Evaluasi Total Program Hilirisasi Nikel di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Program hilirasasi nikel yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia kini menjadi sorotan luas. Pasalnya, program itu dinilai hanya menguntungkan investor asing terutama China dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi rakyat Indonesia.

Dengan kondisi itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi komprehensif terhadap program hilirisasi nikel nasional.

“Program hilirasasi nikel ini sudah waktunya dievaluasi secara menyeluruh karena manfaat dari seluruh rantai nilai program hilirisasi nikel yang berjalan sekarang tidak adil dan hanya menguntungkan investor asing terutama China,” tegas Mulyanto melalui keterangan tertulisnya Minggu (01/08/2021).

Padahal kata Mulyanto, Pemerintah dari awal berjanji akan memaksimalkan pendapatan negara dari kerjasama hilirisasi nikel ini.

“Namun berdasarkan hitung-hitungan ekonom Faisal Basri dari seluruh rantai nilai proyek hilirisasi nikel ini, Indonesia hanya mendapat keuntungan maksimal 10 persen. Sementara sisanya 90 persen dinikmati oleh investor asing,” ujarnya.

Dikatakan, dalam jangka pendek belum terasa manisnya program hilirisasi nikel ini bagi masyarakat.  Yang terasa masih pahitnya saja. Misalnya masyarakat tidak bisa menikmati harga nikel internasional yang tinggi, serta datangnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditengarai adalah para pekerja kasar dengan visa turis bukan visa pekerja. Belum lagi pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah proses pengolahan.

Padahal kata dia, amanat konstitusi sangat jelas, bahwa Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan kekayaan alamnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

“Prinsip ini juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah saat bermitra dengan China termasuk yang terkait dengan hilirisasi nikel ini,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menilai sebenarnya hilirisasi nikel ini adalah program sangat bagus. Harapannya Indonesia dapat mengekspor barang jadi dengan nilai tambah tinggi. Dengan demikian, penerimaan Negara akan meningkat. Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini dapat diserap banyak tenaga kerja lokal.

Namun kenyataan hilirisasi yang terjadi masih menghasilkan nilai tambah yang rendah. Sebanyak 80 persen produk yang dihasilkan industri smelter nasional baru sebatas bahan setengah jadi berupa feronikel yang berkadar rendah (NPI). Sementara hasil pengolahan berupa stainless steel (SS) hanya 20 persen.

“Sampai sekarang bahan nikel murni untuk industri baterai belum ada. Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah.

“Tadinya kita berharap Tesla memilih tambang di Indonesia untuk industri baterai mereka, karena cadangan nikel kita yang besar dan harga yang relatif murah. Namun faktanya, berdasarkan hitung-hitungan bisnis riil, mereka lebih memilih mitra tambang nikel di Australia ketimbang kita,” ujar Mulyanto.

Mantan Sekretaris Kemenristek era Presiden SBY ini melihat saat ini yang aktif bicara hilirisasi nikel hanyalah Menteri ESDM dan Menko Marinves. Sementara Menteri Perindustrian malah tidak menonjol perannya. Padahal isu hilirisasi ini terkait erat dengan industrialisasi.

“Pemerintah kurang kompak dalam program ini. Namanya saja hilirisasi nikel, namun prakteknya masih tidak terlalu jauh dari hulu.  Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif soal ini,” jelasnya.

“Kalau format hilirisasinya seperti ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan ekonom Faisal Basri bahwa Indonesia hanya sekedar menjadi ekstensi proyek industrialisasi di China.

Mereka yang menikmati nilai tambah yang tinggi, karena harga nikel yang jauh lebih murah dari harga internasional; berbagai insentif dan kemudahan investasi termasuk soal TKA; serta akhirnya menerima bahan setengah jadi dengan harga murah dan terjamin sebagai bahan baku proyek industrialisasi mereka. Ini kan mengenaskan”, tandasnya.

Sumber: asiatiday.id

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Periksa Kualifikasi TKA Yang Bekerja di Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah, dalam hal ini  Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang banyak bekerja di pertambangan nikel.

“Ini perlu dilakukan untuk memastikan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa banyak TKA yang bekerja di pertambangan nikel ditengarai tidak memiliki kualifikasi yang memadai,” kata Mulyanto, Rabu (16/6/2021).

Menurut Mulyanto, laporan aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas, karena perbuatan ini jelas merugikan negara dari aspek ketenagakerjaan maupun pajak.

“Pemerintah harus memastikan bahwa tenaga kerja asing pada industri smelter nikel memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, baik dari segi keahlian maupun dokumen keimigrasian yang dibawa,” kata Mulyanto yang juga menyuarakan itu saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian dan Deputi Investasi dan Pertambangan Menkomarinves, Selasa (15/6/2021).

Dia juga merasa heran jika jika TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Kalau ini benar, sudah pasti merugikan Indonesia. Agar tidak jadi isu liar, dia meminta pemerintah untuk  memastikannya.

Mulyanto mengusulkan kepada Ketua Komisi VII DPR RI agar isu kualifikasi TKA ini dijadikan fokus pembahasan saat kunjungan spesifik (kunsfik) Komisi VII ke industri smelter dalam waktu dekat ini.

Selain soal TKA tersebut, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) yang konkret dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah.

“Hal ini dapat mengecewakan masyarakat, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan soal harga jual bijih nikel (HPM) pada industri smelter, yang sempat bermasalah. Hilirisasi nikel ini adalah program yang bagus, agar kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi bahan jadi dengan nilai tambah tinggi.  Dengan demikian, penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Serta manfaat sosial-ekonomi lainnya.  Namun, kalau prakteknya yang terjadi, bahwa produk yang dihasilkan hanyalah nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta maraknya TKA berkualifikasi kasar. Tentu ini tidak sesuai dengan harapan.

Untuk diketahui sebanyak 80% yang dihasilkan industri smelter nasional adalah bahan setengah jadi feronikel yang berkadar rendah (NPI). Hanya 20% hasilnya berupa stainless steel (SS). Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah bila yang dihasilkan adalah bahan jadi hasil fabrikasi siap pakai.

Nikel setengah jadi inilah yang diekspor ke perusahaan induk untuk diolah menjadi barang jadi. Tidak heran kalau beberapa pihak menduga bahwa praktek program hilirisasi ini lebih menguntungakn pihak asing karena mereka mendapatkan jaminan pasokan konsentrat nikel dengan harga murah dan memperoleh nilai tambah tinggi dari proses fabrikasi nikel setengah jadi menjadi barang jadi.  Sementara masyarakat dilarang mengekspor nikel mental yang harganya tinggi di luar.

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Anggap Pemerintah Inkonsisten Dalam Hilirisasi Tambang

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak Kepmen ESDM No. 46.K/KM.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Keputusan yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 itu dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam. Karena pemegang izin yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90 persen pada dua kali periode evaluasi. Sejak ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Corona sebagai Bencana Nasional, tetap dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Menurut Mulyanto, Kepmen ini janggal karena perusahaan yang tidak berprestasi (artinya tidak mampu membangun smelter sebesar 90 persen) malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Hal tersebut berpotensi melanggar dengan Undang-Undang, khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba dan Putusan MK No. 10/2014.

“Ini kan aneh, masak Kepmen bertentangan dengan Undang-undang. Pemerintah jangan poco-poco atau buka-tutup kebijakan. Ini akan membingungkan penambang, pengusaha smelter dan investor. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90 persen?” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Kepmen ini sangat berbahaya karena secara langsung akan mengendorkan semangat para pemegang IUP dan IUPK dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan teknologi smelter domestik. Bagi perusahaan yang berprestasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan penghargaan atau reward.

“Bukan sebaliknya, pengusaha nikel yang tidak berprestasi malah dimanjakan dengan diberikan persetujuan ekspor,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga menilai, di sisi lain Kepmen ini berlawanan dengan Semangat UU No.3/2020 tentang Minerba, yang merevisi UU No.4/2009 yang menegaskan kewajiban untuk mengolah mineral logam untuk mendapatkan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi domestik yang lebih besar. Tafsir MK No. 10/2014 atas pasal-pasal kewajiban mengolah mineral logam di dalam negeri pada UU Minerba adalah berupa pelarangan ekspor mineral logam mentah.

“Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Yang membingungkan penambang, perusahaan smelter dan investor. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses.
Kalau begini cara kita bernegara, ugal-ugalan menabrak hukum, maka kita akan kesulitan dalam membangun masyarakat yang tertib dan mematuhi hukum. Indonesia sebagai negara hukum, yang tegas dinyatakan konstitusi bisa jadi akan tinggal slogan belaka,” tandasnya

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Komisi VII DPR RI: Pemerintah Harus Bijak Kelola Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – CEO Tesla Elon Musk telah meminta pemasok Nikel untuk menambang lebih banyak logam bumi untuk produksi baterai kendaraan listriknya dan siap memberi kontrak “raksasa” jika memenuhi standar yang diminta.

Tesla menjanjikan kontrak besar untuk jangka waktu yang lama kepada siapa saja jika dapat menambang nikel secara efisien dan dengan cara yang sensitif terhadap lingkungan.

“Jadi semoga, pesan ini sampai ke semua perusahaan pertambangan,” kata Elon Musk dalam twitnya.

Seiring pernyataan tersebut, diperkirakan permintaan Nikel untuk keperluan industri mobil listrik akan meningkat. Indonesia sebagai negara dengan cadangan Nikel terbesar di dunia harus memanfaatkan kesempatan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski begitu, dalam pelaksanaan penambangan nikel perlu langkah-langkah bijak agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Jangan sampai penambangan yang dilakukan saat ini menyisakan masalah lingkungan di kemudian hari.

Demikian pandangan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto terkait optimalisasi penambangan Nikel untuk pemenuhan kebutuhan pasar dunia.

“Pemerintah harus kelola penambangan dan pengolahan Nikel agar makin efisien dan ramah lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Selain aspek pengelolaan lingkungan tambang, lanjutnya, pembuangan limbah Nikel ke laut harus menjadi perhatian pemerintah.

“Ini penting, bukan hanya dalam rangka menangkap peluang pasar perdagangan Nikel, melainkan juga bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atas pengelolaan SDA ini,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, sumber daya Nikel yang besar, yang terkandung di dalam bumi Indonesia, harus dikelola secara efisien agar dapat memberi nilai tambah lebih tinggi. Dengan begitu, dapat mendatangkan multiflyer effect terhadap pembangunan nasional yang makin besar pula.

Meski begitu, Mulyanto minta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan Nikel ini. Jangan sampai SDA yang dimiliki ini habis dieksploitasi, tapi tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak.

Pemerintah harus menjamin booming Nikel ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Bukan hanya menyejahterakan segelintir pengusaha smelter. Apalagi, jika malah mendatangkan kerusakan lingkungan.

“Kita harus eman-eman kekayaan alam kita untuk memakmurkan masyarakat. Bukan malah menyisakan lingkungan rusak dan laut yang tercemar, yang pada gilirannya hanya akan menyengsarakan rakyat,” ujar Mulyanto.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2019, Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan Nikel terbesar dunia. Dari total produksi Nikel dunia yang berjumlah 2,668 juta ton Ni, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800 ribu ton Ni dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019.

Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen bijih Nikel terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan jumlah 420.000 ton Ni, Rusia 270.000 ton Ni, dan Caledonia 220.000 ton Ni.

Sumber daya dan cadangan Nikel yang dimiliki Indonesia pun masih cukup tinggi. Tercatat hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih Nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Sumber daya ini tersebar di tiga provinsi, yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku utara.

Sumber: Warta Ekonomi

Read More