Dubes RI untuk China Jelaskan Kebijakan RI di Sektor Pertambangan

NIKEL.CO.ID – Indonesia telah berpartisipasi dalam The 11th China-ASEAN Mining Cooperation Forum & Exhibition 2021 bertempat di Kota Nanning, Provinsi Guangxi, China tanggal 19-21 Mei 2021. Forum kerja sama sektor pertambangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok dan Pemerintah Provinsi Guangxi pada tahun 2021 mengambil tema “Building the Belt and Road, Strengthening Green Mining”

Dubes RI untuk China, Djauhari Oratmangun pada sesi pembukaan tanggal 20 Mei 2021 memberikan kata sambutan dan menjelaskan mengenai hubungan bilateral Indonesia-China yang terus meningkat. Dubes Djauhari juga menyampaikan mengenai perkembangan kebijakan investasi di Indonesia serta potensi dan perkembangan hubungan kerja sama dan investasi Indonesia-China di sektor pertambangan.

Delegasi Indonesia lainnya juga telah berpartisipasi aktif dalam beberapa sesi yang diselenggarakan selama acara. Koordinator Kerja Sama pada Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Armin Tampubolon menjadi panelis secara daring dalam dua sesi yaitu “Forum of Director General of China-ASEAN Geosciences Departments” dan “Seminar on China-ASEAN Mining Law and Policy”. Selain itu Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono menjadi panelis secara daring dalam sesi “Forum of Presidents of China-ASEAN Geosciences Universities”.

China-ASEAN Mining Cooperation Forum merupakan salah satu agenda tahunan penting dalam kerangka China-ASEAN Expo dan China-ASEAN Business and Investment Summit yang mempertemukan kalangan pemerintah, pelaku usaha di bidang pertambangan dan akademisi dari negara-negara ASEAN dan China.

Dalam salah satu sesi, Chairman Lygend Resources & Technology Co. Ltd., Cai Jianyong turut membagikan pengalaman perusahaannya melakukan kerja sama dan investasi pertambangan di Indonesia. Perusahaan China Lygend tercatat memulai investasi proyek nikel senilai USD 1,2 miliar pada tahun 2018 di Pulau Obi dan hingga kini terus memperluas investasinya di Indonesia.

Sumber: KUMPARAN

Read More

Awasi Ketat Implementasi TKDN

NIKEL.CO.ID – Pemerintah perlu mengawasi secara ketat penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Seruan tersebut disampaikan menyusul rencana Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.

Peneliti Ekonomi Indef, Bhima Yudisthira, menilai target itu sebenarnya cukup realistis apabila disertai dengan upaya konkret. Dia mencontohkan kasus di Pertamina, terkait pipa besi yang harusnya menggunakan subsitusi impor.

Menurutnya, kelemahan penerapan TKDN selama ini adalah pengawasan pada proses barang jasa instansi pemerintah maupun BUMN. Selain itu, asistensi bagi pemain lokal masih kurang, terutama terkait harga, kualitas, dan spesifikasi sehingga kalah bersaing dengan produk impor.

“Misalnya, BUMN buka pengadaan barang, kemudian ada pelaku usaha lokal mau masuk dan speknya tidak sesuai. Ya, harus diberi asistensi dan pendampingan terus sampai akhirnya layak masuk ke pengadaan barang,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Selain itu, lanjut Bhima, kebijakan pemenuhan target TKDN bisa dibarengi dengan hambatan nontarif bagi barang impor, terutama melalui bea masuk antidumping jika terbukti curang, atau safeguard berupa sertifikasi untuk hambat impor. Karena itu, Kemeperin tidak bisa kerja sendiri melainkan lintas sektor dengan Kemendag dan Kemenkeu.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CORE, Yusuf Rendi Manilet menganggap realisasi kebijakan TKDN belum berjalan secara optimal. “Semisalnya program TKDN pada produk ponsel ketika itu, meskipun berhasil mengurangi impor produk jadi, namun di sisi lain justru impor produk setengah jadinya mengalami peningkatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenperin menargetkan nilai subtitusi impor pada 2022 sebesar 152, 83 triliun rupiah atau 35 persen dari potensi impor pada 2019 sebesar 434 triliun rupiah. Untuk mencapainya, Kemenperin menyusun sejumlah strategi meliputi program P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri), Kebijakan Harga Gas dan Program Hilirisasi Mineral, serta Program Pegembangan IKM. Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada 2018, Kemenperin mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk.

“Program P3DN dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh. Potensi dari APBN mencapai 607 triliun rupiah dengan rincian belanja barang senilai 357,4 triliun rupiah dan belanja modal 250,3 triliun rupiah,” ujar Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan.

Tekan Defisit

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, memperingatkan implementasi program hilirisasi mineral dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) harus dikawal. Dia mencontohkan pemerintah melarang ekspor nikel mentah sehingga berharap nikel diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di Indonesia kemudian baru diekspor.

Namun, jumlah smelter di Indonesia masih kurang dan harga nikel pun di domestik lebih rendah daripada harga nikel di luar, sehingga mereka protes akan kebijakan tersebut dan berharap pemerintah tidak melarang ekspor nikel mentah. Karena itu, kebijakan pemerintah tersebut tidak efektif.

“Jadi, menurut saya, saat pemerintah mengeluarkan regulasi substitusi impor, seharusnya dijelaskan lebih detil lagi bahwa substitusi impor hanya untuk produk-produk yang memang kita bisa produksi sendiri. Jangan digeneralisir sehingga kebijakan substitusi impor tidak menghambat proses produksi industri di Indonesia,” tegas Esther.

Sumber: koran-jakarta.com

Read More

Ketidaksiapan Industri Hilir Nikel Akan Jadi Pertimbangan Investor

NIKEL.CO.ID – Indonesia berambisi besar mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik pada tahun 2025. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbanyak, hal tersebut menjadi peluang yang memang harus dimanfaatkan.

Namun di sisi lain, industri hilir nikel dalam negeri dinilai belum siap memanfaatkan potensi tersebut. Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mengatakan, pengembangan kendaraan listrik memang berkaitan erat dengan industri nikel. Nikel merupakan komponen logam yang dominan dalam baterai listrik khususnya katoda.

Menurut dia, investor pun akan mempertimbang apabila industri hilir nikel tidak siap.

“Saya kira sangat berpengaruh. karena investor akan melihat itu. Satu hal yang menjadi concern adalah momen baterai listrik ini harus bisa mereka dapatkan,” ujarnya pada Market Review IDX Channel, Kamis (18/2/2021).

Dia melanjutkan, meski Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar namun tidak bisa mengontrol apa yang diputuskan oleh investor. Di sisi lain, perkembangan teknologi baterai listrik sangat dinamis. Bahkan, ada penelitian baru yang tidak berbasis nikel.

“China pun sudah melakukan penelitian baterai listrik yang tidak berbasis nikel, sehingga jika momen ini tidak bisa kita ambil, bisa lewat. Jadi memiliki cadangan besar tidak berarti kita bisa mengontrol kalau dinamika tidak bisa kita ikuti,” tuturnya.

Menurut dia, tantangan lainnya adalah perizinan dimana tidak hanya menghabiskan waktu tetapi juga biaya yang begitu besar.

“Jadi ketidaksiapan ini menurut saya harus diantisipasi pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah masalah perizinan yang akan memakan waktu dan biaya. Ini yang menurut saya capex bisa lebih besar,” tandasnya.

Sumber: SindoNews.com

Read More

Kementerian ESDM Siapkan Delapan Strategi Pengelolaan Mineral dan Batubara

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya untuk memastikan pertambangan mineral dan batubara (minerba) memberikan peran dalam perekonomian dan pembangunan secara berkelanjutan, dengan dibarengi pengelolaan berdasarkan kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice).

Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyampaikan, kebijakan minerba Indonesia diatur berdasarkan neraca sumber daya dan cadangan yang dimiliki. Di sisi lain, perkembangan industri pertambangan dewasa ini membutuhkan strategi khusus bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan pertambangan minerba agar bisa beradaptasi sesuai perkembangan zaman.

Wafid mengklaim, rencana pengelolaan minerba nasional juga mempertimbangkan daya dukung sumber daya manusia dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dan tematik), lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah atau zonasi, perkembangan iptek, prioritas pemberian komoditas tambang, jumlah dan luas wilayah pertambangan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.

“Kebijakan minerba Indonesia kita gambarkan sebagai satu bentuk rumah dimana baseline dari kebijakan yang kita atur ini adalah neraca sumber daya dan cadangan minerba yang kita punya. Pondasi yang memperkuat rumah ini adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/2/2021).

Wafid menjabarkan, ada delapan strategi kebijakan dalam mengelola wilayah pertambangan.

Pertama, iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakteristik unik pertambangan demi menjaga keberlangsungan usaha. Kedua, kaidah pertambangan yang baik.

Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Keempat, penggunaan dan pengembangan tenaga kerja dan produk dalam negeri.

Kelima, adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang terdiri dari pemasaran dan/atau penjualan serta pengendalian produksi.

Keenam, peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri nasional yang terintegrasi dan berdaya saing tingggi. Ketujuh, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedelapan, dukungan terhadap pengembangan industri daur ulang.

“Nantinya, delapan strategi khusus ini diharapkan sebagai jawaban dalam menjamin pengelolaan sumber daya minerba secara adil, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan. Menjamin prinsip-prinsip konservasi dalam upaya pemanfaatan minerba dan kepastian hukum dan berusaha,” pungkas Wafid.

Sumber: KONTAN

Read More