Neraca Dagang Catat Surplus, Tertinggi Sepanjang Masa

Kinerja neraca perdagangan periode Agustus mencatat angka yang luar biasa dan sangat menyenangkan

NIKEL.CO.ID – Aktivitas perdagangan Indonesia kini sudah mulai normal kembali. Kabar menggembirakan itu berkaitan dengan ekonomi negara ini bahwa neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus USD4,74 miliar pada Agustus 2021.

Seperti disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca dagang pada Agustus 2021 surplus USD4,74 miliar, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Surplus ini terutama ditopang oleh kinerja ekspor yang melesat di tengah kenaikan impor.

“Secara kumulatif Januari-Agustus 2021, neraca perdagangan telah membukukan surplus USD19,17 miliar,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono, dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

Margo menjelaskan, ekspor pada Agustus 2021 mencapai USD 21,42 miliar, melesat 20,92 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau 64,1 persen dibandingkan pada Agustus 2020.

Sementara itu, impor tercatat USD16,68 miliar, naik 10,35 persen dibandingkan bulan lalu atau 55,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Tren kinerja ekspor terus menunjukkan peningkatan sejak tahun lalu, atau surplus dibukukan secara beruntun dalam 16 bulan terakhir,” kata Margo.

Mendag Cukup Puas

Berkomentar soal kinerja neraca perdagangan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun cukup semringah dengan pencapaian kinerja ekspor dan impor pada Agustus 2021.

“Saya menilai sangat memuaskan. Saya sebenarnya sudah mendapatkan data soal itu. Angkanya luar biasa dan sangat menyenangkan,” ujar Lutfi dalam webinar UOB Economic Outlook 2022, Rabu (15/9/2021).

Dia memaparkan, ekspor nonmigas pada Januari hingga Juli 2021 tumbuh luar biasa. Menurutnya, pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya supercycle dari harga komoditas barang yang sangat tinggi.

Sementara itu, angka impor nonmigas pada Januari hingga Juli 2021 juga mengindikasikan ekonomi Indonesia sudah sangat baik. Pada periode itu, dia menjelaskan, data menunjukkan sebanyak 90 persen adalah impor untuk kepentingan bahan baku dan barang modal untuk industri.

“Sebanyak 90 persen dari impor kita itu adalah bahan baku, bahan penolong, dan juga barang modal. Hanya 10 persen impor saja yang barang konsumsi. Jadi jika kita melihat dengan impor yang berkualitas maka sebenarnya bahan baku, barang penolong kita itu untuk industrialisasi,” tuturnya.

Merujuk data BPS, ekspor migas naik 7,48 persen secara bulanan atau melesat 77,93 persen secara tahunan menjadi USD1,07 miliar. Dari ekspor itu, sumbangan ekspor nonmigas naik 21,75 persen secara bulanan atau 63,43 persen secara tahunan menjadi USD20,36 miliar.

Membaiknya kinerja ekspor tak lepas dari tren kenaikan harga sejumlah komoditas yang masih berlanjut pada bulan lalu. Sejumlah komoditas itu adalah harga batu bara naik 11,04 persen, minyak kelapa sawit 6,85 persen, dan kernel oil 4,66 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada alumunium, timah, dan nikel.

Sementara itu, penurunan harga produk tambang tembaga sebesar 0,85 persen, emas 1,25 persen, dan minyak mentah Indonesia atau ICP 6,06 persen.

Akibat harga yang cukup bagus dari sektor pertambangan dan lainnya, telah mendongkrak ekspor produk itu yang tumbuh signifikan hingga 162,89 persen (yoy) menjadi USD3,64 miliar. Secara bulanan, pertumbuhannya mencapai 27,23 persen (month-to-month/mtm).

Data BPS juga menyebutkan ekspor industri pengolahan juga naik 20,67 persen secara bulanan atau 52,62% secara tahunan menjadi USD16,37 miliar. Adapun ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 17,89 persen secara bulanan. Namun, secara tahunan mengalami penurunan 0,42 persen menjadi USD0,34 miliar.

Berdasarkan golongan barang berdasarkan kode HS dua digit, kenaikan ekspor terutama terjadi pada kelompok lemak dan minyak hewani/nabati USD1,54 miliar, bahan bakar mineral USD 573 juta, serta biji, logam, terak, abu USD213 juta.

Bila dilihat dari negara tujuan ekspor, beberapa negara tujuan ekspor utama, seperti Tiongkok, mengalami kenaikan ekspor yang cukup besar mencapai USD1,2 miliar, India USD759 juta, dan Jepang USD435 juta.

Sedangkan penurunan ekspor terjadi ke negara tujuan Kamboja, Georgia, dan Polandia. BPS mencatat ekspor secara kumulatif mencapai USD142,01 miliar, naik 37,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Harapan pencapaian kinerja neraca perdagangan itu terus berlanjut hingga akhir tahun dan tahun-tahun mendatang sehingga ekonomi bangsa ini kembali bergeliat dan bergairah.

Sumber: indonesia.go.id

Read More

Atasi Sengkarut Tata Niaga Nikel, Mendag Luthfi Tugaskan Dua Dirjen Awasi Surveyor Nakal

NIKEL.CO.ID – Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, serta Dirjen Perdagangan Luarnegeri, Indrasari Wisnu Wardana mendapat perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi untuk menelusuri sengkarut pengusaha nikel Nasional dan Tiongkok.

Selain itu, Dirjen Veri dan Dirjen Indrasari diminta menyiapkan satuan tugas (Satgas) di tiap-tiap pabrik pemurnian (smelter) Tiongkok.

“Ya, kami diminta menelusuri dan menemukan win-win solution, termasuk membentuk Satgas, dan menyiapkan sanksi pencabutan ijin usaha surveyor hingga pidana jika terbukti melanggar,” ujar Dirjen PKTN, Veri Anggrijono, sewaktu dikonfirmasi oleh awak media pada malam Jumat, 27 Agustus 2021.

Terkait silang sengkarut tersebut, Dirjen Veri memiliki alasan.

Sengkarut pengusaha Nasional dan Tiongkok itu, menurut Dirjen Veri, merugikan sumber daya alam Indonesia juga minimnya royalti Pemerintah serta pengusaha nasional. Kerugian itu terkait hasil uji kadar logam nikel yang jauh berbeda antara surveyor BUMN yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia, dengan swasta diwakili Geo Service, Carsurin, dan Anindya. Juga harga patokan mineral (HPM).

“HPM digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor dimana tiga lainnya dari swasta sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. Surveyor menentukan HPM, uji kadar logam nikel, besaran royalti, dan PPh,” urai Veri Anggrijono.

Geram Didzolimi

Sengkarut itu mengemuka saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemendag, Rabu (25/8/21).

Andre Rosiade, anggota Fraksi Partai Gerindra, mengungkapkan kegeramannya sewaktu menerima pengaduan pengusaha domestik mengaku dicurangi pengusaha smelter dan pembeli asal Tiongkok serta terpangkasnya royalti Pemerintah Indonesia.

“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel (lokal) ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre.

“Saya minta Pak Menteri (Luthfi), kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena menyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengusaha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa selesai,” tandas Andre, yang juga Ketua Gerindra DPD Sumatera Barat itu.

Pendzoliman pengusaha anak negeri itu, katanya, diawali kecurangan HPM dan hasil uji kadar logam nikel.

Seperti surveyor BUMN telah menentukan kadar nikel 1,8% tetapi surveyor swasta bisa turun jauh di bawah batas toleransi 0,05% sampai menjadi 1,5% bahkan 1,3%, yang bisa memengaruhi HPM.

Kerugian tersebut, Andre menambahkan, manakala barang tambang itu tiba di pelabuhan Tiongkok tetapi dihargai rendah sesuai hasil uji kadar surveyor PTA & batal beli jika menolak harga rendah tersebut.

Karena itulah, sambung Dirjen Veri Anggrijono, usulan DPR RI bisa dipertimbangkan jika PTA dimenangkan maka nikel rijek itu dijual ke pasaran internasional dimana pemerintah menerima royalti layak dan pengusaha nasional untung.

“Yang jelas, Pak Menteri (Luthfi) sudah memerintahkan kami membentuk Satuan Tugas menangani permasalahan ini,” tutup Veri.

Sumber: klikanggaran.com

Read More

Andre Rosiade: Bijih Nikel Yang Direject Oleh Smelter, Diekspor Saja Pak Menteri

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengapresiasi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi yang berkomitmen segera menyelesaikan sengkarut kinerja penyurvei atau surveyor nikel.

Sebagai tindak lanjut, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Mendag Luthfi, Kamis (26/8/2021), Andre mengusulkan agar Mendag membentuk satgas perdagangan yang nantinya bakal mengawasi kineja surveyor nikel di parbrik-pabrik pemurnian (smelter) milik Tiongkok.

“Alhamdulillah Pak Menteri sudah akan eksekusi dengan Pak Dirjen soal surveyor nikel. Kalau seandainya ternyata dengan segala intervensi akhirnya Anindya selamat, hasil uji kadar logam nikel pengusaha lokal kita oleh Sucofindo dan Surveyor Indonesia 1,8% tetapi Anindya tetap 1,5%, saya usul Pak Menteri, Bapak bentuk saja satgas perdagangan di seluruh smelter milik Tiongkok, taruh satgas di situ,” kata Andre.

Lebih lanjut, Andre juga mendorong Mendag Luthfi mengambil inisiatif untuk mengekspor nikel yang dinilai rendah oleh smelter Tiongkok. Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Tahun 2021 Pasal 6 dan 9 dan PP Nomor 29 Tahun 2021, dia menyebut Mendag memiliki kewenangan tersebut.

Andre menilai, ekspor biji nikel dapat menyelamatkan para pengusaha nasional dan lebih memberikan nilai tambah kepada negara. Lebih dari itu, keberpihakan kepada NKRI juga harus diutamakan dalam menghadapi sengkarut tata niaga nikel ini.

“Karena mohon maaf Pak Menteri, sudah harga beli mereka murah, lalu pendapatan pajak untuk negara juga sedikit. Kenapa kita tidak bikin bargaining supaya smelter-smelter Tiongkok itu tidak mengatur NKRI. Yang direject sama mereka ekspor saja Pak Menteri. Pasti harganya lebih mahal, lalu pajaknya juga dapat 15% dari harga internasional. Jadi duitnya jauh lebih banyak negara dapat. Jadi saya usul, lebih baik kita ekspor. Supaya ada rasa keadilan dan bargaining kita sama smelter-smelter Tiongkok itu,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera barat ini.

“Yang saya hidupkan adalah NKRI. Pengusaha nasional kita terselamatkan, lalu sumber daya alam kita benar-benar untuk kepentingan negara,” imbuh dia.

Menanggapi usulan Andre, Mendag Luthfi mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan sengkarut kinerja surveyor dalam waktu dekat. Mendag juga akan menindak tegas setiap surveyor yang melakukan kecurangan.

“Untuk urusan nikel ini konsepnya, kalau terjadi kecurangan apa lagi dengan mengatasnamakan surveyor, itu aturannya ada di Kementerian Perdagangan. Saya berjanji akan saya selesaikan sebeleum akhir bulan depan. Kalau ada yang macem-macem saya bilang Dirjen, stop ijinnya. Jadi saya pastikan tidak ada kecurangan lagi soal smelter ini,” kata Mendag Luthfi.

Sumber: detik.com

Read More

Sengkarut Kinerja Surveyor Nikel, Andre Rosiade Minta Mendag Bela NKRI

NIKEL.CO.ID – Kisruh antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal Tiongkok kini memasuki babak baru. Setelah persoalan harga patokan mineral alias HPM nikel tuntas, kini para pengusaha menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Hal itu seperti disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Rabu (25/8/2021).

“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel, ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre.

Sejatinya, pemerintah sudah menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) yang digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, dan Anindya untuk menentukan HPM, besaran royalti, dan PPh tersebut, dan juga uji kadar logam nikel.

Para pengusaha merasa dizolimi lantaran terjadi perbedaan jauh dari hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.

Andre mengungkapkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian.

“Smelter Tiongkok itu modusnya pakai surveyor Anindya, sementara pengusaha kita pakai Sucofindo atau Surveyor Indonesia. Kalau pakai Sucofindo atau Surveyor Indonesia angkanya 1,87%, begitu sampai ke smelter Tiongkok jatuh jadi 1,5%, jauh turunnya,” terang Andre.

“Saya sudah tanya ke Sucofindo dan Surveyor Indonesia, mereka bilang gak mungkin turunnya sejauh itu. Karena pengambilan sampelnya jelas, paling kalau turun ya tidak jauh. Misal awalnya 1,87% turun jadi 1,85%. Lha, ini jadi 1,5%. Akhirnya pengusaha kita dikasih pilihan pakai harga dengan kadar 1,5%. Akibatnya pengusaha kita merugi, Pak,” imbuhnya.

Karena itu, Andre meminta Mendag sebagai pejabat yang berwenang untuk segera menyelesaikan sengkarut ini.

“Saya minta Pak Menteri Perdagangan RI, kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena ini menyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengusaha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa selesai,” kata Andre.

Menanggapi pernyataan Andre, Mendag Luthfi pun memerintahkan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana, untuk segera memanggil seluruh surveyor. Mendag juga menegaskan akan mencabut ijin surveyor yang merugikan negara.

“Pak Andre, untuk urusan surveyor, saya perintahkan Dirjen PKTN dan Dirjen Daglu untuk memanggil semua surveyor, minggu depan akan kita panggil semua pemainnya. Pokoknya kalau ada yang merugikan, ijinnya saya cabut. Akhir minggu depan selesai ya Pak Dirjen,” tegas Mendag Luthfi.

Sumber: detik.com

Read More