Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jul62021 by Admin NikelNo Comments

Faisal Basri Minta Pemerintah Audit Pemberian Tax Holiday, Termasuk Ke Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID - Untuk menambah penerimaan pajak, Ekonom senior INDEF Faisal Basri meminta pemerintah untuk menarik pajak dengan tidak pandang bulu. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diminta lebih berani dalam memburu pajak dari orang-orang kaya dan berkuasa, daripada memungut pajak pada masyarakat di tengah kondisi krisis. “Saatnya terapkan aturan, hukum untuk buru mereka tanpa pandang bulu. Mantan-mantan jenderal, pejabat-pejabat gitu lah ya. Yang gagah itu,” ujar Faisal, Minggu (4/7/2021). Faisal kemudian menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini masih takut-takut. Untuk itu, dia memberikan suntikan keberanian untuk mengusut hal ini. Selain itu, Faisal juga meminta agar pemerintah melakukan audit terkait pemberian tax holiday. Dalam hal ini, apaka...

Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral

Berita Nasional, Ekonomi, Hukum, Tambang

NIKEL.CO.ID - Pemerintah merilis aturan baru terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan pemegang izin usaha pertambangan mineral. Ada pula aturan mengenai sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang bisa menjadi pengurangan penghasilan bruto bagi wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan mineral. Selain itu, terbit pula beleid baru mengenai tarif bunga acuan untuk sanksi administrasi pajak, penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak, serta perubahan ketentuan mengenai kawasan berikat. Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.1, Juli 2021 bertajuk Provisions on Tax Rights and Obligations of Mining License Holders and Changes to Bonded Zones. Anda juga bisa men-download seju...

Sembako dan Bijih Nikel Bakal Dikenakan PPN Hingga 12 Persen

Berita Nasional, Ekonomi, Hukum, Nikel, Tambang

NIKEL.CO.ID - Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Mengacu Pasal 4A RUU KUP, Kamis (10/6/2021), sembako dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sembako sebagai barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017. Dengan begitu, ada 13 kategori sembako pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 yang nantinya akan dikenai PPN, antara lain: 1. Beras dan Gabah 2. Jagung 3. Sagu 4....