Perubahan aturan soal KEK diharapkan menjadi solusi atas masalah kurangnya nilai jual kawasan itu selama ini.
NIKEL.CO.ID – Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law membuat kewenangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi lebih tersentralisasi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugro menyatakan kewenangan yang tersentralisasi dapat merampingkan proses perizinan dan kewenangan dalam KEK tersebut.
“Saya berharap kemungkinan besar ke depannya adanya KEK yang jauh lebih efisien dari segi perizinan sehingga KEK dapat mendorong kawasan perekonomian jauh lebih baik dibandingkan kawasan lainnya,” kata Andry dalam diskusi virtual INDEF, Senin (2/11/2020).
Perubahan aturan tersebut, kata Andry, diharapkan menjadi solusi atas masalah kurangnya nilai jual KEK selama ini.
“Saat ini KEK tidak terlalu “laku” kalau dibandingkan dengan beberapa kawasan industri lainnya,” kata Andry.
Ia memberi contoh KEK Palu di Sulawesi Tengah kalah bersaing dengan kawasan industri Morowali. Padahal kawasan industri di Morowali ini tidak memiliki fasilitas fiskal dan non fiskal yang berbeda dengan KEK.
“Kenyataannya, beberapa KEK di Indoensia mengalami kendala dari pembebasan lahan sampai kurangnya bahan baku di kawasan tertentu,” kata dia.
Andry menilai UU Ciptaker memungkinkan terjadinya integrasi antara KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas. “Kemungkinan adanya integrasi KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas,” ujar Andry dalam diskusi daring. Andry menilai UU Ciptaker memungkinkan terjadinya integrasi antara KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas.
“Kemungkinan adanya integrasi KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas,” ujar Andry dalam diskusi daring.
Aturan KEK ini menganulir beberapa aturan sebelumnya seperti UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
Berikut beberapa aturan soal KEK yakni:
Administrator sebagai pemberi izin
Dalam poin 1 pasal 150 disebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Pada aturan sebelumnya yakni di UU 39 tahun 2009, Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
Pendidikan dan Kesehatan
Dalam poin 2 pasal 150 disebutkan perluasan kegiatan usaha KEK di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Sebelumnya pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KEK.
Lokasi dan lahan KEK
Poin 3 pasal 150 mengatur lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria: a.sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b.mempunyai batas yang jelas; c.lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Poin 6 Pasal 150 berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KEK. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.
Tak perlu Amdal
Poin 6 juga mengatur persyaratan usulan KEK di antaranya tak ada lagi kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sebagai penggantinya, persyaratannya menjadi persetujuan lingkungan.
Pembiayaan dari APBN dan APBD
Poin 19 menyebutkan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: APBN, APBD, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Sebelumnya, dalam UU 39 tahun 2009 pembiayaan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fasilitas untuk impor barang konsumsi
Poin 25, mengatur impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan mendapat fasilitas yakni: a.bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor; dan b.bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor.
Insentif
Poin 22 menyebutkan wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam poin 27 menyebutkan insentif pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif tersebut berupa: 1) pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.
Kemudahan akses lahan
Poin 28 menyebutkan investor KEK akan mendapat kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya. Akses lahan juga diatur dalam klausul mengenai bank tanah (land bank).
Kemudahan perizinan
Poin 29 menyebutkan investasi KEK akan mendapat kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta mendapat fasilitas keamanan. Fasilitas kemudahan dan keringanan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Kemudahan Tenaga Kerja Asing Poin 32 menyebutkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “UU Ciptaker Dorong KEK Agar Laku dibandingkan Kawasan Industri“
Read More
