Pajak Karbon dan Dampaknya terhadap Bisnis

Oleh: Arcanda Tahar *)

AKHIR-AKHIR ini kita sering mendengar tentang pajak karbon (carbon tax) yang akan dan telah diterapkan di beberapa negara. Apa itu pajak karbon, kenapa diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap industri pertambangan? Kami akan membahasnya dalam tulisan kali ini.

Karbon banyak dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti migas, pertambangan mineral, termasuk juga aktivitas pertanian dan peternakan. Karbon dalam bentuk Carbon Dioksida (CO2), Carbon Monoksida (CO) dan juga gas Methane (CH4) dibuang ke udara dan ditengarai menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim (climate change).

Salah satu efek negatif dari perubahan iklim ini adalah naiknya rata-rata suhu bumi beberapa derajat, sehingga es di kutub utara dan selatan mencair.

Dengan cairnya es ini, garis pantai akan berubah dan banyak pulau terancam tenggelam. Semakin banyak karbon yang dibuang ke udara maka ancaman terhadap ekosistem di bumi semakin besar.

Untuk mengurangi agar karbon tidak dibuang ke udara sejumlah negara telah mengenakan pajak kepada badan usaha yang masih melakukannya. Besarnya bervariasi, tergantung negaranya.

Misalnya, di Eropa pajak karbon ber variasi antara US$ 1 dan US$ 100 per ton CO2 yang dihasilkan. Semakin besar CO2 yang dihasilkan semakin mahal ongkos produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Itulah efek jera yang diterapkan agar pelaku usaha mau beralih ke energi terbarukan dan melakukan efisiensi dari sisi penggunaan energi oleh alat-alat produksi mereka.

Namun demikian, pajak yang dikenakan ini tentu berdampak terhadap harga barang yang dihasilkan dan pada akhirnya konsumen yang harus menanggungnya.

Di sektor pertambangan, besar nya karbon yang dihasilkan dari usaha ini tergantung dari jenis komoditas (mineral). Aluminium termasuk komoditas yang menghasilkan karbon terbesar, disusul dengan baja dan nikel. Karbon dari aluminium berasal dari energi listrik murah (PLTU) yang banyak digunakan di Tiongkok.

Baja dan nikel menghasilkan karbon berasal dari pemakaian batu bara sebagai reduktor untuk pengolahan bijih besi atau bijih nikel. Ditambah lagi kalau listrik yang digunakan juga berasal dari PLTU.

Tembaga, zinc dan emas termasuk komoditas yang menghasilkan karbon rendah. Artinya, penerapan pajak karbon tidak banyak pengaruhnya terhadap harga jual komoditas ini.

Akan sangat berbeda dengan aluminium, baja dan nikel. Harganya akan naik tajam dengan diterapkannya pajak karbon.

Bagaimana dampak penerapan pajak karbon oleh beberapa Negara di dunia?

Pertama, akan banyak relokasi smelter aluminium, baja dan nikel ke negara-negara yang belum menerapkan pajak karbon. Eropa Barat dan Kanada sudah memulai pajak karbon tapi Amerika Serikat, Tiongkok dan India masih pikir-pikir.

Kedua, harga komoditas yang berubah akibat pajak karbon membuat pelaku usaha menyubstitusi mineral yang menghasilkan karbon tinggi dengan yang rendah. Misalnya, penggunaan alumunium diganti dengan tembaga untuk power transmisi.

Ketiga, penggunaan energi terbarukan di sektor pertambangan akan semakin meningkat. Walaupun listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan lebih mahal dari pada energi fosil, namun ongkos produksi secara keseluruhan akan lebih murah dengan diterapkannya pajak karbon.

Untuk lebih mudah memahami pajak karbon ini, kita umpamakan kembali dengan restoran Padang. Kalau tungku yang digunakan untuk memasak berbahan bakar kayu, maka setiap asap yang dihasilkan ditimbang kemudian di kenakan denda. Rendang adalah jenis masakan yang akan terkena pajak terbesar karena memasaknya lama dan menghasilkan asap terbanyak.

Telor balado akan kena pajak yang kecil karena tidak banyak menghasilkan asap. Akibatnya harga rendang akan naik, sementara harga telor balado relatif tetap atau naik sedikit.

Semoga usaha untuk membuat bumi lebih sehat bisa terwujud lewat inisiatif yang berkeadilan. Insyaa Allah.

*) Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Sumber : Investor Daily

Read More

Tesla Kerjasama Dengan Australia, Bagaimana Nasib Negosiasi Dengan Indonesia?

NIKEL.CO.ID – Tesla, perusahaan raksasa kendaraan listrik itu menandatangani kerjasama dengan perusahaan nikel asal Australia. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, BHP Billiton telah berhasil mengamankan kontrak pasokan nikel untuk kendaraan listrik buatan Tesla.

Lebih lanjut soal perjanjian itu, nantinya Tesla akan mendapatkan pasokan bahan baku kendaraan listrik dari sebuah tambang di Australia Barat yang terkenal sebagai salah satu tambang nikel terbesar di dunia. Sebelumnya, komoditas nikel dari tambang tersebut digunakan untuk memasok pabrik baja stainless steel.

Permintaan nikel diprediksi akan mengalami lonjakan drastis dalam satu dekade mendatang, karena kendaraan listrik akan menjadi alat transportasi yang umum digunakan di masa depan.

Elon Musk sendiri beberapa waktu yang lalu mengaku bahwa keberadaan nikel di masa mendatang akan menjadi komoditas yang paling dibutuhkan, dan kekurangan akan nikel bisa menghambat efisiensi serta kapasitas penyimpanan baterai kendaraan listrik. Masalah utamanya adalah baterai akan membutuhkan biaya sangat besar untuk diproduksi.

Kerja sama antara BHP dengan Tesla itu pun memunculkan pertanyaan akan nasib proses negosiasi antara pemerintah Indonesia yang akan berperan memasok nikel ke perusahaan asal Amerika Serikat itu. Akankah, negosiasi itu atau batal?

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa proses negosiasi kerja sama itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Namun sejauh mana perkembangannya masih belum diungkap oleh pihak Kementerian.

Awal bulan Februari lalu, Tesla dikabarkan telah mengajukan proposal soal investasi ke pemerintah Indonesia. Pihak Kementerian mengatakan bahwa proposal tersebut berbeda dengan proposal yang diajukan perusahaan lain seperti CATL atau LG. Adapun perbedaannya adalah pada pengguna teknologi dasar.

Tesla nantinya kemungkinan besar akan melakukan investasi pada bidang Energy Storage System atau ESS. ESS sendiri merupakan teknologi yang mirip dengan power bank namun kapasitas daya sangat besar yang bisa menyimpan listrik sampai 100 MW.

Pihak Tesla juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki potensi untuk bisa mengombinasikan energi baru terbarukan dengan teknologi ESS yang dimiliki Tesla.

Sumber: duniatambang.co.id

Read More

ESDM Buka Suara Soal Tudingan Nikel RI Kotor dan Tak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM menegaskan telah mengatur kegiatan penambangan nikel berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya menggenjot iklim investasi, terutama di proyek baterai, seiring dengan besarnya cadangan nikel yang dimiliki Indonesia. Meski demikian, tantangan muncul karena pasar internasional menganggap nikel Indonesia kotor, karena penambangannya belum memperhatikan aspek lingkungan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa pemerintah sudah mengatur agar kegiatan pertambangan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan. Namun dia mengakui saat ini tekanan dari dunia internasional terhadap komoditas nikel Indonesia terus berdatangan.

“Pertambangan kita sudah diatur agar menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Memang ada tekanan dunia internasional,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (1/7/2021).

Sementara, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif enggan berkomentar banyak mengenai pandangan internasional terhadap komoditas nikel RI. Pasalnya pemerintah masih fokus menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel.

“Kami batasi dulu bicara tentang nikel karena persidangan di WTO (World Trade Organization), RI melawan tuntutan Uni Eropa, sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.

Konsultan Independen di sektor pertambangan Steven Brown mengatakan bahwa saat ini konsumen sangat memperhatikan isu lingkungan pada proses penambangan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik (EV).

Oleh karena itu ia berharap agar Industri nikel di Indonesia dapat menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan. Pasalnya, kabar bahwa penambangan nikel di Indonesia memiliki rekam jejak kotor sudah mulai menyebar di pasar internasional. Ini berpotensi menurunkan pamor nikel Indonesia.

“Sudah mulai dibisikkan di pasar kalau nikel Indonesia adalah nikel kotor. Ini terutama dibesar-besarkan oleh produsen nikel di luar Indonesia yang menjadi kompetitor,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Industri nikel di Indonesia mulai serius memperhatikan persoalan tersebut.

Mengingat produsen listrik dunia mulai hitung-hitungan mengenai jumlah emisi karbon yang mereka dapatkan ketika harus mengambil nikel dari Indonesia.

“Ini menjadi topik yang sangat hangat sekarang di antara produsen mobil. Limbah juga menjadi perhatian ini sangat dibicarakan terutama di Tesla,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “ESDM Buka Suara Soal Tudingan Nikel RI Kotor dan Tak Ramah Lingkungan

Read More

Pasar Global Menyebut Nikel RI Kotor dan Tidak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Rencana pemerintah menarik investasi global dalam proyek baterai listrik rupanya masih terganjal persoalan, salah satunya mengenai aspek lingkungan. Investor dunia menilai penambangan nikel di Indonesia belum ramah lingkungan.

Konsultan Independen di sektor pertambangan Steven Brown mengatakan bahwa saat ini konsumen sangat memperhatikan isu lingkungan pada proses penambangan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik (EV).

Oleh karena itu ia berharap agar Industri nikel di Indonesia dapat menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan. Pasalnya, kabar bahwa penambangan nikel di Indonesia memiliki rekam jejak kotor sudah mulai menyebar di pasar internasional. Ini berpotensi menurunkan pamor nikel Indonesia.

“Sudah mulai dibisikan di pasar kalau nikel Indonesian adalah nikel kotor. Ini terutama dibesar-besarkan oleh produsen nikel di luar Indonesia yang menjadi kompetitor,” katanya dalam diskusi secara virtual, Selasa (29/6/2021).

Menurut dia PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) selalu menjadi acuan karena masih menggunakan fasilitas pembangkit listrik batu bara hingga 2.500 megawatt (MW) dalam operasional smelternya.

IWIP merupakan salah satu dari beberapa perusahaan smelter yang masih menggunakan listrik dari batu bara. “Baru minggu lalu. Vale mengumumkan akan membangun dengan tenaga gas tanpa batu bara,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap Industri nikel di Indonesia mulai serius memperhatikan persoalan tersebut. Mengingat produsen listrik dunia mulai hitung-hitungan mengenai jumlah emisi karbon yang mereka dapatkan ketika harus mengambil nikel dari Indonesia.

“Ini menjadi topik yang sangat hangat sekarang di antara produsen mobil. Limbah juga menjadi perhatian ini sangat dibicarakan terutama di Tesla,” ujarnya.

Fokus Kriteria ESG (environment, social, governance)

Pemerintah dinilai perlu memperbaiki iklim investasi agar bisa menarik modal Tesla dalam proyek baterai. Meski menguasai cadangan nikel dunia, bukan berarti perusahan besutan Elon Musk ini dapat terpikat begitu saja berinvestasi di Indonesia.

Meski demikian, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investasi Tesla. Salah satunya dimulai dari kriteria ESG (environment, social, governance) yakni terkait standardisasi lingkungan yang tinggi.

Namun terbitnya UU Cipta Kerja malah membuat banyak investor kecewa. Pasalnya pengamanan atau safeguard lingkungan hidup diturunkan. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu merevisi aturan sapu jagad tersebut. “Soal sosial yang menyangkut perlindungan hak pekerja. Itu juga akar masalahnya pada UU Cipta Kerja,” kata Bhima.

Kemudian terkait governance atau tata kelola bermuara pada perbaikan indeks persepsi korupsi. Turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia, maka menjadi pertimbangan tersendiri bagi Investor menanamkan modalnya.

“Masak Tesla lihat Indonesia kok peringkat indeks persepsi korupsinya setara Gambia? Ya pasti berpikir ulang untuk menanam modalnya,” ujarnya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Indonesia Berpeluang Memimpin Masa Depan Hijau

Indonesia berpeluang besar dalam pembangunan masa depan hijau karena memiliki cadangan hutan tropis yang bisa berkontribusi dalam menjaga atmosfer dunia dan menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang.

NIKEL.CO.ID – Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memimpin pembangunan yang lebih hijau dan berperspektif iklim. Selain keberadaan hutannya, Indonesia memiliki salah satu potensi energi baru terbarukan terbesar di dunia dan beberapa deposit nikel serta mineral lain terbesar yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi energi baru terbarukan.

Hal ini dikemukakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021) malam. ”Kami berharap Indonesia, sebagai Presiden G20 mendatang, akan berdiri dan memimpin dunia dengan teladannya dalam membuat komitmen yang kuat untuk Net Zero dan menyelaraskan NDC-nya untuk diletakkan di jalur yang benar agar dapat dilaksanakan sehingga bisa memberi manfaat bagi Indonesia dan menyelamatkan planet kita,” kata Owen.

Menurut Owen, Indonesia berpeluang besar dalam pembangunan masa depan hijau karena sejumlah alasan, di antaranya memiliki cadangan hutan tropis yang bisa berkontribusi dalam menjaga atmosfer dunia dan menyediakan mata pencaharian berkelanjutan bagi jutaan orang Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan terbesar di dunia, serta beberapa deposit nikel dan mineral lain terbesar yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi energi baru terbarukan.

Owen mengatakan, Inggris meminta semua negara untuk berkomitmen mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan maju dengan target ambisius 2030 yang sejalan dengan tujuan ini.  ”Melakukan lebih sedikit berarti kita berisiko gagal membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat, dan jutaan orang akan menderita,” ujarnya.

Menurut Owen, semua negara, termasuk Indonesia, dapat mempercepat transisi emisi nol bersih sejak sekarang sambil menumbuhkan ekonomi mereka lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendukung pengentasan kemiskinan dan kemakmuran. ”Dari pengalaman kami sendiri, pendanaan sektor publik dan swasta mengalir lebih cepat ke investasi hijau,” ujarnya.

Sekalipun memiliki potensi besar memimpin pembangunan yang lebih ramah iklim, kepemimpinan Indonesia kerap dikritik. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, misalnya, menilai pidato Presiden Joko Widodo pada Leaders Summit on Climate bulan lalu tidak menunjukkan kesadaran terhadap krisis iklim.

Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin arah kebijakan global agar mendukung upaya adaptasi negara-negara terdampak. (Nur Hidayati)

Menurut Nur, dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi tidak menyampaikan komitmen penurunan emisi yang agresif dalam pertemuan para pemimpin dunia. Padahal, sebagai salah satu negara yang terdampak krisis iklim, sekaligus salah satu penyumbang emisi besar, menurut Nur, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin arah kebijakan global agar mendukung upaya adaptasi negara-negara terdampak.

”Sayangnya, dalam pertemuan ini Presiden justru melakukan business as usual, yaitu penanganan perubahan iklim berbasis proyek, yang dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya terbukti tidak berhasil dan tidak berkelanjutan. Di tengah urgensi krisis iklim, Presiden justru tampil ambigu, alih-alih mengambil langkah kepemimpinan yang berani, yang bisa menginspirasi para pemimpin dunia lainnya,” kata Nur Hidayati.

Akhiri Penggunaan Batubara

Pidato Presiden terpilih COP26 (Conference of the Parties) tentang perubahan iklim, Alok Sarma, dalam pidatonya di Glasgow, kemarin, mengatakan, COP26 tahun ini yang akan diselenggarakan di Inggris menjadi peluang terbaik dunia untuk membangun masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau.

COP26 akan mempertemukan para negosiator iklim dari 196 negara, pelaku bisnis, organisasi, para ahli, dan pemimpin dunia di SEC di Glasgow mulai tanggal 1 hingga 12 November 2021. ”Saya yakin bahwa para pemimpin dunia akan mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, dan bukan sekedar menunggu nasib,” ujar Sharma

Dalam mempersiapkan pidatonya, Sharma menanyakan kepada anak perempuannya tentang pesan apa yang harus dia berikan kepada para pemimpin dunia tentang prioritas mereka. ”Responsnya sederhana, yaitu, ’tolong beri tahu kepada mereka untuk memilih planet ini’.  Dan itulah pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Pesan dari putri saya. Pesan dari generasi mendatang. Inilah momen kita. Tidak ada kesempatan kedua. Ayo kita pilih planet ini,” sebut Sharma.

Menurut Sharma, apabila kita serius untuk mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius, kita harus mengurangi separuh emisi global pada tahun 2030. ”Oleh karena itu, Glasgow harus menjadi KTT yang mengakhiri penggunaan batubara. Kita bekerja secara langsung dengan pemerintah dan melalui organisasi internasional, untuk mengakhiri pembiayaan batubara secara global,” tuturnya.

Menurut Sharma, hari-hari penggunaan batubara sebagai sumber energi termurah sudah lewat. ”Kita harus menjadikan COP26 sebagai momen penting untuk mengakhiri penggunaan batubara, sambil mendukung pekerja dan komunitas untuk melakukan transisi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta negara-negara anggota G-7 memimpin transisi menuju ekonomi hijau dengan meninggalkan tenaga batubara. ”Kita juga harus bekerja dengan negara-negara berkembang untuk mendukung transisi mereka ke energi bersih,” jelas Sharma.

Menurut dia, Inggris telah menjadi contoh adanya transisi ini. Pada tahun 2012, 40 persen listrik Inggris berasal dari batubara, tetapi saat ini hanya tinggal kurang dari 2 persen. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, Inggris mengembangkan sektor angin lepas pantai terbesar di dunia. Melalui komitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga 78 persen pada tahun 2035, Inggris akan sepenuhnya menghentikan penggunaan tenaga batubara pada tahun 2024, serta mengakhiri penjualan kendaraan bensin dan diesel baru pada tahun 2030.

Sumber: KOMPAS.ID

Read More

STAL, Terobosal Teknologi Pengolahan Nikel Yang Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Konsultan ESG (Environmental, Social and Governance) dari PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan (MRKL), Aldi Muhammad Alizar menyoroti pentingnya kehadiran teknologi pengolahan nikel yang berfokus pada aspek ESG.

Menurut Aldi, High Pressure Acid Leach (HPAL) merupakan teknologi pengolahan nikel untuk battery grade secara hidrometalurgi, yang banyak dipilih oleh smelter di Indonesia saat ini.

Namun, mengacu kepada paparan “Kinerja Sektor Komoditas dan Energi serta Kebijakan Hilirisasi 1Q2021” yang disampaikan Kemenko Marves dalam acara Finalisasi Pengujian Teknologi STAL oleh Kementerian ESDM dan TMM, pengelolaan limbah merupakan kendala terbesar dalam memproses bijih limonite melalui teknologi HPAL.

“Cara pengelolaan limbah HPAL dengan menempatkan limbah di bawah area laut dalam (Deep Sea Tailings Placement) dianggap berpotensi tinggi mencemari biodiversitas,” ujarnya.

“Padahal, cara ini adalah cara pengelolaan limbah yang saat ini dipertimbangkan oleh perusahaan pengolah nikel, untuk pengoperasian smelter HPAL milik mereka kelak,” ungkap Aldi.

Karena itu, Aldi meyakini, Indonesia membutuhkan teknologi pengolahan nikel yang berfokus pada aspek ESG, seperti teknologi hidrometalurgi Step Temperature Acid Leach (STAL) yang kini dikembangkan PT Trinitan Metals & Minerals Tbk (TMM).

Tujuannya, kata dia, adalah untuk mengakomodir investor asing yang ‘memelototi’ aspek ESG dan menjadikannya sebagai syarat utama dalam berinvestasi, seperti Elon Musk dan Tesla, yang mensyaratkan hal itu untuk berinvestasi di Indonesia.

Dia menilai, STAL merupakan terobosan teknologi ramah lingkungan yang dapat mendukung upaya Pembangunan Rendah Karbon yang sedang marak di Indonesia.

“Selain rendah karbon, STAL juga tidak membutuhkan pengelolaan limbah yang rumit, serta mendukung transparansi dalam bentuk digitalisasi data dan informasi sehingga meningkatkan akuntabilitas kepada shareholder dan stakeholder,” ungkap Aldi.

Aldi meyakini, teknologi STAL akan membawa dampak positif berupa kesejahteraan sosial dan ekonomi yang hijau, kepada masyarakat dan penambang nikel skala menengah.

Direktur Utama TMM Petrus Tjandra menyatakan, teknologi STAL mengaplikasikan zero waste managament dalam pengoperasiannya, dimana limbah olahan yang dihasilkan akan dapat diproses lagi menjadi by-product (produk samping), dalam bentuk iron ore untuk digunakan oleh industri baja, maupun bentuk batu bata (brick) yang dapat digunakan untuk membangun jalan maupun jembatan.

Petrus menjelaskan jika TMM melalui entitas anak perusahaannya, PT Hydrotech Metal Indonesia (HMI) juga telah menginisiasi Green+ Program, yang berfokus pada aspek ESG.

Program ini, kata dia, akan menjamin/mensertifikasi bahwa teknologi STAL sudah memprioritaskan lingkungan hidup dalam pengoperasiannya, untuk mencapai ekonomi rendah karbon, berdaya bahan dan sumber daya yang efisien.

“Green+ Program akan memastikan bahwa potensi pencemaran lingkungan akan dapat terdeteksi secara lebih dini, melalui kontrol digital yang dapat mengeluarkan data gas buang, maupun limbah olahan secara real time dan dapat terhubung dengan pihak yang berkepentingan,” ujar Petrus.

Petrus menambahkan jika aspek environmental, social and governance (ESG) adalah fokus utama TMM dalam setiap rencana implementasi teknologi STAL.

Hal ini, kata dia, merupakan wujud komitmen perseroan untuk menjawab pertanyaan seputar masalah lingkungan hidup dalam hilirisasi nikel, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola nikel nasional yang ramah lingkungan.

Menyikapinya, Asisten Deputi Bidang Investasi Strategis Kemenko Marves, Bimo Wijayanto mengapresiasi komitmen TMM untuk fokus kepada aspek environmental, social and governance (ESG) dalam setiap rencana implementasi teknologinya.

Menurutnya, ini merupakan salah satu langkah maju yang dapat membantu pemerintah untuk menjawab pertanyaan tentang how green is exploitation of our mineral resources.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “STAL Siap Jadi Terobosan Teknologi Pengolahan Nikel yang Ramah Lingkungan“.

Read More

Rencana Pembangunan Kawasan Industri Logam Di Kalimantan Dikecam Internasional

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikabarkan akan mengembangkan smelter logam baru yang dibangun dengan raksasa baja dan nikel China.

Namun, kritik tidak berhenti mengalir untuk industri yang baru rencana itu.

Dilansir dari South China Morning Post, smelter nikel yang dibangun Indonesia bersama Tsingshan Holding Group itu akan dibangun di Kalimantan.

Smelter baru digadang-gadang akan menyediakan Indonesia dengan investasi yang memang diperlukan untuk mengembangkan industri baterai kendaraan elektrik (EV) di Indonesia.

Namun banyak pakar lingkungan memperingatkan proyek itu berbahaya.

Perlu penanganan yang hati-hati agar tidak merusak lingkungan dan komunitas sekitar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengatakan minggu lalu jika Indonesia berbicara dengan Tsingshan dan Fortescue Metals Group dari Australia untuk membangun estate industrial baru sebagai tempat peleburan bijih besi, bijih nikel dan tembaga.

Ketiga logam itu penting untuk menyediakan kebutuhan global untuk teknologi baru.

Smelter itu akan berada dekat pembangkit listrik hidropower 11 ribu megawatt di provinsi Kalimantan Utara, yang saat ini sedang dibangun oleh perusahaan konstruksi energi China PowerChina dan perusahaan Indonesia Kayan Hydro Energy.

Fase pertama proyek pembangkit listrik hidropower itu diharapkan selesai pada 2025 mendatang.

Namun tambang Australia Fortescue Metals, salah satu penyumbang penting bijih besi Australia ke China, menjelaskan mereka tidak bekerjasama dengan Tsingshan untuk membangun estate industri baru, terutama pabrik smelter.

Alih-alih membantu China, melalui anak perusahaannya, Fortescue Future Industries, mereka akan membantu pemerintah Indonesia membangun lebih banyak proyek energi hijau seperti hidropower negara dan sumber geothermal.

Sesuai kesepakatan yang disepakati kedua negara tahun lalu, Fortescue Future Industries mengatakan akan melakukan studi kecocokan untuk mengembangkan lebih banyak proyek hijau bebas karbon.

Perusahaan itu juga akan membangun pembangkit listrik geothermal 25 Gigawatt (GW) dan pembangkit listrik 60 GW di Papua dan Kalimantan Timur dan Utara.

Proyek-proyek ini akan menguntungkan lebih banyak bisnis lokal dan rantai suplai mereka serta mendulang ekspor Indonesia, klaim perusahaan Australia itu.

“FFI berupaya mengambil posisi pemimpin dalam energi hijau dan industri produk hijau, menguatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja saat kita berpindah dari bahan bakar fosil,” ujar CEO Fortescue Future Industries di This Week in Asia.

Menarik investor

Scott Ye, direktur PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, mengatakan rencana membangun pabrik logam di Kalimantan masih “didiskusikan”.

Bijih nikel yang ditambang dari tambang itu sebagaimana yang ditambang dari tambang nikel lain, Tambang Industri Morowali, kini digunakan besar-besaran untuk produksi stainless steel.

Namun Indonesia akan menggunakannya untuk produksi baterai lithium-ion tahun 2024.

Membangun smelter dekat pembangkit listrik hidropower artinya Tsingshan bisa mencapai tujuannya mengoperasikan tambang nol-karbon.

Dengan ini, tuntutan untuk menjadi pembuat kendaraan elektrik global akan terpenuhi.

Tsingshan bulan lalu umumkan mereka akan membangun 2000 megawatt pembangkit listrik solar dan angin di Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Sampai saat ini, smelter nikel di Indonesia bergantung pada energi dari pembakaran batubara.

“Ada banyak permintaan (untuk nikel hijau) dari baik perusahaan EV China atau negara lain.

“Namun ada juga banyak tekanan dari pemerintah, contohnya China, untuk mengurangi emisi karbon dioksida,” ujar Ye saat webinar yang diprakarsai Klub Koresponden Luar Negeri Jakarta.

Elon Musk, CEO Tesla, tahun lalu mengatakan perusahaannya akan memberikan “kontrak raksasa” untuk pembuat baterai yang dapat menyediakannya dengan nikel ramah lingkungan.

Indonesia sudah menargetkan untuk mendapatkan kontrak itu.

Nikel kembali dicari berkat pasar EV tapi juga karena AS dan negara lain mencari cara mengamankan rantai suplai logam penting itu, mengurangi ketergantungan pada satu penyuplai saja.

Indonesia sendiri memiliki sumber daya nikel terbesar di dunia yang diharapkan bertahan lebih dari 30 tahun.

Indonesia dulunya adalah produsen nikel terbesar sampai mendapat larangan ekspor bijih nikel tahun lalu untuk mengembangkan rantai suplai yang lengkap.

Kini tantangan yang dimiliki Indonesia adalah kurangnya dana, kemampuan dan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan sektor nikel, ujar Lin Che Wei, pendiri firma peneliti di Indonesia, Independent Research and Advisory Indonesia.

Tantangan lainnya adalah ancaman kerusakan lingkungan, yang berarti pabrik logam nikel harus tidak memiliki dampak negatif terhadap komunitas lokal dan hutan di Kalimantan.

Sumber: Intisari Online

Read More

Investasi dan Pertaruhan Sumber Daya Alam

Oleh: Prima Gandhi *)

HIDUP yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Apa yang dikatakan Sutan Syahrir, perdana menteri pertama Republik Indonesia dirasa cocok menggambarkan asa sebuah peristiwa bersejarah terkait investasi sektor sumber daya alam (SDA) Indonesia di Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan LG Energy Solution, perusahaan baterai kendaraan listrik asal Negeri Ginseng pada 18 Desember 2020. MoU ini meliputi kerja sama proyek investasi di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining), industri prekursor dan katoda. Peristiwa ini ramai dibahas pada awal 2021 di berbagai media massa dan elektronik.

Betapa tidak, penandatanganan MoU senilai Rp143 triliun akan membuat Indonesia sebagai pusat industri sel baterai kendaraan listrik dunia. Nilai kerja sama industri ini konon menjadi yang terbesar sejak Orde Reformasi bergulir. Ini menjadi angin segar awal 2021 di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Penandatangan MoU ini menjadi lembaran baru bagi pengambil kebijakan terkait energi terbarukan di Indonesia sekaligus cambuk bagi DPR yang sedang merancang undang-undang energi baru terbarukan (EBT). RUU EBT menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI pada 2021.0

Dampak Positif

Hemat penulis jika kerja sama industri baterai kendaraan listrik terealisasi maka selain dampak ekonomi, ada dampak budaya, dan lingkungan yang akan terjadi. Dampak ekonomi adalah kenaikan pertumbuhan ekonomi. Potensi pertumbuhan ekonomi didapat dari royalti pertambangan, pengenaan pajak dari proses hulu, hilirisasi produk serta belanja karyawan, smelter dan tambang. Potensi ini akan memperkuat kedaaan fiskal negara. Namun, potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan terasa hambar apabila tidak diikuti oleh lahirnya pengusaha baru tingkat lokal.

Kita ketahui bersama bahwa jaringan pengusaha China mendominasi ekosistem bisnis tambang dan industri nikel di Indonesia. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik adalah nikel. Pengusaha Negeri Tirai Bambu memiliki modal, bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja dalam industri tambang nikel. Bahkan, mereka pun menjadi kontraktor pengerjaan smelter.

Sementara itu pengusaha lokal jarang mempunyai posisi dalam rantai bisnis ini. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengintervensi serta menemukan keunggulan komparatif pelaku usaha lokal dalam rantai bisnis baterai kendaraan listrik dari sektor hulu sampai hilirnya. Tujuannya agar pengusaha lokal dapat mengisi ruang-ruang ekonomi pada rantai bisnis ini.
Kemudian, dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya industri ini adalah mengurangi laju pemanasan bumi. Bumi semakin panas akibat kemajuan teknologi yang mempercepat laju peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer sehingga menghambat pelepasan hawa panas dari bumi ke luar angkasa.

Saat ini penduduk dunia terus menyuarakan tuntutan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan berbagai macam media. Salah satu bentuk tuntutannya adalah penggunaan mobil listrik secara luas sebagai salah satu bentuk langkah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil serta emisi Nitrogen Dioksida (NO2) dan Karbon Dioksida (CO2).

Ketika terjadi pandemi Covid-19 diketahui bahwa kualitas udara membaik. Data penurunan kadar NO2 dan CO2 di beberapa kota besar dunia menjadi parameternya. Kota Madrid mengalami penurunan kadar NO2 sebesar 48 % , Milan 47% Paris 54%, dan Roma 49 % (ESA, 2020). Tercatat Di China, emisi CO2 turun sekitar 25% ketika lockdown diterapkan (Carbon Brief, 2020). Tren ini bisa diteruskan pasca pandemi dengan penggunaan kendaraan listrik.

Kehadiran industri baterai kendaraan listrik di Indonesia menjadi bukti konkret komitmen negara dalam mejaga kualitas udara global serta mendukung perkembangan dunia yang ramah lingkungan.

Dampak Negatif

Selain dampak positif yang sudah dijabarkan di atas, pemerintah harus mewaspadai dampak negatif yang dapat timbul akibat adanya industri baterai kendaraan listrik. Dampak negatif yang penulis maksud adalah munculnya bencana alam dan paradoks natural resource curse. Letak astronomis Indonesia menyebabkan negeri ini rawan bencana alam. Banjir, gelombang pasang, tanah longsor, hingga erupsi gunung api seperti yang terjadi di Indonesia di awal 2021 adalah bencana alam tahunan khas Indonesia.

Hasil analisis Lapan (2021) menunjukkan bahwa curah hujan tinggi dan turunnya lahan luas hutan primer menjadi penyebab bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan awal tahun ini.Telah terjadi penurunan hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar dalam sepuluh tahun terakhir di Kalimantan sebesar 13.000 hektare, 116.000 hektare, 146.000 hektare, dan 47.000 hektare. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan lahan tambang bahan mineral.
Terkadang tingkah laku manusia yang merusak ekosistem alam memperparah dampak bencana yang terjadi. Berdasarkan pengalaman ini, jangan sampai masifnya penambangan nikel untuk bahan baku industri baterai listrik membuat bencana baru di daerah penambangan nikel.

Dampak negatif selanjutnya adalah paradoks natural resource. Paradoks ini menggambarkan fenomena di mana daerah yang kaya sumber daya alam tidak serta merta menjadi daerah kehidupan masayarakatnya sejahtera. Namun sebaliknya, justru bisa menjadikan masyarakat menjadi lebih miskin.

Kemiskinan masyarakat setelah adanya eksploitasi sumber daya alam biasanya berbanding lurus dengan masifnya kerusakan alam dan lingkungan. Kerusakan ini berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Selain dampak terhadap lingkungan, tidak jarang kekayaan sumber daya alam memicu konflik sosial, seperti konflik lahan tambang dengan masyarakat, kesenjangan dan ketimpangan pembangunan ekonomi.

Nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang dieksploitasi, diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar tambang nikel. Kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang nikel yang dijadikan bahan baku industri baterai kendaraan listrik harus menjadi salah satu indikator penilaian sukses tidaknya pendirian industri ini di Indonesia.

Terakhir, kembali ke awal tulisan, penulis berharap pemerintah bisa memenangkan pertaruhan kelimpahan sumber daya alam Indonesia ini. Sehingga lahirnya industri baterai kendaraan listrik bisa mewujudkan apa yang termaktub dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 bukan menimbulkan bencana alam baru. Semoga.

*) Prima Gandhi adalah Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University

Sumber: SindoNews.com

Read More

Kebijakan Joe Biden Bakal Mengangkat Harga Nikel Hingga ke Level US$ 20.000

Kebijakan Joe Biden untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan akan mendorong harga nikel hingga tembus USD 20 ribu per ton.

NIKEL.CO.ID – Salah satu program Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden ketika resmi memimpin nanti adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan, terutama di sektor transportasi seperti kendaraan listrik. Hal ini nantinya bakal berdampak terus meningkatnya harga nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai.

Selama masa kepemimpinannya, Biden berencana mengalokasikan anggaran sebesar USD 2 triliun untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan secara signifikan pada sektor transportasi, listrik, dan bangunan. Biden juga menekankan pentingnya mengurangi emisi bahan bakar fosil secara signifikan.

Dikutip dari program 2nd Session Closing Market IDX Channel, Rabu (20/1/2021), Biden juga menargetkan sejumlah hal lainnya yakni seperti sektor listrik bebas emisi pada tahun 2035, dan meningkatkan empat juta bangunan selama empat tahun untuk memenuhi standard tertinggi efisiensi energi.

Kemudian, Biden juga menargetkan akan mengganti kendaraan pemerintah dengan kendaraan listrik, dan menargetkan Amerika Serikat dapat mencapai nol emisi sebelum tahun 2050. Kebijakan Biden ini diakui akan mendorong harga nikel hingga tembus USD 20 ribu per ton.

Adapun fokus pemerintahan Biden pada kendaraan listrik, berpotensi mengangkat permintaan nikel yang merupakan bahan baku pembuatan baterai pada kendaraan listrik.

Situasi ini diakui analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana, akan memberikan efek positif pada saham-saham pertambangan nikel.

“Saham-saham consumer goods juga bisa dicermati karena ada probabilitas naik dalam waktu dekat,” kata Herditya dalam program 2nd Session Closing Market IDX Channel, Rabu (20/1/2021).

Selain saham pertambangan nikel, Herditya juga melihat prospek positif pada saham barang konsumsi dan perbankan. Pasalnya, Biden juga akan mengeluarkan dana jumbo sebesar USD 1,9 triliun untuk program vaksinasi Covid-19 dan stimulus ekonomi.

Kondisi ini dinilai akan memberikan sentimen positif pada IHSG dan saham perbankan sebagai kontributor terbesar. IHSG dinilai akan menjadi yang pertama diburu para investor.

Sumber: IDXChannel.com

Read More

Aspek Lingkungan Masih Jadi Masalah Pada Penambangan Nikel

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi penggunaan teknologinya yang tak ramah lingkungan dapat membuat investor tak tertarik menanamkan uangnya di sini.

NIKEL.CO.ID –  Berbagai upaya untuk menarik investasi masuk ke Indonesia terus pemerintah lakukan. Mulai dari penyederhanaan izin hingga penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun, sebenarnya yang tak kalah penting adalah aspek lingkungan. Investor saat ini sangat memperhatikan hal itu dalam portofolionya. Pasalnya, dunia sedang bertransisi menuju energi bersih. Negara-negara maju juga sudah memasang target pemangkasan emisi karbonnya, seperti Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi penggunaan teknologinya yang tak ramah lingkungan dapat membuat investor tak tertarik menanamkan uangnya di sini.

“Kami berusaha menarik investasi yang memperhatikan proteksi lingkungan dari sisi teknologinya,” ujarnya.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. Secara global, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan menghasilkan 800 ribu ton.

Di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Filipina dan Rusia dengan produksi masing-masing 420 ribu ton dan 270 ribu ton. Lalu, nomor empat adalah New Caledonia sebesar 220 ribu ton dan negara lainnya mencapai 958 ribu ton.

Dampak lingkungan yang timbul dari proses kegiatan tambang nikel masih menjadi persoalan. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan isu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari slag (limbah) nikel hingga kini belum tuntas.

Koordinasi dengan pihak terkait telah pemerintah lakukan. Namun, sampai sekarang belum ada solusinya.

“Salah satu penentu keberhasilannya adalah bagaimana membuang limbah dari proses HPAL (high pressure acid leaching) ke laut. Ini belum tuntas,” kata Irwandy dalam acara Indonesia Mining Outlook 2021, Selasa (15/12/2020).

Pemerintah Genjot Hilirisasi Minerba

Pemerintah sedang menggenjot hilirisasi minerba. Hal ini bertujuan agar komoditas tambang mempunyai nilai tambah dan dapat mendongkrak penerimaan negara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan target pembangunan pabrik pemurnian atau smelter yang dapat dibangun untuk mendukung hilrisasi hingga tahun 2024 sebanyak 53 unit. Total investasinya mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 284 triliun.

Untuk batu bara, karena produknya dominan berkalori rendah, maka hilirisasi menjadi upaya untuk meningkatkan nilainya.

“Kami mendorong perusahaan batu bara melakukan transformasi dari menjual bahan mentah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi menjual produk untuk industri,” ucap Arifin.

Proyek hilirisasi batu bara rencananya bakal menghasilkan dimethyl ether atau DME untuk menggantikan liquefied petroleum gas alias LPG. Dampak akhirnya, impor bahan bakar untuk memasak tersebut dapat berkurang.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan kebutuhan LPG atau elpiji domestik saat ini 70% masih impor.

“Konsumsinya perlu disubtitusi untuk mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” kata dia pada 7 Desember lalu.

Dengan penggunaan DME, impor elpiji berkurang hingga 1 juta ton per tahun. Cadangan devisa dapat hemat hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan neraca perdagangan Rp 5,5 triliun per tahun.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Aspek Lingkungan Masih Jadi Masalah Pada Penambangan Nikel

Read More