Kementerian ESDM Keluarkan Keputusan Menteri Soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan

NIKEL.CO.ID –  Keputusan Mesdm Nomer 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi,dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam,Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan telah terbit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif telah menetapkannya pada 21 Juli 2021.

“Kepmen itu akan memperpendek rantai birokrasi.Sebelumnya penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dimohon oleh pemohon ditetatapkan oleh Menteri.Setelah kepmen tersebut, cukup dirjen yang menetapkan,” kata Kepala Pokja Informasi Ditjen Minerba Kesdm Sonny Heru Prasetyo, Jumat (25/06/2021) di Jakarta.

Ruangenergi.com mendapatkan salinan dari isi Kepmen Nomer 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pernohonan, Evaluasi,dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk luasan wilayah sampai dengan:

a. 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan; dan

b. 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan untuk pemberian luasan diatas 100 (seratus) hektare diberikan dalam hal golongan/komoditas digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayaioleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

KETIGA : Pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan untuk luasan diatas 100 (seratus) hektare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

b. nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan

c. surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan, yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

KELIMA : Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat data penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan antara lain:

a. nama pemohon;

b. golongan/komoditas;

c. luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan

d. lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (provinsi dan kabupaten/kota), secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Dalam hal pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menimbulkan ketidakefektifan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Batuan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran VI dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan,Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021. Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Untuk Menarik Investasi, Mendagri Minta Pemda Segera Selesaikan Batas Wilayah

NIKEL.CO.ID – Kemudahan perizinan investasi di daerah saat ini menjadi perhatian penting Presiden Jokowi , terutama dalam upaya pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 ini. Pemerintah pusat mendorong daerah agar segera melakukan deregulasi atau pemangkasan peraturan yang memperlambat perizinan dalam berusaha dan tidak ada pungli.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakankehadiran investasi sangat penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Pandemi membuat daerah kehilangan penghasilan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Namun, ada tiga daerah yang tetap bertahan bahkan penghasilan daerahnya mencapai surplus.

“Tiga provinsi ini karena ada investasi. Ada perusahaan besar yang tetap beroperasi, yakni di Papua, itu ada Freeport yang tetap ekspor emas, tembaga. Maluku Utara, juga ada perusahaan yang bergerak di nikel juga. Lalu, Sulteng juga sama nikel,” ujar Tito dalam Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Wali Kota tentang Penegasan Batas Daerah dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Jumat (30/4/2021).

Dalam dapat yang dihadiri Pj Gubernur Kalsel Safrizal, Gubernur Sumsel Herman Deru, Gubernur Banten Wahidin Halim, bupati/wali kota, Ketua BIG Aris Marfai, Ketua LAPAN Thomas Jamaluddin, serta Direktur Topografi TNI AD,Tito menjelaskan bahwapemerintah pusat ingin mendorong percepatan dan pengembangan investasi di daerah melalui UU Cipta Kerja.

Salah satu caranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah yang menjadi acuan dasar dalam penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

“PP ini mencoba membongkar hambatan utama dalam berusaha atau berinvestasi di daerah. Apa itu? Soal batas wilayah yang jelas. Banyak daerah yang batas wilayahnya belum jelas sehingga tidak memiliki RTRW dan RDTR yang jelas. Akhirnya, investor mau mengurus izin bingung, harus ke provinsi atau kabupaten/kota mana dan tidak dapat kejelasan juga,” papar Tito.

Sementara itu, Plh Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan pihaknya sudah membentuk 12 tim dari seluruh Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kemendagri. Tim ini akan bekerja sama dengan Direktorat Topografi TNI AD, LAPAN, BIG, Pushidrosal dan BNPP untuk terjun ke lapangan menyelesaikan batas wilayah tersebut.

“Nantinya akan ada 4 langkah utama yang akan dilakukan, yakni pertama penyiapan dokumen yang terdiri dari UU POB, PP, perda, peta wilayah, peta dasar dan citra satelit. Kedua, pelacakan batas. Ketiga, pengukuran dan penentuan posisi batas. Keempat, pembuatan peta batas,” terang Suhajar.

Suhajar secara terbuka meminta kerjasamanya dari pemda. Pasalnya, berdasarkan PP tersebut, penyelesaian batas wilayah diberikan waktu selama lima bulan. PP ini disahkan pada Februari lalu. Artinya, tinggal tersisa dua bulan.

“Masih ada 311 segmen batas yang belum selesai. Jika pemda tidak sepakat, dalam jangka waktu (sampai) 2 Juli, PP ini memberikan amanat dan mandat kepada Mendagri untuk menetapkan batas daerah melalui Permendagri paling lama 1 bulan alias 2 Agustus,” jelasnya.

Sebagai informasi, segmen batas daerah seluruh Indonesia berjumlah 979. Rinciannya, 165 segmen batas daerah antarprovinsi dan 814 segmen batas daerah antarkabupaten/kota. Sampai dengan April 2021 lalu, segmen batas antar provinsi yang sudah ditetapkan Permendagri sebanyak 138 segmen (83,6%) dan 530 (65,11%) segmen batas antar kabupaten kota.

Sumber: SindoNews

Read More