Backbone Fiber Optik Kemenkominfo Sentuh Industri Pertambangan

521

NIKEL.CO.ID, 2 JUNI 2022-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membangun eksisting jaringan backbone fiber optik, dengan cakupan FO SKKL 125, 954 KM dan FO Inland 222, 462 KM, dengan bantuan eksisting jaringan satelit.

Saat ini terdapat enam satelit komunikasi eksisting, yaitu Satelit Nusantara I, Indostar 2, Merah Putih, Palapa D, Telkom 35, dan BRISat. Kemudian tiga satelit pengamatan bumi, yaitu Satelit Lapan-Tubsat, Lapan A2, dan Lapan-A3. Ke depan akan meluncur dua satelit komunikasi baru, yaitu Satelit Nusantara 2 dan Satria.

“Kemenkominfo yang berperan sebagai “leading sector” telah meletakkan fondasi transformasi digital Indonesia untuk mendorong digitalisasi nasional secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan sebagai wujud pelaksanaan Arahan PercepatanTransformasi Digital,” kata Koordinator Jaringan Telekomunikasi Kemenkominfo, Aditya Iskandar dalam Mining Talks bertema: Digital Technology to Enhance Efficiency and Productiviy.

Pembangunan jaringan backbone fiber optik ini, menurut Aditya, akan disasarkan juga ke kawasan industri pertambangan di Indonesia. Karena, masih ada beberapa area pertambangan yang belum terjangkau layanan telekomunikasi.

Aditya menjabarkan, fondasi tersebut diwujudkan melalui empat kebijakan strategis, yaitu: memperluas cakupan akses infrastruktur digital, mendorong penguatan adopsi teknologi,meningkatkan talenta digital, dan menyelesaikan regulasi pendukung.

Kemenkominfo, disampaikan Aditya, mempunyai program prioritas 2020-204. Yaitu, penyediaan BTS 4G di 9.113 desa 3T, fasilitasi operator di 3.435 desa non 3T, akses internet pada 150.000 titik layanan publik, kapasitas Satelit 37 Gbps, Satelit Multifungsi Satria 1 150 Gbps, Hub 140 Gbps, IP internet 150 Gbps, hot backup 80 Gbps dan Satria 2 300 Gbps, pemanfaatan Palapa Ring, Pusat Monitoring Telekomunikasi dan Pengukuran QoS pada 514 kab/kota, dukungan infrastruktur penyiaran digital (Revitalisasi Pemancar TVRI), dan  revisi UU Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran, dan aturan turunan.

Aditya juga menyampaikan tentang penyediaan infrastruktur TIK pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik. Saat ini sedang dilaksanakan farming refarming spektrum fekuensi 1.310 MHz, pengembangan Lab Uji Perangkat Telekomunikasi, revitalisasi perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), pembangunan 2 Data Center Nasional, pemanfaatan aplikasi SPBE, implementasi UU PDP, penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet, dan Literasi Digital 50 juta masyarakat.

Selain itu, imbuhnya, juga dilaksanakan Pelatihan Digital Talent, transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik), Scaling-up 33.000 UMKM melalui Teknologi digital, program 150 Startup Digital Aktif & Fasilitasi Startup Naik Kelas, serta implementasi Smart City di 5 Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata dan Kawasan.

Menurutnya, pengembangan program digitalisasi ini memerlukan kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak. Mulai dukungan dari akademisi, kampus dan universitas yang memberikan kontribusi ilmu, pengetahuan, hasil riset, kajian, eksperimen dan pengalaman, inovasi bisnis, use case dan teknologi.

Dukungan dari kalangan pelaku bisnis dan asosiasi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, dan menjamin keberlanjutan bisnis. Kemudian, pemberdayaan masyarakat dan komunitas lokal yang memberikan kontribusi kreativitas, tenaga kerja dan dukungan masyarakat setempat.

Sementara dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi dan sinergi, menentukan kebijakan makro, kemudahan, akselerasi atau percepatan, debottlenecking, dan fasilitasi antar pemangku kepentingan.

“Tak kalah penting dukungan dari media sebagai mata, telinga dan corong untuk penyebaran informasi terkini dan valid,” kata Aditya. (Syarif)