NIKEL.CO.ID, 21 FEBRUARI 2023 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa peningkatan investasi merupakan kebijakan ekonomi nasional di 2023 dan 2024 dalam menghadapi dampak resesi ekonomi global terhadap investasi atau penanaman modal asing.
Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal untuk Penyusunan APBN tahun 2024 usai Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di Istana Negara Jakarta, kemarin.
“Untuk itu, dari sisi investasi pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani melalui keterangan pers, Selasa (21/2/2023).
Menurutnya, penguatan investasi di tahun 2023 hingga 2024 untuk memperkuat ekonomi nasional dengan menggunakan beberapa perubahan untuk memperkuat regulasi di bidang ekonomi dan keuangan.
“Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” cetusnya.
Selain itu juga, pemerintah memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi para investor hingga kemudahan perizinan. Insentif itu berupa insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, maupun super deduction untuk research dan untuk vokasi serta tax allowance.
“Di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, electric dan baterai,” ujarnya.
“Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan pada infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kompetitifness dari perekonomian nasional.
Hal itu menjadi landasan pemerintah untuk menjaga anggaran dan meningkatkan pendapatan negara di tahun 2023 maupun 2024.
“Di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat, dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional,” jelasnya.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, diperkirakan defisit semakin menurun dan berada di level 2,16 hingga 2,65 persen dari Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia dengan Primary Balance mendekati nol.
Namun sebelumnya, dia memaparkan bahwa pembahasan ekonomi makro dan fiskal dilakukan lebih awal dalam rangka menghadap tantangan ke depan untuk menghadapi dampak resesi ekonomi global terhadap investasi atau penanaman modal asing.
“Memang di dalam siklus APBN kita akan memulai pembahasan sangat awal mengenai bagaimana arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun depan yang nanti akan dimatangkan dalam proses penyusunan APBN kita bahkan juga akan dipresentasikan, akan dikonsultasikan dengan DPR,” paparnya.
Ia menerangkan isi dalam pembahasan ratas tersebut yang pertama mengenai lingkungan global yang berubah sangat drastis dan tantangan bagi perekonomian di tahun 2023 maupun 2024.
Pertama, terjadinya geopolitik yang meningkat dan kedua, inflasi dunia yang sangat tinggi yang menyebabkan kenaikan suku bunga global dan dibukanya Tiongkok setelah lockdown.
“Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita hadapi dan antisipasi,” terangnya.
Sri Mulyani melanjutkan bahwa untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada 2022 yang tumbuh di level 5,3 persen tetap bisa dijaga pada tahun 2023 dan 2024.
“Ini berarti dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5 persen maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan. Confidence dari konsumen harus dijaga dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat,” lanjutnya.
Dia menegaskan, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor barang yang mungkin terjadi disrupsi yang diakibatkan gejolak geopolitik dan harga komoditas yang mengalami ketidakpastian akibat persaingan politik antara negara-negara besar.
Sehingga di tahun 2024 ke depan merupakan periode terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin maka pemerintah akan fokus pada program prioritas utama.
Pertama, pemerintah akan menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai nol persen di tahun 2024. Sehingga jumlah kemiskinan akan menurun dan anggaran penurunan kemiskinan akan menjadi prioritas di tahun 2023 dan 2024.
Kedua, pemerintah juga akan meningkatkan alokasi anggaran untuk menurunkan stunting sesuai arahan presiden kepada Kepala Daerah untuk mencapai 3 persen.
“Ini tentu akan meninggalkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan pada tahun ini dan tahun depan,” tegasnya.
Ia juga menuturkan, kedua hal itu, yaitu kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen di tahun 2024. Selain itu, kemiskinan headline sebanyak 6,5 hingga 7,5 persen harus tercapai. Sedangkan untuk stunting diharapkan bisa turun hingga 3,8 persen.
“Ini berarti perlu upaya effort yang lebih keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” tuturnya.
Terakhir, Sri Mulyani menegaskan bahwa disektor investasi pemerintah perlu meningkatkan dukungan agar investasi dapat meningkat secara signifikan pada tahun 2023 dan 2024. (Shiddiq)
