Eks Komisioner KPK Miris Lihat Bagian Pemda dari Tambang Nikel

NIKEL.CO.ID –  Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan, Laode M. Syarif mengaku sedih melihat kecilnya pendapatan daerah dari tambang nikel di dua wilayah penghasil, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Informasi ini diterima Laode langsung dari gubernur kedua provinsi, tatkala Ia masih menjabat sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015-2019.

“Saya agak sedih lihat angka yang mereka berikan pada kami,” kata Laode dalam acara Indonesia Business Links pada Selasa, 8 Desember 2020.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Laode dihadapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Meski demikian, Laode tak merinci angka tersebut.

Sebelumnya, Bahlil sempat menyinggung soal proyek smelter nikel yang ada di Sulawesi. Ia bercerita bagaimana akhirnya investor dari Cina masuk ke wilayah itu lebih dulu ketimbang negara-negara lain, seperti Jepang.

Sebab, investor Cina dinilai yang paling berani untuk langsung berinvestasi. “Cina ini negara ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur-jujur aja lah,” kata Bahlil.

Tapi kemudian, Laode menyoroti beberapa hal lainnya di balik investasi pada nikel ini. Di Sulawesi Tenggara misalnya, Laode menyoroti eksportir nikel yang ternyata, hanya ada satu eksportir yang berasal dari Sulawesi Tenggara.

Itu pun kata dia, hanya eksportir kacang-kacangan. “Semuanya dikuasi orang lain,” kata dia.

Sementara di Sulawesi Tengah, Laode menyinggung soal kejadian banjir yang sempat menerjang daerah Morowali pada 11 Juni 2019. Banjir terjadi di sekitar kawasan industri berbasis nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park.

“Ketika banjir di Morowali, yang menerima alamnya yang dirusak itu di sana,” kata Laode. Oleh karena itu, Ia sangat berharap kepada Bahlil, agar investasi yang masuk ke Indonesia, benar-benar memiliki aturan lingkungan yang baik, di negara mereka maupun di Indonesia.

Sumber: tempo.co

Read More

Gubernur Ali Mazi Berharap Pemegang IUP Berkontribusi Bagi PAD

NIKEL.co.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi berharap para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di provinsi itu bisa berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya menginginkan agar pemegang IUP yang beroperasi di Sulawesi Tenggara dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD,” kata Ali Mazi disela-sela sambutannya pada pembukaan Rapat Rekonsiliasi IUP se-Sultra, Kamis.

Ali Mazi mengungkapkan bahwa kontribusi dari sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara belum maksimal dalam meningkatkan sumber PAD.

“Karena selama ini kontribusi dari sektor pertambangan hanya didapat dari penerimaan negara, bukan pajak berupa dana bagi hasil sumber daya alam yang berasal dari iuran tetap dan produksi yang dibagi antara pemerintah pusat sebesar 20 persen, pemerintah provinsi sebesar 16 persen, dan pemerintah kabupaten sebesar 64 persen,” ujar Ali Mazi.

Kemudian, lanjut dia, 64 persen tersebut kemudian dibagi menjadi 32 persen untuk daerah penghasil tambang dan 32 persen untuk daerah sekitar tambang.

“Mencermati tuntutan pembangunan daerah dan harapan masyarakat akan besarnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan di Sultra, maka kita tidak bisa mengharap dana bagi hasil saja, akan tetapi kita juga harus memikirkan tentang potensi-potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan,” ungkapnya.

Orang nomor satu di provinsi yang dijuluki bumi Anoa itu menyampaikan bahwa pada 2019 dana bagi hasil secara keseluruhan, baik iuran tetap maupun iuran produksi di Sultra sebesar Rp166.193.869.751. Menurut dia, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi-potensi pajak yang dapat ditarik dari sektor pertambangan yang dapat meningkatkan PAD.

Ia menuturkan potensi-potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan, yakni Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak Penggunaan Alat Berat, dan Pajak Pemakaian Air Permukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk mendukung penerimaan PAD dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah.

Sumber: ANTARA

Read More