Anggota Komisi VII DPR RI Anggap Pemerintah Inkonsisten Dalam Hilirisasi Tambang

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak Kepmen ESDM No. 46.K/KM.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Keputusan yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 itu dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam. Karena pemegang izin yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90 persen pada dua kali periode evaluasi. Sejak ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Corona sebagai Bencana Nasional, tetap dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Menurut Mulyanto, Kepmen ini janggal karena perusahaan yang tidak berprestasi (artinya tidak mampu membangun smelter sebesar 90 persen) malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Hal tersebut berpotensi melanggar dengan Undang-Undang, khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba dan Putusan MK No. 10/2014.

“Ini kan aneh, masak Kepmen bertentangan dengan Undang-undang. Pemerintah jangan poco-poco atau buka-tutup kebijakan. Ini akan membingungkan penambang, pengusaha smelter dan investor. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90 persen?” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Kepmen ini sangat berbahaya karena secara langsung akan mengendorkan semangat para pemegang IUP dan IUPK dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan teknologi smelter domestik. Bagi perusahaan yang berprestasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan penghargaan atau reward.

“Bukan sebaliknya, pengusaha nikel yang tidak berprestasi malah dimanjakan dengan diberikan persetujuan ekspor,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga menilai, di sisi lain Kepmen ini berlawanan dengan Semangat UU No.3/2020 tentang Minerba, yang merevisi UU No.4/2009 yang menegaskan kewajiban untuk mengolah mineral logam untuk mendapatkan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi domestik yang lebih besar. Tafsir MK No. 10/2014 atas pasal-pasal kewajiban mengolah mineral logam di dalam negeri pada UU Minerba adalah berupa pelarangan ekspor mineral logam mentah.

“Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Yang membingungkan penambang, perusahaan smelter dan investor. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses.
Kalau begini cara kita bernegara, ugal-ugalan menabrak hukum, maka kita akan kesulitan dalam membangun masyarakat yang tertib dan mematuhi hukum. Indonesia sebagai negara hukum, yang tegas dinyatakan konstitusi bisa jadi akan tinggal slogan belaka,” tandasnya

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Komisi VII DPR RI: Pemerintah Harus Bijak Kelola Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – CEO Tesla Elon Musk telah meminta pemasok Nikel untuk menambang lebih banyak logam bumi untuk produksi baterai kendaraan listriknya dan siap memberi kontrak “raksasa” jika memenuhi standar yang diminta.

Tesla menjanjikan kontrak besar untuk jangka waktu yang lama kepada siapa saja jika dapat menambang nikel secara efisien dan dengan cara yang sensitif terhadap lingkungan.

“Jadi semoga, pesan ini sampai ke semua perusahaan pertambangan,” kata Elon Musk dalam twitnya.

Seiring pernyataan tersebut, diperkirakan permintaan Nikel untuk keperluan industri mobil listrik akan meningkat. Indonesia sebagai negara dengan cadangan Nikel terbesar di dunia harus memanfaatkan kesempatan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski begitu, dalam pelaksanaan penambangan nikel perlu langkah-langkah bijak agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Jangan sampai penambangan yang dilakukan saat ini menyisakan masalah lingkungan di kemudian hari.

Demikian pandangan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto terkait optimalisasi penambangan Nikel untuk pemenuhan kebutuhan pasar dunia.

“Pemerintah harus kelola penambangan dan pengolahan Nikel agar makin efisien dan ramah lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Selain aspek pengelolaan lingkungan tambang, lanjutnya, pembuangan limbah Nikel ke laut harus menjadi perhatian pemerintah.

“Ini penting, bukan hanya dalam rangka menangkap peluang pasar perdagangan Nikel, melainkan juga bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atas pengelolaan SDA ini,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, sumber daya Nikel yang besar, yang terkandung di dalam bumi Indonesia, harus dikelola secara efisien agar dapat memberi nilai tambah lebih tinggi. Dengan begitu, dapat mendatangkan multiflyer effect terhadap pembangunan nasional yang makin besar pula.

Meski begitu, Mulyanto minta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan Nikel ini. Jangan sampai SDA yang dimiliki ini habis dieksploitasi, tapi tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak.

Pemerintah harus menjamin booming Nikel ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Bukan hanya menyejahterakan segelintir pengusaha smelter. Apalagi, jika malah mendatangkan kerusakan lingkungan.

“Kita harus eman-eman kekayaan alam kita untuk memakmurkan masyarakat. Bukan malah menyisakan lingkungan rusak dan laut yang tercemar, yang pada gilirannya hanya akan menyengsarakan rakyat,” ujar Mulyanto.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2019, Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan Nikel terbesar dunia. Dari total produksi Nikel dunia yang berjumlah 2,668 juta ton Ni, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800 ribu ton Ni dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019.

Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen bijih Nikel terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan jumlah 420.000 ton Ni, Rusia 270.000 ton Ni, dan Caledonia 220.000 ton Ni.

Sumber daya dan cadangan Nikel yang dimiliki Indonesia pun masih cukup tinggi. Tercatat hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih Nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Sumber daya ini tersebar di tiga provinsi, yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku utara.

Sumber: Warta Ekonomi

Read More