Faisal Basri: Larangan Ekspor Nikel 99 Persen Hanya Akan Untungkan China

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel menguntungkan China.

Menurutnya, melihat dari perspektif politik anti-dumping bahwa terlihat kebijakan ini mendukung industrialisasi China.

“Kita bisa lihat saat ini Indonesia diadukan oleh Uni Eropa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) gara-gara larangan ekspor nikel. Itu luar biasa menariknya.”

“Kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dari larangan ekspor nikel, 99 persen China,” ucap Faisal dalam agenda bedah buku Ekonomi Politik Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris, Senin (18/1/2021).

Faisal menerangkan bahwa kerugian negara karena larangan ekspor nikel ini tidak bisa dilihat hanya dari perspektif ekonomi semata.

“Ini nggak muncul pemberitaan-pemberitaan Indonesia dirugikan. Nah, ekonomi politik bisa menghitung karena ekonomi politik menggunakan instrumen ekonomi, alat analisis ekonomi, perangkat ekonomi seperti diingatkan penulis buku ini,” tukas dia.

Faisal menekankan, kerugian negara atas larangan ekspor nikel sebenarnya sudah disampaikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan telah dipresentasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya bicara tentang ini tidak takut ditangkap. Kita bisa hitung secara jelas, China untung berapa, Indonesia rugi berapa. Tolong ini kerugian negara ratusan triliun gitu,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Faisal Basri: Larangan Ekspor Nikel 99 Persen Hanya Akan Untungkan China

Read More

Uni Eropa Hentikan Penyelidikan AntiSubsidi HRSS Indonesia

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Uni Eropa resmi menghentikan penyelidikan antisubsidi terhadap hot rolled stainless steel (HRSS) Indonesia yang ditetapkan pada 6 November 2020 dan diumumkan secara resmi di situs web Pemerintah Uni Eropa pada 9 November 2020, sehingga produk HRSS Indonesia lolos dari ancaman tindakan antisubsidi Uni Eropa.

“Indonesia menyambut baik keputusan Uni Eropa untuk membatalkan penyelidikan karena dari awal kami meyakini bahwa produk Indonesia selalu bersaing secara adil di pasar Eropa,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Keputusan tersebut dibuat setelah Asosiasi Industri Baja Uni Eropa (EUROFER) mencabut permohonannya pada 18 September 2020. Pembatalan penyelidikan ini, lanjut Mendag Agus, membuka peluang untuk terus mendorong ekspor HRSS ke Uni Eropa.

“Kami akan mendorong industri Indonesia untuk memanfaatkan pembatalan ini dengan cara meningkatkan kinerja ekspor produk HRSS ke Uni Eropa serta secara proaktif menjaga akses ekspornya,” kata Mendag Agus.

HRSS merupakan produk baja yang dihasilkan dari penggilingan baja nirkarat dalam keadaan panas. Ekspor produk HRSS Indonesia ke Uni Eropa dimulai pada 2018 dengan nilai 99,3 juta dolar AS. Pada 2019, nilai ekspornya meningkat menjadi 100,5 juta dolar AS.

Pada Oktober 2019, Pemerintah Uni Eropa secara resmi memulai penyelidikan antisubsidi terhadap produk HRSS asal Indonesia berdasarkan permohonan EUROFER.

Uni Eropa menuduh Pemerintah Indonesia memberikan insentif atau bantuan finansial bagi produsen melalui serangkaian kebijakan larangan atau pembatasan ekspor bahan baku mineral, yaitu bijih nikel, batu bara, dan scrap logam, sehingga menekan harga bahan baku tersebut di Indonesia.

Uni Eropa juga menduga adanya dukungan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap pembangunan kawasan industri di Morowali serta industri mineral dan logam di lokasi tersebut melalui kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-RRT. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi menegaskan, Kemendag pun telah membantah tuduhan Uni Eropa tersebut.

“Kami menilai semua tuduhan Uni Eropa tidak berdasar sejak awal penyelidikan. Kemendag didukung kementerian dan lembaga terkait melakukan pembelaan terhadap kebijakan yang diklaim Uni Eropa sebagai subsidi,” terang Didi.

Uni Eropa menganggap kebijakan RI melarang ekspor bijih nikel kadar 1,7 persen ke atas menguntungkan industri stainless steel Indonesia yang mempergunakannya sebagai bahan baku.

Didi menyatakan ketentuan tersebut tidak secara khusus diarahkan untuk menguntungkan industri stainless steel.

“Ketentuan tersebut secara jelas dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia yang berkelanjutan mengingat sifat bahan bakunya yang tidak dapat diperbaharui, dan untuk mendorong pertumbuhan investasi industri yang bernilai tambah di Indonesia,” ujar Didi.

Sumber: ANTARA

.

 

Read More

Alasan Terkena Antidumping, Ketua Forum Industri Nikel Minta Kenaikan HPM Dilakukan Secara Bertahap

NIKEL.CO.ID – Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia sekaligus CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus mengungkapkan tantangan pengusaha smelter nikel dalam menjalankan kebijakan harga patokan mineral nikel.

Dia mengatakan bahwa para pengusaha tidak menolak diberlakukannya aturan harga patokan mineral (HPM) nikel. Hanya saja, pengusaha smelter menginginkan agar kenaikan harga beli nikel dilakukan secara bertahap.

“Kami bukannya tidak setuju, tidak menolak HPM, tapi kami hanya katakan berilah kami napas sehingga kenaikan itu tidak sekaligus US$10 per ton. Mungkin US$2—US$5 dulu,” ujarnya dalam sebuah webinar, Selasa (13/10/2020).

Hal ini dikarenakan selain menghadapi kenaikan beban pembelian bijih nikel, pengusaha smelter juga tengah menghadapi beban pungutan antidumping ekspor produk nikel yang diterapkan di sejumlah negara.

Stainless steel kita di China kena antidumping 20,2 persen. Di IMIP [PT Indonesia Morowali Industrial Park] ini sangat integrated, dari ore sampai ke tanur itu semua cair, tidak ada remelting proses sehingga ongkos produksi bisa di bawah dunia. Eropa akan kenakan 17,4 persen antidumping, Amerika sudah 25 persen, Malaysia, dan India proses inisiasi,” katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan bahwa biaya produksi bijih nikel di Indonesia terbilang rendah, yakni rata-rata berkisar antara US$20,09 per ton hingga US$22,56 per ton.

Sementara itu, biaya produksi feronikel di Indonesia dengan teknologi RKEF berada pada kisaran US$8.052 per ton Ni. Biaya ini sudah termasuk biaya peleburan, pembelian bijih, hingga biaya pengiriman.

Biaya produksi feronikel Indonesia itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan produksi feronikel di China dengan teknologi yang sama, yakni US$12.341 per ton Ni.

“Perbedaannya cukup banyak. Jadi, kalau, misalnya, ada yang mengeluh beli bijih nikel kemudian produk smelternya itu masih kurang profit, saya kira data ini bisa membuktikan keuntungan mereka sudah cukup sehingga harus berbagi dengan mereka yang di tambang dan mengoptimasikan semua proses yang terjadi,” kata Irwandy.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara, jual beli nikel diwajibkan mengacu kepada harga harga ptokan mineral.

Sumber: BISNIS

Read More