.

Sumber: Tribunnews.com

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Nikel / Tambang

Eks Komisioner KPK Miris Lihat Bagian Pemda dari Tambang Nikel

NIKEL.CO.ID –  Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan, Laode M. Syarif mengaku sedih melihat kecilnya pendapatan daerah dari tambang nikel di dua wilayah penghasil, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Informasi ini diterima Laode langsung dari gubernur kedua provinsi, tatkala Ia masih menjabat sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015-2019.

“Saya agak sedih lihat angka yang mereka berikan pada kami,” kata Laode dalam acara Indonesia Business Links pada Selasa, 8 Desember 2020.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Laode dihadapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Meski demikian, Laode tak merinci angka tersebut.

Sebelumnya, Bahlil sempat menyinggung soal proyek smelter nikel yang ada di Sulawesi. Ia bercerita bagaimana akhirnya investor dari Cina masuk ke wilayah itu lebih dulu ketimbang negara-negara lain, seperti Jepang.

Sebab, investor Cina dinilai yang paling berani untuk langsung berinvestasi. “Cina ini negara ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur-jujur aja lah,” kata Bahlil.

Tapi kemudian, Laode menyoroti beberapa hal lainnya di balik investasi pada nikel ini. Di Sulawesi Tenggara misalnya, Laode menyoroti eksportir nikel yang ternyata, hanya ada satu eksportir yang berasal dari Sulawesi Tenggara.

Itu pun kata dia, hanya eksportir kacang-kacangan. “Semuanya dikuasi orang lain,” kata dia.

Sementara di Sulawesi Tengah, Laode menyinggung soal kejadian banjir yang sempat menerjang daerah Morowali pada 11 Juni 2019. Banjir terjadi di sekitar kawasan industri berbasis nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park.

“Ketika banjir di Morowali, yang menerima alamnya yang dirusak itu di sana,” kata Laode. Oleh karena itu, Ia sangat berharap kepada Bahlil, agar investasi yang masuk ke Indonesia, benar-benar memiliki aturan lingkungan yang baik, di negara mereka maupun di Indonesia.

Sumber: tempo.co

Read More
Artikel / Berita Nasional / Korporasi / Tambang

MIND ID Setor Pajak Rp 3,46 Triliun dan PNBP Rp 1,86 Triliun pada Semester I-2020

NIKEL.CO.ID – Dampak pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan tambang milik negara. Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak menjelaskan, kondisi tersebut memengaruhi setoran holding tambang ke negara.

Orias memerinci pada semester satu tahun ini, holding tambang hanya mampu menyetor pajak sebesar Rp 3,46 triliun. Angka ini turun 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 16,15 triliun.

“Pajak penurunannya sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih karena memang khusus penerimaan dari Freeport, kita mengalami penurunan dalam dua tahun, 2019 dan 2020,” kata Orias saat rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (29/9/2020).

Begitu juga dengan PNBP, yakni hanya Rp 1,86 triliun pada paruh pertama tahun ini. Padahal, sumbangan PNBP mencapai Rp 7,57 triliun pada 2017, Rp1 1,34 triliun pada 2018, dan Rp 6,75 triliun pada 2019.

Penurunan PNBP utamanya berasal dari setoran bea masuk dan keluar yang turun drastis akibat terbatasnya aktivitas perdagangan ke luar negeri selama pandemi corona. Tercatat, bea masuk baru mencapai Rp 116 miliar dan bea keluar Rp 282 miliar pada semester I 2020.

Sumber: harianaceh.co.id

Read More
Berita Nasional / Politik / Tambang

Said Didu: Smelter China Gunakan Sistem Penalti Biar Harga Beli Turun dan Rugikan Negara

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengkritisi pihak pengelola smelter milik China di Indonesia yang dinilai membeli nikel mentah dengan murah sehingga merugikan negara.

“Smelter milik China merugikan negara. SDA (sumber daya alam) nikel kita dibeli dengan harga murah dan Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dianggap bungkus kacang goreng karena mereka (investor) tidak pernah mau mengikuti (aturan),” ujar Andre saat RDP Komisi VI, Selasa (29/9/2020).

Menanggapi pernyataan politisi Partai Gerindra itu, Mantan Pejabat Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, smelter China biasanya menggunakan sistem penalti yang membuat harga beli menjadi lebih rendah dari harga pasar. Alhasil, hal itu merugikan negara.

“Mereka menggunakan sistem penalti sehingga harga beli bisa turun menjadi setengah dari harga sebenarnya sehingga merugikan negara karena royalti berkurang dan merugikan petambang,” ucap Said Didu lewat cuitan di akun Twitter-nya @msaid_didu, Rabu (30/9/2020).

Seperti diketahui, pemerintah mengatur tata niaga nikel lewat Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020. Di mana dalam aturan itu, pemerintah mengatur batas harga dasar (floor price) dengan menetapkan rentang toleransi (buffer). Kisaran ditetapkan untuk mengantisipasi jika harga transaksi melebihi Harga Patokan Mineral (HPM) logam.

Apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam, maka penjualan bijih nikel dapat dilakukan di bawah patokan dengan selisih paling tinggi 3 persen. Dengan syarat, transaksi ini dilakukan pada periode kutipan sesuai harga acuan atau terdapat penalti atas mineral pengotor (impurities).

Kebijakannya akan berbeda jika transaksi dilakukan pada periode kutipan sesuai harga acuan atau terdapat bonus atas mineral tertentu. Dalam kasus ini, apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM, maka penjualan wajib mengikuti harga transaksi di atas HPM logam.

Sumber: akurat.co

Read More
Berita Nasional / Korporasi / Tambang

Smelter di Morowali Hanya Keruk Nikel, Kontribusi ke Daerah Nol

NIKELco.id – Gelontoran investasi smelter bernilai triliunan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kini menjadi sorotan tajam.

Pasalnya, investasi tersebut hanya bermanfaat dan dinikmati oleh segelintir orang, tetapi tidak memberi manfaat bagi masyarakat termasuk pemerintah daerah setempat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah, smelter China yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Menurut Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, hadirnya smelter di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, harusnya berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor tahun 2012, tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengelolaan dan permunian.

Longki mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah telah berupaya maksimal memberikan kemudahan dan jaminan keamanan investasi, karena diyakini selain menyerap tenaga kerja, juga dapat memberikan peningkatan dana bagi hasil dari produksi Nickel Pig Iron (NPI) yang dihasilkan dari smelter.

“Tetapi faktanya daerah tidak mendapatkan apapun,” tegas Longki Djanggola, dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2020).

Gubernur Longki mengungkapkan, situasi itu diperburuk lagi dengan adanya dualisme perijinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik smelter, yakni IUP-OP Khusus (Ijin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2018 dan IUI (Ijin Usaha Industri) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015.

Gubernur Longki pun meminta agar perusahaan smelter yang beroperasi di Sulawesi Tengah, untuk berkontribusi terhadap daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya, perusahaan smelter yang selama ini beroperasi di Morowali, tidak menyetor royalty sepeserpu ke kas daerah.

“Jangankan setor ke daerah untuk peningkatan PAD, dana CSR saja tidak diberikan kepada masyarakat di sekitar tambang. Padahal, smelter tersebut mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari hasil olahan biji nikel,” jelas Longki.

Lebih jauh Gubernur dua periode ini menerangkan, perusahaan tambang nikel yang telah membangun smelter terbesar di Indonesia saat ini ada di wilayahnya, tetapi tidak ada kontribusi yang diberikan kepada daerah. Padahal, perusahaan tambang itu telah menyetor royalti kepada negara sebesar sekitar Rp2 triliun di tahun 2018.

Menurut Gubernur, saat ini terdapat 11 smelter yang beroperasi di wilayahnya. Seharusnya, dari hasil kalkulasi, pembagian dana bagi hasil yang didapat dengan produksi 6,3 juta ton NPI per tahun dari smelter itu, sebesar sekitar Rp212,7 triliun.

Sedangkan dana bagi hasil yang didapat dari produksi smelter kata Longki, seharusnya Provinsi Sulawesi Tengah mendapat bagian Rp1,36 triliun per tahun, kemudian bagian untuk kabupaten/kota sebesar Rp2,72 trilun per tahun dan pembagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp226,9 miliar.

Bukan hanya itu lanjut Gubernur, apabila hanya produksi ore maka dana bagi hasil untuk daerah sebesar Rp81,8 triliun. Kemudian total dana bagi hasil yang didapat dari produksi ore 10 persen sebesar Rp1,31 triliun per tahun.

Selanjutnya, pembagian 32 persen bagian kabupaten/kota penghasil per tahun sebesar Rp2,61 triliun dan pembagian 32 persen bagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp218,2 miliar per tahun.

“Tapi daerah dapat apa dari semua itu?,..hanya nol,” tegas Longki.

Menurut Gubernur Longki, Pemerintah Daerah tidak menerima dana bagi hasil apapun, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 maka produk NPI yang dihasilkan oleh industry smelter dikenakan tarif nol persen.

Gubernur Longki mengatakan, pemberlakuan IUP Khusus dengan royalty hasil pengola/pemurnian akan sangat menolong pemerintah daerah selaku daerah penghasil. Jika digunakan IUI, hanya dikenakan PPh 21, PPh 22, PPh 24 dan PPh 25 tanpa ada peningkatan nilai tambah di daerah.

“Belum lagi hasil dari PPN para pekerja, jika berkantor pusat di Jakarta, maka pajaknya langsung dibayarkan di Jakarta, di daerah tidak dapat apa-apa,” ketus Gubernur Longki.

Padahal menurut Longki, perusahaan smelter yang beroperasi di daerahnya, telah menerima insentif berupa tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk termasuk bebas bea keluar untuk hasil olahan smelter yang diekspor.

“Perusahaan-perusahaan itu hanya mengeruk kekayaan dan merusak alam dan lingkungan di daerah. Kita terus dirugikan dari aktivitas tambang itu,” tegas gubernur.

Tidak hanya itu, menurut Gubernur Longki, smelter juga hanya menyerap Bijih Nikel Kadar Tinggi, sedangkan banyak perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah yang hanya memiliki kandungan bijih nikel kadar rendah. Alhasil, perusahan-perusahaan tambang tersebut tidak bisa melakukan kegiatan produksi dan penjualan ke smelter tersebut.

Gubernur Longki mengapresiasi langkah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dalam memperjuangkan Penambang Nikel Nasional, untuk harga patokan mineral (HPM) bijih nikel.

Jika transaksi bijih nikel berjalan sesuai aturan seperti yang tertuang dalam Permen ESDM No 11 Tahun 2020, secara otomatis akan berdampak juga ke PAD dari royalti yang dibayarkan oleh penambang sebesar 10 persen dari HPM.

“Secara tidak langsung, yang berkontribusi untuk PAD adalah penambang, karena royalti dan PPH dibebankan di hulu, yaitu di penambang bukan di smelter,” jelasnya.

“Jika smelter bisa melakukan transaksi pembelian bijih nikel sesuai HPM, dan bisa menyerap bijih nikel kadar rendah, maka akan terjadi keseimbangan atas pengusaha lokal, dan berdampak juga ke lingkungan dan daerah sekitar tambang,” imbuhnya.

“Saya juga ingin menyampaikan, pembentukan Tim Satgas HPM seharusnya melibatkan pemerintah daerah, karena kami yang lebih tahu bagaimana kondisi di lapangan. Tapi sayangnya, Tim Satgas HPM yang dibentuk Kemenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui Kepmenko 108 Tahun 2020 sama sekali tidak melibatkan daerah,” kata Longki.

Dalam waktu dekat ini, Gubernur Longki Djanggola berencana menginisiasi pertemuan bersama dua gubernur lainnya, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba, untuk merumuskan tentang perlunya perusahaan smelter di 3 provinsi penghasil nikel itu dapat berkontribusi terhadap daerah untuk peningkatakan PAD.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, di hadapan komisi VII DPR RI, Chief Executive Officer (CEO) PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Alexander Barus menyampaikan bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar Rp2 triliun pada 2017.

“Jumlah itu naik dibanding 2016 sebanyak Rp1 triliun,” katanya.

Pihaknya kata dia, sangat berkomitmen dan bersedia membantu meningkatkan PAD Morowali, namun terbentur dengan peraturan perundang-undangan.

“Undang-undang menyatakan bahwa seluruh pajak dan royalti harus disetor ke kas negara. Nanti pemerintah pusat yang menyalurkannya kembali ke daerah dalam hal ini Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah. Andai ada aturan yang membolehkan dan mengharuskan kami menyetor royalti dan pajak langsung ke kas Pemda Morowali dan Pemprov Sulteng, maka itu akan kami lakukan, ” kata Alexander.

Sumber: AsiaToday.id

Read More
Berita Nasional / Politik / Tambang

Gubernur Sulteng Desak Perusahaan Smelter Beri Kontribusi Pendapatan Daerah

NIKEL.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola mendesak perusahaan smelter yang beroperasi di wilayahnya untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, perusahaan smelter yang selama ini beroperasi di Morowali tidak menyetor royalti ke kas daerah.

“Jangankan setor ke daerah untuk peningkatan PAD, dana CSR saja tidak diberikan kepada masyarakat di sekitar tambang. Padahal, Smelter tersebut mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari hasil olahan bijih nikel,” ungkap Longki lewat keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Pasca terbitnya aturan terkait dengan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian pada tahun 2012, Longki mengatakan bahwa pemerintah daerah berharap adanya peningkatan PAD. Sebab, pembangunan smelter banyak di bangun di daerah, seperti di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah daerah berusaha memberikan kemudahan dan jaminan keamanan investasi, karena diyakini selain menyerap tenaga kerja, juga dapat memberikan peningkatan dana bagi hasil dari produksi Nickel Pig Iron (NPI) yang dihasilkan dari smelter. “Tetapi ternyata, harapan itu tidak sesuai kenyataan,” sebut Longki.

Menurutnya, situasi itu diperburuk lagi dengan adanya dualisme perijinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik smelter. Yakni IUP – OP khusus (Ijin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2018 dan IUI (Ijin Usaha Industri) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian sesuai Peratran Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015.

Kata Longki, saat ini terdapat 11 smelter yang beroperasi di wilayahnya. Menurut perhitungannya,  pembagian dana bagi hasil yang didapat dengan produksi 6,3 juta ton NPI per tahun dari smelter itu sekitar Rp 212,7 triliun.

Sedangkan dana bagi hasil yang didapat dari produksi smelter, Longki menyebut semestinya Provinsi Sulawesi Tengah mendapat bagian Rp 1,36 triliun per tahun, kemudian bagian untuk kabupaten/kota sebesar Rp 2,72 triliun per tahun dan pembagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp 226,9 miliar.

Sementara jika hanya produksi ore nikel, dana bagi hasil untuk daerah sebesar Rp 81,8 triliun. Kemudian total dana bagi hasil yang didapat dari produksi ore 10% sebesar Rp 1,31 triliun per tahun, pembagian 32% bagian kabupaten/kota penghasil per tahun sebesar Rp2,61 triliun, dan pembagian 32% bagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp 218,2 miliar per tahun.

Longki menyebut, dari semua itu Pemerintah Daerah tidak menerima dana bagi hasil, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 maka produk NPI yang dihasilkan oleh industri smelter dikenakan tarif nol persen (0%).

Menurut Longki, pemberlakuan IUP Khusus dengan royalti hasil pengolahan/pemurnian akan sangat menolong pemerintah daerah selaku daerah penghasil. Jika digunakan, IUI hanya dikenakan PPh 21, PPh 22, PPh 24 dan PPh 25 tanpa ada peningkatan nilai tambah di daerah.

“Belum lagi hasil dari PPN para pekerja, jika berkantor pusat di Jakarta, maka pajaknya langsung dibayarkan di Jakarta, di daerah tidak dapat,” tuturnya.

Padahal, perusahaan smelter yang beroperasi di daerahnya telah menerima insentif berupa  tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk termasuk bebas bea keluar untuk hasil olahan Smelter yang diekspor. Longki menegaskan, jangan sampai perusahaan-perusahaan itu hanya mengeruk kekayaan dan merusak lingkungan di daerah. “Kami terus dirugikan dari aktivitas tambang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Longki juga menyoroti aktivitas smelter yang hanya menyerap Bijih Nikel Kadar Tinggi, sedangkan banyak perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah yang hanya memiliki kandungan bijih nikel kadar rendah. Akhirnya perusahan-perusahaan tambang tersebut tidak bisa melakukan kegiatan produksi dan penjualan ke smelter tersebut.

Longki pun mendorong perjuangan yang dilakukan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) terkait harga patokan mineral (HPM) bijih nikel. Pasalnya, jika transaksi bijih nikel berjalan sesuai aturan seperti yang tertuang dalam Permen ESDM No 11 Tahun 2020, akan berdampak terhadap PAD dari royalti yang dibayarkan oleh penambang sebesar 10% dari HPM.

“Secara tidak langsung, yang berkontribusi untuk PAD adalah penambang, karena royalti dan PPH dibebankan di hulu, yaitu di penambang bukan di smelter,” kata dia.

Jika Smelter bisa melakukan transaksi pembelian bijih nikel sesuai HPM dan bisa menyerap bijih nikel kadar rendah, maka akan terjadi keseimbangan atas pengusaha lokal dan berdampak juga ke lingkungan dan daerah sekitar tambang. Longki juga menyoroti, pembentukan Tim Satgas HPM seharusnya melibatkan pemerintah daerah.

“Karena kami yang lebih tahu bagaimana kondisi di lapangan. Tapi sayangnya, Tim Satgas HPM yang dibentuk Kemenko Maritim dan Investasi melalui Kepmenko 108 Tahun 2020 sama sekali tidak melibatkan daerah,” sebutnya.

Longki pun akan menginisiasi pertemuan bersama dua gubernur lainnya, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Tujuannya untuk membicarakan tentang perlunya perusahaan smelter di 3 provinsi penghasil nikel itu agar dapat berkontribusi terhadap daerah untuk peningkatan PAD.

Sumber: KONTAN

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Tambang

Gubernur Ali Mazi Berharap Pemegang IUP Berkontribusi Bagi PAD

NIKEL.co.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi berharap para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di provinsi itu bisa berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya menginginkan agar pemegang IUP yang beroperasi di Sulawesi Tenggara dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD,” kata Ali Mazi disela-sela sambutannya pada pembukaan Rapat Rekonsiliasi IUP se-Sultra, Kamis.

Ali Mazi mengungkapkan bahwa kontribusi dari sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara belum maksimal dalam meningkatkan sumber PAD.

“Karena selama ini kontribusi dari sektor pertambangan hanya didapat dari penerimaan negara, bukan pajak berupa dana bagi hasil sumber daya alam yang berasal dari iuran tetap dan produksi yang dibagi antara pemerintah pusat sebesar 20 persen, pemerintah provinsi sebesar 16 persen, dan pemerintah kabupaten sebesar 64 persen,” ujar Ali Mazi.

Kemudian, lanjut dia, 64 persen tersebut kemudian dibagi menjadi 32 persen untuk daerah penghasil tambang dan 32 persen untuk daerah sekitar tambang.

“Mencermati tuntutan pembangunan daerah dan harapan masyarakat akan besarnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan di Sultra, maka kita tidak bisa mengharap dana bagi hasil saja, akan tetapi kita juga harus memikirkan tentang potensi-potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan,” ungkapnya.

Orang nomor satu di provinsi yang dijuluki bumi Anoa itu menyampaikan bahwa pada 2019 dana bagi hasil secara keseluruhan, baik iuran tetap maupun iuran produksi di Sultra sebesar Rp166.193.869.751. Menurut dia, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi-potensi pajak yang dapat ditarik dari sektor pertambangan yang dapat meningkatkan PAD.

Ia menuturkan potensi-potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan, yakni Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak Penggunaan Alat Berat, dan Pajak Pemakaian Air Permukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk mendukung penerimaan PAD dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah.

Sumber: ANTARA

Read More