Sambut Investor, KEK Palu Siapkan Lahan Hingga 8000 Hektar

NIKEL.CO.ID – Pandemi Covid-19 membuat beberapa sektor bisnis di Indonesia termasuk Sulawesi Tengah (Sulteng) terdampak. Namun, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu justru investasinya mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan tertarik berinvestasi di KEK Palu yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kota Palu dengan membentuk PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) yang diresmikan pada 2017 lalu.

Sejauh ini sudah ada 38 perusahaan yang sudah berkomitmen berinvestasi. Mulai dari industri pengolahan hasil pertanian hingga pengolahan mineral tambang. Dari 38 perusahaan yang telah mengantongi izin, lima di antaranya sudah beroperasi.

“Meski diterpa bencana alam pada tahun 2018 dan kini pandemi Covid-19, namun kita bersyukur KEK Palu justru mengalami perkembangan pesat. Banyak investor yang ingin berinvestasi di KEK Palu saat ini,” kata Direktur Utama PT BPST Andi Mulhanan Tombolotutu usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pemurnian (smelter) nikel PT Trinitan Metals and Minerals (TMM) Tbk di Pantoloan, Palu, Sulteng, Rabu, (28/10/2020).

Toni, sapaan akrab Andi Mulhanan menyatakan, setelah peletakan batu pertama perusahaan berskala besar pembangunan Smelter Nikel dan Galena di Kawasan Ekonomi Khusus Palu, PT. Trinitan Metal and Mineral, Tbk hari ini, selanjutnya ada 6 perusahaan besar akan menyusul membangun smelter di lokasi KEK.

Toni menyatakan PT Trinitan Metals and Minerals merupakan perusahaan industri skala besar pertama yang berinvestasi di KEK Palu. Selama ini, industri-industri yang ada di KEK Palu merupakan industri-industri skala sedang dan kecil.

“Kami sangat bersyukur berkat jalinan kemitraan yang dibangun, BPST berhasil meyakinkan PT Trinitan Metals and Minerals berinvestasi di KEK Palu yang banyak memberikan dampak positif terhadap investor,” ucapnya.

Menurut Toni, pihaknya menyediakan lahan seluas 1.500 hektar. Selain itu, pengelola juga menyiapkan cadangan lahan hingga 8000 hektar untuk pengembangan kawasan.

”Jadi, kami jamin perusahaan tak mengalami kendala terkait lahan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT Trinitan Metals and Mineral , Tbk. Widodo Sucipto menyatakan, pembangunan fasilitas pemurnian nikel di KEK Palu merupakan bagian dari komitmen PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk. untuk ikut berkontribusi membangun bangsa Indonesia yang mandiri.

Menurutnya dalam kurun waktu 10 tahun PT Trinitan Metals and Minerals yang menyuplai kebutuhan industri otomotif, industri kabel, industri plastik, industri perhiasan dan industri karet berkembang cukup baik dari sisi fasilitas, sertifikasi dan lainnya.

Ia mengatakan, jika PT Trinitan telah beroperasi di KEK Palu maka akan menyerap banyak tenaga kerja. Perusahaannya akan mengutamakan tenaga kerja lokal yang ada di Kota Palu khususnya korban bencana 28 September 2018.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola, pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya peletakan batu pertama smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals Tbk.

Menurutnya, hal ini merupakam aktualisasi hasil penandatangan kerjasama antara PT. Trinitan Metals and Minerals dengan PT. BPST tanggal 16 September 2020 lalu, dimana dalam poin kerjasama tersebut PT. BPST akan menyediakan lahan seluas 200 ha.

Nantinya, kata Longki, pabrik smelter ini akan beroperasi pada tahun 2021 dengan memanfaatkan teknologi Hidrometalurgi Step Tempratur Acid Leach ( STAL) yang diklaim sebagai teknologi ramah lingkungan dan murah dari sisi investasi dibanding teknologi pemurnian nikel lainnya seperti High Pressure Acid Leach (HPAL).

Longki mengatakan, KEK Palu yang terletak di Utara Kota Palu memiliki posisi sangat strategis karena telah didukung pelabuhan besar dan bandara di Palu. Kemudian,  beradanya di pintu Utara Indonesia yang lebih dekat ke negara-negara tujuan ekspor, Asia Timur seperti Jepang, Korsel dan Tiongkok yang selama ini menjalin kerjasama industri dengan Indonesia.

“Saya berharap, di tengah pandemi Covid-19 ini KEK Palu terus berkembang dan semakin banyak investor yang mau berinvestasi di tempat ini,” harap Longki.

Sumber: timesindonesia.co.id

Read More

Gubernur Sulteng Lakukan Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals

NIKEL.CO.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Djanggola, M.Si. melakukan Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Rabu (28/10/2020).

Direktur Utama PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Andi Mulhanan Tombolotutu, SH. Menyampaikan bahwa Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Palu mengalami perkembangan sangat Pesat  diawali dari Tahun 2014 Kawasan ini adalah kawasan industri yang dibina langsung Kementerian Perindustrian dan pada Tahun 2017 kawasan ini ditingkatkan menjadi KEK. Selanjutnya pada Tahun 2020 KEK Palu di Resmikan Menko Perekonomian,

Toni, panggilan akrab Andi Mulhanan juga menyampaikan sudah ada 38 Tenan yang berinvestasi di KEK Palu, dan hari ini kita bisa Ground Breaking dari perusahaan yang berskala besar yaitu pembangunan Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metal and Mineral , Tbk. dan untuk selanjutnya ada 6 Perusahaan Besar lagi akan menyusul juga membangun Smelter di KEK Palu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT. Trinitan Metals and Minerals , Tbk. Widodo Sicipto , menyampaikan bahwa PT. TMM didirikan sejak tahun 2009 dan dalam waktu 10 Tahun berkembang sangat pesat baik dari sisi fasilitas, sertifikasi dan penjualan. Dengan penguasaan teknologi membuat produk TMM mampu mensupply kebutuhan industri dengan cor bisnis Industri otomotif, Industri kabel, industri plastik, industri karet dan industri perhiasan.

“Saat ini kami berinvestasi di Palu merupakan bagian dari komitmen PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk. untuk ikut berkontribusi untuk membangun bangsa indonesia.” terang Widodo.

Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nur Fuad  dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT. Trinitan Metals and Minerals ,Tbk yang sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Kawasan KEK Palu, demikian juga ucapan terimakasih kepada pemerintah provinsi yang sudah menfasilitasi dan memberikan kemudahan untuk berinvestasi di KEK sehingga Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT . Trinitan Metals and Minerals, Tbk dapat dilakukan dengan baik.

Nur Fuad juga menyampaikan bahwa sejak berdirinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu dari tahun 2014 sampai dengan saat ini kita sudah melihat perkembangan KEK Palu yang luar biasa.

“Sampai dengan Tri Wulan II tahun ini, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang dapat tingkat Investasi terbesar ke 3 di Indonesia,” ucap Nur Fuad.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Djanggola, M.Si menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals Tbk. Hal ini merupakan aktualisasi hasil penandatangan kerjasama antara PT. Trinitan Metals and Minerals dengan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) tanggal 16 September 2020 lalu, dimana dalam poin kerjasama tersebut dimana PT. BPST akan menyediakan lahan seluas 200 ha.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa Smelter Nikel dan Galena ini akan beroperasi tahun 2021 dengan memanfaatkan teknologi Hidrometalurgi Step Tempratur Acid Leach (STAL) yang diklaim sebagai teknologi ramah lingkungan dan murah dari sisi investasi dibanding teknologi pemurnian nikel lainnya seperti High Pressure Acid Leach (HPAL) .

Gubernur juga menyampaikan bahwa KEK Palu memiliki posisi sangat strategis sebagai pintu Utara yang lebih dekat ke negara negara tujuan ekspor Asia Timur seperti Jepang, Korsel dan Tiongkok. Gubernur juga menyampaikan bahwa KEK Palu telah mendapat pengakuan di tingkat Nasional sebagai kawasan Ekonomi Khusus terbaik di Indonesia .

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Longki menyampaikan bahwa Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Sulawesi Tengah tahun 2019 mencapai 6,7 triliun rupiah atau USD 477 juta dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 2,3 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah investasi terbesar di wilayah Indonesia bagan Timur dan daerah terbesar ke lima di Indonesia.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Trinitan Metals and Minerals , Tbk yang sudah berinvestasi di KEK Palu dan mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh Tenan yang sudah berinvestasi di KEK Palu.

“Saya bertrima kasih kepada PT. Trinitan Metals and Minerals , Tbk yang berkomitmen akan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat korban bencana” ucap Gubernur Longki.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena di kawasan KEK Palu saya nyatakan resmi dimulai  dan kita doakan semoga berjalan dengan baik dan kita yang datang sekarang dapat kita kumpul kembali dalam pengoperasian smelter PT. Trinitan Metals and Menerals, Tbk.” pungkas gubernur.

Selanjutnya Gubernur Longki bersama Direktur TMM Widodo Sucipto dan Komisaris Utama PT. TMM Insmerda Lebang menekan tombol sirine sebagai tanda dimulainya pembangunan smelter nikel dan galena PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk.

Sumber: wartaterkini.news

Read More

PT. Jaya Minerals Metal Segera Bangun Smelter Nikel di KEK Palu

NIKEL.CO.IDAnimo investor untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tengah tampaknya semakin tinggi. Apalagi Pemerintah Provinsi Sulteng memberikan kemudahan berinvestasi.

Kali ini, PT Jaya Minerals Metal (JMM) berencana berinvestasi dengan membangun smelter pengolahan nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Rencana investasi tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam kunjungannya di Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (27/10/2020).

Komisaris PT Jaya Minerals Metal, Tedy Badrujaman menyampaikan pihaknya sudah dialokasikan tempat di KEK Palu  seluas 50 ha dan berinvestasi sebesar USD 260 Juta untuk tahap pertama dengan membangun 4 Line pabrik.

“Rencana investasi sebesar USD 260 juta untuk membangun smelter nikel,” jelasnya.

Rencana investasi itu dilatarbelakangi potensi Sulteng sangat baik. Ditambah lagi Pemprov Sulteng  mendukung dan memberikan kemudahan untuk berinvestasi di lokasi KEK Palu.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT Jaya Minerals Metal, Lesli Takapaha bahwa dengan adanya Smelter Nikel di Kota Palu akan memberikan dampak positif bagi daerah.

“Smelter Nikel dibangun dengan harapan kami mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan semoga kami dapat memberikan dampak di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Menanggapi rencana itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulteng, Elim Somba, menyampaikan bahwa lokasi KEK sangat strategis dan semua instansi pendukung sudah berkantor di Lokasi KEK.

“Lokasi KEK Palu sangat strategis untuk berinvestasi,” jelasnya.

Mengenai smelter, Elim mengungkapkan saat ini  sudah ada 23 Smelter yang berproduksi dan ada yang sementara dalam tahap konstruksi.

“Berinvestasi di Sulteng  sangat menguntungkan. SDM saat ini sudah kita persiapkan melalui Politeknik Tambang cabang Untad di Morowali,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kemudahan berinvestasi, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mengatakan akan memudahkan para investor untuk berinvestasi di KEK Palu.

“Kami sangat memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga, disampaikan Pemprov Sulteng sudah merencanakan pembangunan Jalan Tol Palu -Parigi dan juga pengembangan Bandar Udara  Sis- Aljufri Mutiara Palu menjadi Bandar Udara Internasional.

Sumber: sultengraya.com

Read More

Smelter di Morowali Hanya Keruk Nikel, Kontribusi ke Daerah Nol

NIKELco.id – Gelontoran investasi smelter bernilai triliunan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kini menjadi sorotan tajam.

Pasalnya, investasi tersebut hanya bermanfaat dan dinikmati oleh segelintir orang, tetapi tidak memberi manfaat bagi masyarakat termasuk pemerintah daerah setempat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah, smelter China yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Menurut Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, hadirnya smelter di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, harusnya berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor tahun 2012, tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengelolaan dan permunian.

Longki mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah telah berupaya maksimal memberikan kemudahan dan jaminan keamanan investasi, karena diyakini selain menyerap tenaga kerja, juga dapat memberikan peningkatan dana bagi hasil dari produksi Nickel Pig Iron (NPI) yang dihasilkan dari smelter.

“Tetapi faktanya daerah tidak mendapatkan apapun,” tegas Longki Djanggola, dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2020).

Gubernur Longki mengungkapkan, situasi itu diperburuk lagi dengan adanya dualisme perijinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik smelter, yakni IUP-OP Khusus (Ijin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2018 dan IUI (Ijin Usaha Industri) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015.

Gubernur Longki pun meminta agar perusahaan smelter yang beroperasi di Sulawesi Tengah, untuk berkontribusi terhadap daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya, perusahaan smelter yang selama ini beroperasi di Morowali, tidak menyetor royalty sepeserpu ke kas daerah.

“Jangankan setor ke daerah untuk peningkatan PAD, dana CSR saja tidak diberikan kepada masyarakat di sekitar tambang. Padahal, smelter tersebut mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari hasil olahan biji nikel,” jelas Longki.

Lebih jauh Gubernur dua periode ini menerangkan, perusahaan tambang nikel yang telah membangun smelter terbesar di Indonesia saat ini ada di wilayahnya, tetapi tidak ada kontribusi yang diberikan kepada daerah. Padahal, perusahaan tambang itu telah menyetor royalti kepada negara sebesar sekitar Rp2 triliun di tahun 2018.

Menurut Gubernur, saat ini terdapat 11 smelter yang beroperasi di wilayahnya. Seharusnya, dari hasil kalkulasi, pembagian dana bagi hasil yang didapat dengan produksi 6,3 juta ton NPI per tahun dari smelter itu, sebesar sekitar Rp212,7 triliun.

Sedangkan dana bagi hasil yang didapat dari produksi smelter kata Longki, seharusnya Provinsi Sulawesi Tengah mendapat bagian Rp1,36 triliun per tahun, kemudian bagian untuk kabupaten/kota sebesar Rp2,72 trilun per tahun dan pembagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp226,9 miliar.

Bukan hanya itu lanjut Gubernur, apabila hanya produksi ore maka dana bagi hasil untuk daerah sebesar Rp81,8 triliun. Kemudian total dana bagi hasil yang didapat dari produksi ore 10 persen sebesar Rp1,31 triliun per tahun.

Selanjutnya, pembagian 32 persen bagian kabupaten/kota penghasil per tahun sebesar Rp2,61 triliun dan pembagian 32 persen bagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp218,2 miliar per tahun.

“Tapi daerah dapat apa dari semua itu?,..hanya nol,” tegas Longki.

Menurut Gubernur Longki, Pemerintah Daerah tidak menerima dana bagi hasil apapun, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 maka produk NPI yang dihasilkan oleh industry smelter dikenakan tarif nol persen.

Gubernur Longki mengatakan, pemberlakuan IUP Khusus dengan royalty hasil pengola/pemurnian akan sangat menolong pemerintah daerah selaku daerah penghasil. Jika digunakan IUI, hanya dikenakan PPh 21, PPh 22, PPh 24 dan PPh 25 tanpa ada peningkatan nilai tambah di daerah.

“Belum lagi hasil dari PPN para pekerja, jika berkantor pusat di Jakarta, maka pajaknya langsung dibayarkan di Jakarta, di daerah tidak dapat apa-apa,” ketus Gubernur Longki.

Padahal menurut Longki, perusahaan smelter yang beroperasi di daerahnya, telah menerima insentif berupa tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk termasuk bebas bea keluar untuk hasil olahan smelter yang diekspor.

“Perusahaan-perusahaan itu hanya mengeruk kekayaan dan merusak alam dan lingkungan di daerah. Kita terus dirugikan dari aktivitas tambang itu,” tegas gubernur.

Tidak hanya itu, menurut Gubernur Longki, smelter juga hanya menyerap Bijih Nikel Kadar Tinggi, sedangkan banyak perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah yang hanya memiliki kandungan bijih nikel kadar rendah. Alhasil, perusahan-perusahaan tambang tersebut tidak bisa melakukan kegiatan produksi dan penjualan ke smelter tersebut.

Gubernur Longki mengapresiasi langkah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dalam memperjuangkan Penambang Nikel Nasional, untuk harga patokan mineral (HPM) bijih nikel.

Jika transaksi bijih nikel berjalan sesuai aturan seperti yang tertuang dalam Permen ESDM No 11 Tahun 2020, secara otomatis akan berdampak juga ke PAD dari royalti yang dibayarkan oleh penambang sebesar 10 persen dari HPM.

“Secara tidak langsung, yang berkontribusi untuk PAD adalah penambang, karena royalti dan PPH dibebankan di hulu, yaitu di penambang bukan di smelter,” jelasnya.

“Jika smelter bisa melakukan transaksi pembelian bijih nikel sesuai HPM, dan bisa menyerap bijih nikel kadar rendah, maka akan terjadi keseimbangan atas pengusaha lokal, dan berdampak juga ke lingkungan dan daerah sekitar tambang,” imbuhnya.

“Saya juga ingin menyampaikan, pembentukan Tim Satgas HPM seharusnya melibatkan pemerintah daerah, karena kami yang lebih tahu bagaimana kondisi di lapangan. Tapi sayangnya, Tim Satgas HPM yang dibentuk Kemenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui Kepmenko 108 Tahun 2020 sama sekali tidak melibatkan daerah,” kata Longki.

Dalam waktu dekat ini, Gubernur Longki Djanggola berencana menginisiasi pertemuan bersama dua gubernur lainnya, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba, untuk merumuskan tentang perlunya perusahaan smelter di 3 provinsi penghasil nikel itu dapat berkontribusi terhadap daerah untuk peningkatakan PAD.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, di hadapan komisi VII DPR RI, Chief Executive Officer (CEO) PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Alexander Barus menyampaikan bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar Rp2 triliun pada 2017.

“Jumlah itu naik dibanding 2016 sebanyak Rp1 triliun,” katanya.

Pihaknya kata dia, sangat berkomitmen dan bersedia membantu meningkatkan PAD Morowali, namun terbentur dengan peraturan perundang-undangan.

“Undang-undang menyatakan bahwa seluruh pajak dan royalti harus disetor ke kas negara. Nanti pemerintah pusat yang menyalurkannya kembali ke daerah dalam hal ini Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah. Andai ada aturan yang membolehkan dan mengharuskan kami menyetor royalti dan pajak langsung ke kas Pemda Morowali dan Pemprov Sulteng, maka itu akan kami lakukan, ” kata Alexander.

Sumber: AsiaToday.id

Read More

Gubernur Sulteng Desak Perusahaan Smelter Beri Kontribusi Pendapatan Daerah

NIKEL.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola mendesak perusahaan smelter yang beroperasi di wilayahnya untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, perusahaan smelter yang selama ini beroperasi di Morowali tidak menyetor royalti ke kas daerah.

“Jangankan setor ke daerah untuk peningkatan PAD, dana CSR saja tidak diberikan kepada masyarakat di sekitar tambang. Padahal, Smelter tersebut mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari hasil olahan bijih nikel,” ungkap Longki lewat keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Pasca terbitnya aturan terkait dengan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian pada tahun 2012, Longki mengatakan bahwa pemerintah daerah berharap adanya peningkatan PAD. Sebab, pembangunan smelter banyak di bangun di daerah, seperti di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah daerah berusaha memberikan kemudahan dan jaminan keamanan investasi, karena diyakini selain menyerap tenaga kerja, juga dapat memberikan peningkatan dana bagi hasil dari produksi Nickel Pig Iron (NPI) yang dihasilkan dari smelter. “Tetapi ternyata, harapan itu tidak sesuai kenyataan,” sebut Longki.

Menurutnya, situasi itu diperburuk lagi dengan adanya dualisme perijinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik smelter. Yakni IUP – OP khusus (Ijin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2018 dan IUI (Ijin Usaha Industri) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian sesuai Peratran Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015.

Kata Longki, saat ini terdapat 11 smelter yang beroperasi di wilayahnya. Menurut perhitungannya,  pembagian dana bagi hasil yang didapat dengan produksi 6,3 juta ton NPI per tahun dari smelter itu sekitar Rp 212,7 triliun.

Sedangkan dana bagi hasil yang didapat dari produksi smelter, Longki menyebut semestinya Provinsi Sulawesi Tengah mendapat bagian Rp 1,36 triliun per tahun, kemudian bagian untuk kabupaten/kota sebesar Rp 2,72 triliun per tahun dan pembagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp 226,9 miliar.

Sementara jika hanya produksi ore nikel, dana bagi hasil untuk daerah sebesar Rp 81,8 triliun. Kemudian total dana bagi hasil yang didapat dari produksi ore 10% sebesar Rp 1,31 triliun per tahun, pembagian 32% bagian kabupaten/kota penghasil per tahun sebesar Rp2,61 triliun, dan pembagian 32% bagian kabupaten/kota lainnya sebesar Rp 218,2 miliar per tahun.

Longki menyebut, dari semua itu Pemerintah Daerah tidak menerima dana bagi hasil, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 maka produk NPI yang dihasilkan oleh industri smelter dikenakan tarif nol persen (0%).

Menurut Longki, pemberlakuan IUP Khusus dengan royalti hasil pengolahan/pemurnian akan sangat menolong pemerintah daerah selaku daerah penghasil. Jika digunakan, IUI hanya dikenakan PPh 21, PPh 22, PPh 24 dan PPh 25 tanpa ada peningkatan nilai tambah di daerah.

“Belum lagi hasil dari PPN para pekerja, jika berkantor pusat di Jakarta, maka pajaknya langsung dibayarkan di Jakarta, di daerah tidak dapat,” tuturnya.

Padahal, perusahaan smelter yang beroperasi di daerahnya telah menerima insentif berupa  tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk termasuk bebas bea keluar untuk hasil olahan Smelter yang diekspor. Longki menegaskan, jangan sampai perusahaan-perusahaan itu hanya mengeruk kekayaan dan merusak lingkungan di daerah. “Kami terus dirugikan dari aktivitas tambang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Longki juga menyoroti aktivitas smelter yang hanya menyerap Bijih Nikel Kadar Tinggi, sedangkan banyak perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah yang hanya memiliki kandungan bijih nikel kadar rendah. Akhirnya perusahan-perusahaan tambang tersebut tidak bisa melakukan kegiatan produksi dan penjualan ke smelter tersebut.

Longki pun mendorong perjuangan yang dilakukan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) terkait harga patokan mineral (HPM) bijih nikel. Pasalnya, jika transaksi bijih nikel berjalan sesuai aturan seperti yang tertuang dalam Permen ESDM No 11 Tahun 2020, akan berdampak terhadap PAD dari royalti yang dibayarkan oleh penambang sebesar 10% dari HPM.

“Secara tidak langsung, yang berkontribusi untuk PAD adalah penambang, karena royalti dan PPH dibebankan di hulu, yaitu di penambang bukan di smelter,” kata dia.

Jika Smelter bisa melakukan transaksi pembelian bijih nikel sesuai HPM dan bisa menyerap bijih nikel kadar rendah, maka akan terjadi keseimbangan atas pengusaha lokal dan berdampak juga ke lingkungan dan daerah sekitar tambang. Longki juga menyoroti, pembentukan Tim Satgas HPM seharusnya melibatkan pemerintah daerah.

“Karena kami yang lebih tahu bagaimana kondisi di lapangan. Tapi sayangnya, Tim Satgas HPM yang dibentuk Kemenko Maritim dan Investasi melalui Kepmenko 108 Tahun 2020 sama sekali tidak melibatkan daerah,” sebutnya.

Longki pun akan menginisiasi pertemuan bersama dua gubernur lainnya, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Tujuannya untuk membicarakan tentang perlunya perusahaan smelter di 3 provinsi penghasil nikel itu agar dapat berkontribusi terhadap daerah untuk peningkatan PAD.

Sumber: KONTAN

Read More