Evaluasi Total Program Hilirisasi Nikel di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Program hilirasasi nikel yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia kini menjadi sorotan luas. Pasalnya, program itu dinilai hanya menguntungkan investor asing terutama China dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi rakyat Indonesia.

Dengan kondisi itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi komprehensif terhadap program hilirisasi nikel nasional.

“Program hilirasasi nikel ini sudah waktunya dievaluasi secara menyeluruh karena manfaat dari seluruh rantai nilai program hilirisasi nikel yang berjalan sekarang tidak adil dan hanya menguntungkan investor asing terutama China,” tegas Mulyanto melalui keterangan tertulisnya Minggu (01/08/2021).

Padahal kata Mulyanto, Pemerintah dari awal berjanji akan memaksimalkan pendapatan negara dari kerjasama hilirisasi nikel ini.

“Namun berdasarkan hitung-hitungan ekonom Faisal Basri dari seluruh rantai nilai proyek hilirisasi nikel ini, Indonesia hanya mendapat keuntungan maksimal 10 persen. Sementara sisanya 90 persen dinikmati oleh investor asing,” ujarnya.

Dikatakan, dalam jangka pendek belum terasa manisnya program hilirisasi nikel ini bagi masyarakat.  Yang terasa masih pahitnya saja. Misalnya masyarakat tidak bisa menikmati harga nikel internasional yang tinggi, serta datangnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditengarai adalah para pekerja kasar dengan visa turis bukan visa pekerja. Belum lagi pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah proses pengolahan.

Padahal kata dia, amanat konstitusi sangat jelas, bahwa Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan kekayaan alamnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

“Prinsip ini juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah saat bermitra dengan China termasuk yang terkait dengan hilirisasi nikel ini,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menilai sebenarnya hilirisasi nikel ini adalah program sangat bagus. Harapannya Indonesia dapat mengekspor barang jadi dengan nilai tambah tinggi. Dengan demikian, penerimaan Negara akan meningkat. Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini dapat diserap banyak tenaga kerja lokal.

Namun kenyataan hilirisasi yang terjadi masih menghasilkan nilai tambah yang rendah. Sebanyak 80 persen produk yang dihasilkan industri smelter nasional baru sebatas bahan setengah jadi berupa feronikel yang berkadar rendah (NPI). Sementara hasil pengolahan berupa stainless steel (SS) hanya 20 persen.

“Sampai sekarang bahan nikel murni untuk industri baterai belum ada. Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah.

“Tadinya kita berharap Tesla memilih tambang di Indonesia untuk industri baterai mereka, karena cadangan nikel kita yang besar dan harga yang relatif murah. Namun faktanya, berdasarkan hitung-hitungan bisnis riil, mereka lebih memilih mitra tambang nikel di Australia ketimbang kita,” ujar Mulyanto.

Mantan Sekretaris Kemenristek era Presiden SBY ini melihat saat ini yang aktif bicara hilirisasi nikel hanyalah Menteri ESDM dan Menko Marinves. Sementara Menteri Perindustrian malah tidak menonjol perannya. Padahal isu hilirisasi ini terkait erat dengan industrialisasi.

“Pemerintah kurang kompak dalam program ini. Namanya saja hilirisasi nikel, namun prakteknya masih tidak terlalu jauh dari hulu.  Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif soal ini,” jelasnya.

“Kalau format hilirisasinya seperti ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan ekonom Faisal Basri bahwa Indonesia hanya sekedar menjadi ekstensi proyek industrialisasi di China.

Mereka yang menikmati nilai tambah yang tinggi, karena harga nikel yang jauh lebih murah dari harga internasional; berbagai insentif dan kemudahan investasi termasuk soal TKA; serta akhirnya menerima bahan setengah jadi dengan harga murah dan terjamin sebagai bahan baku proyek industrialisasi mereka. Ini kan mengenaskan”, tandasnya.

Sumber: asiatiday.id

Read More

Prospek Trinitan Metals and Minerals (PURE) Bisa Terangkat Pengembangan Baterai Kendaraan Listrik

NIKEL.CO.ID – PT Trinitan Metals and Minerals (PURE) melihat potensi bisnis yang besar dari pengembangan ekosistem mobil listrik di Indonesia. Saat ini PURE sedang mengembangkan teknologi pengembangan baterai Litium.

Direktur Utama Trinitan Metals and Minerals Widodo Sucipto mengatakan, pada Agustus 2020, PURE mendirikan entitas anak  bernama PT Hydrotech Metal Indonesia (HMI) yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan teknologi khususnya pengolahan logam dan mineral.

HMI bertanggung jawab atas pengembangan teknologi Step Temperature Acid Leach (STAL), yang merupakan teknologi i pengolahan bijih laterit kadar rendah yang telah dipatenkan untuk mengekstrak nikel dari berbagai laterite ore. Teknologi ini dikembangkan khusus menyesuaikan kondisi tambang nikel di Indonesia dengan kebutuhan modal dan biaya operasional yang kompetitif.

Tidak hanya itu, HMI juga mengembangkan teknologi hilirisasi nikel serta mengoptimalkan nilai dari produk sampingan yang terkandung dalam laterite Ore.

“Ke depannya HMI sebagai motor penggerak pengembangan dalam rantai nilai baterai berbasis nikel,” ujar Widodo dalam paparan publik secara virtual, Kamis (22/7/2021).

Widodo menyebutkan, kontribusi HMI terhadap penyediaan baterai kendaraan listrik akan sangat besar karena pihaknya akan menyediakan bahan baku seperti nikel, kobalt, dan lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan battery lithium ion.

“Adapun target perusahaan terhadap HMI ke depannya adalah bisa membantu kinerja PURE dengan mendapatkan investor-investor pembangunan yang akan menggunakan teknologi STAL. Ini merupakan salah satu upaya kami memperbaiki finansial di tahun ini,” ujarnya.

Asal tahu saja, kinerja PURE di 2020 terkontraksi karena imbas pandemi Covid-19. Tercatat pendapatan PURE turun hingga 70% yoy dari yang sebelumnya Rp 452,12 miliar menjadi Rp 136,31 miliar di 2020. Seiring penurunan penjualan, PURE mencatatkan rugi bersih senilai Rp 98,74 miliar.

Widodo mengatakan, di tahun lalu bisnis PURE terdampak pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan dalam memperoleh bahan baku dan penjualan. “Lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat merugikan perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, pandemi juga berdampak pada harga bahan baku serta kurs. Faktor modal kerja juga tergerus akibat kerugian sehingga pihaknya mencari alternatif fasilitas lain dalam  mendapatkan tambahan modal kerja.

Pada kuartal I 2021 penjualan PURE juga belum begitu membaik. Di akhir Maret 2021 PURE mencatatkan penjualan senilai Rp 7,83 miliar, perolehannya jauh lebih kecil dibandingkan penjualan pada Maret 2020 yang senilai Rp 86,4 miliar. Adapun PURE juga mencatatkan rugi bersih senilai Rp 6,34 miliar.

Sumber: KONTAN

Read More

Luhut Bilang Dapat Tekanan Saat Mau Kembangkan Nikel Jadi Baterai

NIKEL.CO.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mendapat tekanan usai melarang ekspor nikel. Menurutnya, nikel dibutuhkan untuk pengembangan industri baterai lithium di Indonesia.

Dia mengatakan ketika pemerintah mulai membangun industri baterai, banyak pihak yang menekan. Banyak pihak yang meminta Luhut untuk mengizinkan kembali nikel diekspor.

“Sekarang misalnya lithium battery, dikatakan ketika mulai bangun kita ditekan. Kenapa nggak dikasihkan ke luar? Lho kita punya raw material kan itu (nikel), harusnya dinikmati sama kita juga,” ungkap Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021).

Indonesia sendiri memang sudah melarang nikel untuk diekspor, sebagai gantinya nikel akan fokus untuk dikembangkan alias memaksimalkan proses hilirisasi. Salah satunya, dikembangkan untuk membuat baterai lithium. Luhut pernah mengatakan Indonesia akan bisa memproduksi baterai lithium di 2023.

Dalam catatan detikcom, pemerintah akan mengembangkan industri dan ekosistem kendaraan listrik melalui pembentukan holding BUMN baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) kerja sama dengan produsen mobil listrik dunia yaitu LG Chem (Korea) dan CATL (China).

Pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG serta CATL untuk mobil listrik akan mulai melakukan peletakan batu pertama akhir Juli 2021.

Sebelum bercerita soal tekanan dalam mengembangkan baterai listrik, Luhut awalnya mendapatkan pertanyaan mengenai bisakah Indonesia memenuhi kebutuhan barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dengan produksi dalam negeri. Dia menyatakan hal itu justru adalah keharusan dan bisa dilakukan.

“Harus lah. Kita harus bisa mandiri bukan artinya nutup diri, kita harus bisa penuhi kebutuhan minimal kita. Bisa kok, kan anak bangsa ini hebat-hebat,” ungkap Luhut.

Sumber: detik.com

Read More

RI Optimistis Bisa Jadi Pemain Baterai Dunia di 2025

NIKEL.CO.ID – Indonesia punya cita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia dan optimistis bisa dicapai pada 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho.

Dia mengatakan, ada dua alasan kenapa RI harus menjadi pemain baterai kelas dunia. Pertama, karena Indonesia dianugerahi cadangan nikel dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Tak hanya nikel, Indonesia juga memiliki cadangan komoditas mineral lainnya yang bisa dijadikan bahan baku baterai hingga kendaraan listrik.

Alasan kedua adalah Indonesia memiliki pasar yang besar. Namun potensi pasar baterai tidak hanya di Indonesia, potensi pasar besar juga ada di Asia Tenggara.

“Kita harus jadi perusahaan baterai kendaraan listrik kelas dunia. Cadangan nikel yang besar dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar besar di Indonesia dan ASEAN region,” jelasnya dalam Investor Daily Summit 2021, Rabu (14/07/2021).

Kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Indonesia pada 2030 diperkirakan bakal mencapai sekitar 11-12 Giga Watt hours (GWh) atau ekuivalen dengan 140.000 unit kendaraan roda empat.

“Pasar di Indonesia sendiri hampir 30 GW dan kami sampaikan baterai ini gak hanya four wheel (roda empat), tapi energy solution di mana kita harus menyimpan sumber listrik renewable,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, diperlukan investasi yang sangat besar dan pembangunan beberapa fasilitas perlu waktu yang panjang. Menurutnya, saat ini IBC sudah tahap rinci untuk uji kelayakan atau feasibility study (FS) dan mencari sumber pendanaan proyek dengan menggaet dua calon mitra utama.

“Dua calon mitra utama dan kemarin sempat disampaikan Kementerian Investasi, sudah diumumkan 2022 ada satu factory 10 GW break through baterai, di 2024 komponen besar-besar RKEF, HPAL beroperasi, sehingga di 2025 dapatkan baterai skala besar benar-benar produksi di Indonesia,” jelasnya.

Dia meyakini Indonesia bisa menjadi pemain baterai global karena dengan produksi 140 GWh artinya akan berkontribusi memasok 20% kebutuhan baterai dunia.

“Kita bisa jadi pemain baterai global yang sangat mendunia, dengan integrasi sampai ke nikel kita akan dapatkan keekonomian yang kompetitif,” tuturnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Indonesia Punya Sembilan Perusahaan Pendukung EV

NIKEL.CO.ID – Saat menghadiri acara Investor Daily Summit 2021 yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (14/7/2021), Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan seputar kendaraan listrik. Yaitu Indonesia memiliki sembilan industri baterai yang mendukung Electric Vehicle (EV).

Dikutip dari kantor berita Antara, kesembilan perusahaan itu adalah:

  • lima perusahaan penyedia bahan baku baterai, terdiri dari: nikel murni, kobalt murni, ferro nikel, endapan hidroksida campuran, dan lain-lain
  • empat perusahaan yang memproduksi baterai.

“Dengan demikian, Indonesia mampu mendukung rantai pasokan baterai untuk kendaraan listrik mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, manufaktur kendaraan listrik atau Electric Vehichle EV), hingga daur ulang EV,” papar Menperin.

Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, pemerintah Indonesia mendorong industri transportasi melalui Rencana Pengembangan Industri Nasional. Yang menetapkan visinya untuk menjadi pemain utama dalam industri otomotif global. Industri Alat Transportasi Menjadi Prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.

Indonesia menetapkan Roadmap Pengembangan EV melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal. Indonesia menargetkan untuk mengembangkan Industri Komponen Utama EV (Baterai, Motor Listrik dan Inverter).

Menurut Menperin, permintaan untuk EV secara global di dunia ini diperkirakan terus meningkat dan mencapai sekitar 55 juta mobil bertenaga listrik di 2040.

“Pertumbuhan itu mengarah pada peningkatan kebutuhan lithium ion (LIB) baterai dan diperkirakan pada 2030 akan ada kapasitas lebih dari 500 GWh untuk EV ini,” jelas Menperin.

Meningkatnya penggunaan baterai juga mendorong peningkatan bahan bakunya yakni nikel, kobalt, litium, dan mangan.

Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, dalam posisi tertentu, pemilik sumber bahan baku baterai ini nantinya akan memegang peranan yang sangat penting.

Mengingat Indonesia adalah pasar penjualan dan produksi otomotif terbesar di ASEAN dalam bisnis otomotif dan diproyeksikan akan tumbuh 2 juta produksi pada 2025, maka hal itu bisa menjadi peluang untuk mengembangkan EV.

Dengan demikian, baterai akan menjadi komponen paling berharga dalam EV, yang mewakili 35 persen dari biaya pembuatan EV.

Adapun keunggulan utama dari manufaktur EV di Indonesia adalah baterai yang terbuat dari Baterai Lithium Ion berbasis nikel.

“Hal ini didukung oleh kemampuan Indonesia dalam menyediakan sumber daya karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar secara global,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sumber: suara.com

Read More

ESDM Buka Suara Soal Tudingan Nikel RI Kotor dan Tak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM menegaskan telah mengatur kegiatan penambangan nikel berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya menggenjot iklim investasi, terutama di proyek baterai, seiring dengan besarnya cadangan nikel yang dimiliki Indonesia. Meski demikian, tantangan muncul karena pasar internasional menganggap nikel Indonesia kotor, karena penambangannya belum memperhatikan aspek lingkungan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa pemerintah sudah mengatur agar kegiatan pertambangan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan. Namun dia mengakui saat ini tekanan dari dunia internasional terhadap komoditas nikel Indonesia terus berdatangan.

“Pertambangan kita sudah diatur agar menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Memang ada tekanan dunia internasional,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (1/7/2021).

Sementara, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif enggan berkomentar banyak mengenai pandangan internasional terhadap komoditas nikel RI. Pasalnya pemerintah masih fokus menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel.

“Kami batasi dulu bicara tentang nikel karena persidangan di WTO (World Trade Organization), RI melawan tuntutan Uni Eropa, sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.

Konsultan Independen di sektor pertambangan Steven Brown mengatakan bahwa saat ini konsumen sangat memperhatikan isu lingkungan pada proses penambangan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik (EV).

Oleh karena itu ia berharap agar Industri nikel di Indonesia dapat menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan. Pasalnya, kabar bahwa penambangan nikel di Indonesia memiliki rekam jejak kotor sudah mulai menyebar di pasar internasional. Ini berpotensi menurunkan pamor nikel Indonesia.

“Sudah mulai dibisikkan di pasar kalau nikel Indonesia adalah nikel kotor. Ini terutama dibesar-besarkan oleh produsen nikel di luar Indonesia yang menjadi kompetitor,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Industri nikel di Indonesia mulai serius memperhatikan persoalan tersebut.

Mengingat produsen listrik dunia mulai hitung-hitungan mengenai jumlah emisi karbon yang mereka dapatkan ketika harus mengambil nikel dari Indonesia.

“Ini menjadi topik yang sangat hangat sekarang di antara produsen mobil. Limbah juga menjadi perhatian ini sangat dibicarakan terutama di Tesla,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “ESDM Buka Suara Soal Tudingan Nikel RI Kotor dan Tak Ramah Lingkungan

Read More

Perbaikan Rantai Pasok dan Tata Kelola Niaga Kunci Perbaikan Industri Hilir Nikel

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan masih belum berjalannya aturan pemerintah tentang Harga Patokan Mineral (HPM) yang masih belum berjalan optimal. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pertumbuhan industri turunan nikel tanah air. Meidy Katrij Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI, mengatakan dalam mendukung industri hilir nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari hulu ke hilir, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata kelola niaga transaksi bijih nikel harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020.

“Saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pada tanggal 13 Agustus 2020 dikeluarkan Kepmenko 108/2020, tentang Tim Satgas HPM,” kata Meidy, Selasa (29/6/2021).

Padahal menurut dia sudah ada beberapa tindakan pemerintah seperti telah dikeluarkannya Surat Peringatan: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis

Lalu ada Maklumat Penegakan Hukum HPM: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020. “Serta pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020. Industri hilir nikel harus dijaga perkembangannya. Jangan sampai cadangan nikel yang berlimpah malah tidak bisa dimonetisasi di dalam negeri,” ungkap Meidy.

Meidy menyebutkan ada beberapa masukan APNI kepada pemerintah dalam mendukung industri hilir nikel untuk mendorong industri stainless steel dan batterai dalam negeri Dengan semakin bertambahnya perusahaan smelter dan HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan.

Kedua adalah pemerintah harus mendorong dilakukannya kegiatan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga di dapatkan data sumber daya dan cadangan nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

“Lalu harga bijih nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui Kepmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan,” kata Meidy.

Selanjutnya untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independent terdaftar secara merata kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh.

Kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan pyrometallurgy kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu diatas 1.l,8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5.

“Optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung investasi yang sudah berjalan di Indonesia. Serta mengangkat Indonesia dalam kancah industri logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industri produk akhir,” kata Meidy.

Sumber: dunia- energi.com

Read More

Faktor Cadangan Nikel jadi Alasan Kementerian ESDM Batasi Smelter

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM menjelaskan wacana pembatasan pembangunan smelter nikel baru setelah 2024 untuk memastikan keberlanjutan cadangan. Terutama untuk smelter nikel kelas dua yang menghasilkan feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Direktur Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir. Hal ini guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada dari hulu.

“Agar berkelanjutan. Pengolahan di dalam negeri dimaksimalkan agar impor seminimal mungkin,” kata Sugeng kepada Katadata.co.id, Selasa (29/6/2021).

Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2024 sebanyak 53 smelter akan beroperasi, dengan 30 diantaranya merupakan smelter nikel. Rinciannya yaitu 13 smelter nikel yang sudah terbangun dan 17 lainnya masih dalam rencana.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli menjelaskan bahwa nikel Indonesia berjenis laterit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara. Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan, sumber daya nikel mencapai 11,55 miliar ton, cadangan terbukti 1,08 miliar ton, dan cadangan terkira 3,5 miliar ton.

Nikel laterit terdapat dua jenis, yakni kadar rendah yang disebut limonit, dan kadar tinggi yang disebut saprolit. Merujuk data di Kementerian ESDM, nikel saprolit yang didefinisikan sebagai bijih nikel berkadar di atas 1.7% Ni, jumlah cadangan terbuktinya sebesar 772 juta ton.

Bijih nikel tipe saprolit ini, di Indonesia umumnya diolah dengan teknologi pyrometallurgy atau peleburan, yang sebagian besar produk akhirnya berupa Ferronickel (Feni) dan Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan nikel kelas 2.

“Nah, mengutip data dari Kementerian Perindustrian, saat ini di Indonesia telah beroperasi lebih dari 21 pabrik pengolahan nikel dengan teknologi pirometalurgi yang menghasilkan nikel kelas 2,” ujarnya.

Pabrik pengolahan tersebut membutuhkan input bijih nikel saprolit 95,5 juta ton per tahun. Artinya, jika jumlah cadangan nikel saprolit tidak bertambah, maka pabrik pengolahan tersebut akan berhenti beroperasi dalam delapan tahun karena kehabisan bahan baku.

Namun, cadangan terkiranya sebesar 1,57 miliar ton dapat dikonversi menjadi cadangan terbukti. Salah satunya dengan melakukan eksplorasi lanjutan, sehingga dengan memperhitungkan faktor modifikasi sesuai Kode KCMI 2017 dapat menambah neraca cadangan terbukti dan dapat menambah umur pabrik smelter pirometalurgi.

“Itu hitungan secara umum. Namun, secara individu perusahaan tentu saja ketahanan cadangan nikel orenya akan berbeda-beda,” katanya. Seperti Vale, Antam dan Weda Bay mempunyai hitungan secara detail masing-masing. Sehingga dapat menjamin pasokan bijih nikelnya untuk jangka waktu yang lama.

Sebaliknya, nikel tipe limonit yang didefinisikan sebagai nikel kadar rendah dengan kadar di bawah 1,7% Ni, potensinya belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal. Nikel tipe limonit ini adalah nikel yang umumnya diolah dengan teknologi hydrometallurgy.

Salah satunya dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL). Hasil pengolahan nikel limonit, dapat menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan cobalt sulfat, yang merupakan nikel kelas satu.

Di samping itu, teknologi smelter saat ini juga sudah berkembang, sehingga dapat mengolah bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah. Misalnya untuk jenis pirometalurgi dapat menggunakan bijih dengan kadar Ni lebih dari 1,5% dan di bawah 1,5% bisa diolah dengan nikel kadar kurang dari 1,5%.

Sehingga cadangan terbukti untuk Ni lebih dari 1,5% diperkirakan sekitar 1,18 miliar ton (wmt) dan cadangan terkiranya 1,57 miliar ton (wmt). Hal ini otomatis akan memperpanjang usia smelter pengolahannya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini baru ada satu pabrik HPAL yang beroperasi di Halmahera Selatan, sementara lainnya masih dalam tahap konstruksi. Jika pabrik HPAL tersebut keseluruhannya beroperasi, maka input bahan baku bijih nikel limonit yang dibutuhkan adalah sebesar 42,2 juta ton pertahun.

Artinya, umur pengolahan nikel limonit di Indonesia bisa mencapai 43 tahun. Menurut Rizal rencana pemerintah membatasi pembangunan smelter yang mengolah nikel saprolit penghasil nikel kelas dua ini, semata-mata untuk memastikan keberlanjutan pasokan bijih nikel bagi pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia.

“Pemerintah juga hendak memastikan, jangan sampai terjadi kelebihan pasokan produk nikel kelas dua yang akan berdampak pada penurunan harga nikel di pasar dunia,” katanya.

Di satu sisi, jumlah cadangan nikel saprolit yang tersisa yakni delapan hingga 10 tahun. Hal ini semestinya memacu pemerintah untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi di sejumlah wilayah prospek agar dapat menemukan dan menambah cadangan baru.

Pemerintah dapat melakukan berbagai opsi. Seperti menugaskan lembaga pemerintah yang menangani kegiatan eksplorasi, meminta perusahaan pemegang izin usaha pertambangan untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah-wilayah yang belum terjamah.

Berikutnya pembatasan pembangunan pabrik pengolahan yang menghasilkan nikel kelas dua. “Sekaligus harus dimanfaatkan memberikan peluang bagi investor untuk membangun dan mengembangkan pabrik pengolahan nikel berbahan baku limonit,” ujarnya.

Selain karena cadangan dan umur tambangnya yang masih besar, produk akhir dari pengolahan bijih limonit yang menghasilkan nikel kelas satu, sangat dibutuhkan. Terutama untuk pengembangan industri hilir berskala vital dan strategis, salah satunya industri baterai mobil listrik.

“Sudah saatnya pemerintah fokus pada industri lanjutannya. Setelah beberapa tahun terakhir smelter berdiri dan baru-baru ini telah berproduksi refinery nikel, maka tugas berikutnya adalah membuat industri lanjutannya,” kata dia.

Terutama industri manufaktur berbasis logam dan nikel. Banyak industri turunannya yang belum ada di Indonesia. Sehingga pengguna akhir dari produk nikel ini masih harus melakukan impor dari negara lain hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.

“Sehingga jualannya tidak lagi smelter, tapi pabrik refinery dan industri logam serta baterai. Kita juga bisa memproduksi barang jadi, bukan setengah jadi,” katanya.

Untuk itu, pemerintah perlu untuk memberikan kemudahan, kepastian berusaha dan jaminan keamanan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan pabrik hidrometalurgi.

Selain itu juga bisa dengan insentif fiskal dan nonfiskal, agar pemanfaatan nikel limonit dapat optimal, serta nilai tambahnya bagi negara dan masyarakat lebih besar.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Ingin Jadi Raja Baterai, RI Bisa Jadi Ancaman Dunia!

NIKEL.CO.ID – Indonesia punya cita-cita menjadi raja baterai dunia. Cita-cita ini ditandai dengan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir bernama Indonesia Battery Corporation (IBC).

Cita-cita besar RI ini ternyata menjadi ancaman bagi konsumen nikel di dunia.

Hal tersebut diungkapkan Steven Brown, praktisi industri nikel, dalam diskusi secara daring, Selasa (29/06/2021).

Steven menjelaskan, untuk bisa melakukan transisi energi, diperlukan tambahan sekitar 1 juta ton logam nikel pada 2030.

“Untuk bisa sukses transisi energi, kita perlu kurang lebih 1 juta ton nikel tambahan, sebelum tahun 2030 perlu tambahan kapasitas 1 juta ton,” ungkapnya.

Produksi nikel selama ini menurutnya terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir, sesuai dengan pertumbuhan permintaan. Alhasil, sampai saat ini tidak terjadi kekurangan pasokan nikel.

“Gak ada kekurangan nikel saat ini, malah masih surplus, sedikit kelebihan produksi dari demand,” ujarnya.

Penambahan produksi nikel, imbuhnya, hanya terjadi di Indonesia. Sementara produksi di luar negeri malah mengalami penurunan. Kondisi ini merupakan hal baik bagi Indonesia, namun menjadi ancaman bagi luar.

“Tapi pertumbuhan dalam nikel hanya terjadi di Indonesia, di luar malah turun, dan ini baik untuk Indonesia, tapi untuk pengguna nikel di luar, ini menjadi ancaman,” ucapnya.

Menurutnya, peningkatan produksi terjadi untuk nikel kelas dua seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), sementara nikel kelas satu tidak ada pertumbuhan. Nikel yang digunakan untuk baterai adalah nikel kelas satu seperti nikel sulfat, sementara nikel kelas dua untuk stainless steel.

“Pertumbuhan yang terjadi belum ada sama sekali untuk smelter kelas satu yang digunakan untuk baterai,” imbuhnya.

Dia mengatakan, beberapa proyek smelter nikel kelas satu untuk baterai sudah diumumkan dan semuanya berada di Indonesia. Diperkirakan dua pertiganya akan berada di Indonesia dan terbangun lebih dahulu.

“Beberapa proyek di-announced, hampir semua ada di Indonesia. Proyek pipeline mungkin dua pertiga ada di Indonesia, yang akan terbangun dulu di Indonesia, yang non Indonesia masih jauh sekali dari tahap konstruksi,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, proyek yang diumumkan di Indonesia jauh lebih baik karena biaya modal lebih rendah dan jadwal konstruksi bisa lebih singkat.

“Namun ada isu sedikit, adalah environmental dan social government. Kalau dilihat dari standar yang ada, Indonesia punya risiko lebih tinggi pada environmental dan social government daripada proyek di luar Indonesia,” paparnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Tanpa Nikel, Transisi ke Energi Terbarukan Bakal Delay

NIKEL.CO.ID – Dunia tengah bertransisi dari pemakaian energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Untuk melakukan transisi, maka dibutuhkan komoditas mineral berupa nikel. Jika tidak, maka transisi energi bisa saja tertunda.

Hal tersebut disampaikan oleh Steven Brown, praktisi industri nikel dalam diskusi terkait hilirisasi nikel secara daring, Selasa (29/06/2021).

Dia mengatakan, banyak opsi di sektor EBT yang bisa dimanfaatkan, mulai dari energi surya, angin, dan lainnya. Namun, sifat dari energi ini adalah intermittent atau tidak selalu ada, sehingga ini menjadi masalah yang dihadapi di sektor energi baru terbarukan. Oleh karena itu, salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan pemanfaatan baterai.

“Renewable ini intermittent, matahari ada malam, wind tidak selalu ada, jadi renewable ada sedikit masalah. Solusinya adalah baterai, baterai ini sangat penting dalam transisi dunia ke EBT,” jelasnya.

Bahkan dia menyebut, tanpa adanya baterai, maka transisi energi tidak akan terjadi. Teknologi baterai menurutnya berkembang dengan cepat, baik menggunakan nikel atau bukan.

Meski nikel bisa digantikan dengan komoditas mineral lain, namun menurutnya komoditas yang bisa membuat baterai optimum adalah nikel.

“Yang jelas nikel ini optimum. Baterai yang optimum punya nikel karena dia high energy, namun downside high cost,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan kelebihan yang dimiliki nikel, maka transisi energi akan bergantung pada nikel. Tanpa adanya nikel, menurutnya transisi energi bisa saja tertunda.

“Jadi bisa lihat transisi energi tergantung pada nikel, tanpa ada nikel, kita mungkin akan ada transisi ke EBT, tapi akan delay,” ungkapnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More