Beranda Hukum Ombudsman RI Lakukan Kajian Bertujuan Cegah Maladministrasi di Sektor Pertambangan

Ombudsman RI Lakukan Kajian Bertujuan Cegah Maladministrasi di Sektor Pertambangan

219
0

NIKEL.CO.ID, 12 Desember 2022 – Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengungkapkan bahwa Ombudsman RI melakukan kajian signifikan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pencegahan maladministrasi terutama pada pelayanan publik di sektor pertambangan.

Hal itu disampaikan Hery Susanto dalam konferensi pers terkait Kajian Sistemik mengenai Tata Kelola dan Kebijakan Izin Usaha Pertambangan.

“Kajian ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pencegahan maladministrasi oleh Ombudsman RI, khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor pertambangan,” ucap Hery sapaan akrab dalam konferensi pers, Ruang Antonius Sujata, Gedung Ombudsman RI, JL. HR Rasuna Said Kav C19, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Menurut Hery, kajian sistemik ini dapat mendorong pihak-pihak terkait dalam perbaikan sistem, pemenuhan standar pelayanan, penerapan pelaksanaan yang kompeten.

“Serta pelayanan yang berkualitas disektor pertambangan mineral dan batubara yang mampu menciptakan kondisi perekonomian bangsa yang sejahtera,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan tujuan dari kajian sistemik oleh Ombudsman RI adalah untuk mengetahui gambaran umum dan problermatika penyelenggaraan tata kelola izin usaha pertambangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mineral dan Batubara.

Kemudian untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan lzin Usaha Pertambangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mineral dan Batubara untuk memberikan saran perbaikan kebijakan.

Adapun beberapa regulasi atau kebijakan antara lain, Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemprosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 15 K/HK.02/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pembatasan laporan dari segi waktu dan masih aktifnya IUP cenderung bersifat diskriminatif.

Menurut Hery, ketentuan yang membatasi klasifikasi pelapor dengan menentukan batas waktu belum lewat dua tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat Izin Usaha Pertambangan masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tidak didasarkan oleh ketentuan yang tepat.

Sehingga jika Keputusan Menten ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tersebut didasarkan pada Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Namor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI yang mengamanatkan laporan masyarakat harus memenuhi persyaratan peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana simaksud pada ayat (1) belum lewat dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi, maka telah terjadi penafsiran yang tidak tepat.

Dia menambahkan bahwa dalam prosedur penanganan laporan pertambangan di Ombudsman, Tim pemeriksa akan menindaklanjuti laporan dengan mendasarkan pada waktu permohonan yang diajukan Pelapor kepada Kementerian ESDM dan tidak memperoleh tindak lanjut penyelesaian yang memadai, bukan didasarkan pada waktu perijinan di tingkat Kabupaten/Kota atau provinsi.

“Apabila permohonan kepada Kementerian ESDM diajukan lebih dari dua tahun sebelum menyampaikan laporan kepada Ombudsman, maka hal tersebut bersifat dinyatakan kadaluwarsa,” tambahnya.

Selain itu, Hery mengungkapkan bahwa Ombudsman melihat dari aspek pembinaan dan pengawasan izin usaha pertambangan. Kalau dilihat dari jumlah inspektur tambang jauh atau lebih sedikit dibandingkan dengan pertambangan yang ada didaerah-daerah seluruh Indonesia sehingga hal tersebut menyebabkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak optimal.

Prosedur penindakkan dan pemberian sanksi administratif pertambangan maupun lingkungan menjadi lebih panjang dan lama prosesnya.

Pemerintah daerah tidak bisa serta merta melakukan penindakan terhadap pelanggaran izin pertambangan maupun terkait aspek lingkunganya karena kewenangan pemerintah daerah yang terbatas.

Dari aspek lingkungan yaitu belum terintegrasinya pengurusan izin/persetujuan lingkungan dengan izin pertambangan sebagai induk yang berpotensi mengakibatkan ketidak sesuaian waktu antara izin lingkungan dengan izin pertambangan.

“Proses izin lingkungan membutuhkan proses waktu yang cukup lama, sehingga mempengaruhi permohonan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh perusahaan,” tukasnya. (Shiddiq)

Artikulli paraprakOmbudsman RI Minta Kaji Ulang Kepmen Tata Cara Proses Penerbitan dan Pendaftaran IUP
Artikulli tjetërKadin Indonesia Bentuk Pokja Minerba, Berikut Komposisi Personalianya