NIKEL.CO.ID, 14 November 2022-Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memperkirakan nilai ekspor produk olahan nikel di akhir 2022 bisa mencapai US$ 30 miliar.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia saat sambutan sesi pembukaan Investing in Green Ventures for Sustainable Growth, B20 Summit di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Minggu (13/11/2022), menyampaikan kondisi investasi di Indonesia dan kebijakan proriotas Pemeritah Indonesia.
Menteri Bahli mengutarakan, dunia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pertama, pandemi Covid menjadi isu utama. Kedua, di tengah pengendalian pandemik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terjadi perang Rusia dan Ukraina, hampir semua dunia terdampak krisis pangan dan energi.
“Menurut saya, ini adalah pertarungan leadership dari seluruh kepala negara,” kata Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mampu mengendalikan Covid dengan baik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di Kuartal III sebesar 5,27% dan inflasi terkendali di bawah 6%.
Pemerintah Indonesia, seperti dikatakan Bahlil, optimistis. Di tengah tantangan kondisi global saat ini, Indonesia ke depan mempunyai secercah harapan yang baik.
“Kami di bawah koodinasi Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ingin menyampaikan kondisi ril investasi di Indonesia di luar hulu migas dan sektor keuangan. Tahun 2021 ketika puncak pandemi masih melanda Indonesia, target investasi di Indonesia mencapai 901 triliun rupiah. Dalam RPJM, Pemerintah Indonesia tertulis target sebesar 856 triliun rupiah. Namun, Presiden Joko Widodo menargetkan investasi 900 triliun rupiah, dan mampu kami realisasikan sebesar 901 triliun rupiah,” tuturnya.
Ia menyebut antara foreign dirrect investment dengan PMDN berimbang. Di 2021 rata-rata FDI global tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. FDI Indonesia turun tidak lebih dari 7%. Padahal beberapa lembaga global menyatakan FDI Indonesia turun antara 30% sampai 20%.
Investasi tersebut bertumbuh sudah melebihi investasi di Pulau Jawa, sekitar 52%. Ini terjadi karena pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di periode pertama.
Sepuluh negara yang berinvestasi di Indonesia di 2021, pertama Singapura. Bahlil pun menyampaikan maafnya kepada orang-orang Singapura lantaran dia tahu bahwa uang yang diinvetasikan di Indonesia bukan hanya uang orang Singapura saja.
“Saya tahu sebagian ada uangnya orang Indonesia. Ada uangnya (pengusaha) Pak Franky dan uangnya Pak Arsjad (Ketua Kadin) di sana juga. Jadi menurut saya bukan hal yang luar biasa, tapi biasa-biasa saja. Bahkan berdasarkan data kami Singapura dijadikan sebagai hub oleh beberapa negara lain,” ungkap Bahlil.
Kedua, lanjutnya, negara Tiongkok. Pada 2019 sampai 2020 Tiongkok menjadi nomor dua. Tapi di 2021 Tiongkok digeser oleh Hongkong. Kemudian, akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja, Eropa meskipun hanya satu negara yang selama ini masuk sepuluh besar, sekarang sudah menjadi dua negara. Sementara Amerika Serikat selama empat tahun tidak pernah masuk lima besar, sekarang sudah masuk empat besar.
“Jadi, Indonesia tidak benar kalau hanya condong memprioritaskan kepada satu negara tertentu. Kami di Indonesia bebas, karena kami di Indonesia mengenal ekonomi bebas aktif. Selama mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.
Eranya Industrialisasi
Menteri Bahlil melanjutkan, di 2021 dan 2022 Presiden Jokowi dan Menko Maritim dan Investasi mengarahkan Kementerian Investasi/BKPM untuk mendorong sektor industrialisasi. Dirinya terjemahkan bahwa di 2019 alokasi investasi untuk sektor industri berada di nomor empat. Maka, di 2020 dinaikkan. Kemudian di 2021 dan 2022 sektor industri logam dasar dan bukan mesin dan peralatannya, mencapai nomor satu.
“Artinya, industri hilir benar-benar sedang dilaksanakan Pemerintah Indonesia secara masif dari Aceh sampai Papua,” ujarnya.
Di 2022, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Investasi/BKPM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5,3%, investasi di sektor ril, di luar hulu migas dan keuangan, harus mencapai 1200 triliun rupiah. Di Kuartal III, Kementerian Investasi telah mencatatkan investasi 307,8 triliun rupiah atau 25,7% dari total akumulasi yang ada, dan FDI tumbuh 63,6%.
“Mungkin FDI ini tumbuh terbesar dalam sejarah kita pascareformasi,” Bahlil mengklaim.
Akumulasi pertumbuhan investasi dari Januari sampai September 2022 sudah mencapai 892,4 triliun rupiah atau 74%. Investasi itu berkembang di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Sumatera, hingga Papua. Jadi, terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Indonesia dalam arah kebijakannya tetap konsisten pada transformasi ekonomi menuju kepada hilirisasi. Hal ini terjadi akibat reform regulasi yang masif dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Karena seluruh perizinan saat ini tersentralisasi melalui Online Single Submission (OSS). Tidak harus antri, semua clear.
“Jadi tidak lagi dipakai cara-cara lama dipakai Pemerintah Indonesia,” tukasnya.
Ia mencontohkan pengurusan tax holiday, tax allowance semula diurus di Departemen Keuangan dan harus ada tim untuk menyelesaikannya. Sekarang ditangani Kementerian Investasi dengan cepat. Yang penting, kata Bahlil, bisnisnya benar. Ketika sudah mendapat insentif, jangan untuk dijual lagi.
“Kami tidak mau lagi seperti itu. You komitmen, kami lebih komitmen membantu Bapak dan Ibu semua,” ujarnya.
Terkait hilirisasi, Bahlil menyampaikan, Pemerintah Indonesia sedang fokus membangun sektor pertambangan. Salah satu di antaranya adalah nikel. Di 2017-2018 nilai ekspor nikel hanya US$ 3,3 miliar. Di 2021 sudah mencapai US$ 20,9 miliar.
“Menurut data perdagangan di Kemenko Maritim dan Investasi, kami akan menutup ekspor perdagangan nikel di akhir 2022 bisa mencapai US$ 27 miliar sampai US$ 30 miliar,” kata Bahlil optimistis.
Ia mengaku tahu soal hilirisasi nikel, banyak negara yang tidak setuju, termasuk Uni Eropa. Salah satu alasan Pemerintah Indonesia melarang ekspor raw material nikel karena proses penambangan harus mendasarkan lingkungan yang baik. Pemerintah tidak mau ada penambang yang tidak memenuhi kaidah pertambangan yang benar.
“Hilirisasi kita lakukan dengan memakai energi baru terbarukan (EBT), kemudian kami melakukan ekspor. Tapi apa yang terjadi, kami digugat di WTO,” bebernya.
Tapi, Bahlil menekankan, apapun yang terjadi, Pemerintah Indonesia tidak sedikit pun mundur menghadapi tantangan ketika Indonesia ingin menjadi negara maju.
“Ini baru pada tahap nikel, kami sudah menuju kepada tahap pertambangan lain, timah, bauksit, dan lainnya,” Bahlil menyampaikan kebijakan pemaksimalan nilai tambah terhadap komoditas pertambangan Indonesia. (Syarif)
