NIKEL.CO.ID, 21 November 2022—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi organisasi penghasil nikel perlu adanya visi negara dengan sumber daya nikel.
Pernyataan ini muncul seiring dengan usulan yang disampaikan oleh Menteri Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam membentuk organisasi negara-negara penghasil nikel.
Dalam catatan Arifin, memang diperlukan adanya kebijakan dari berbagai negara penghasil nikel terkait menyepakati pembentukan organisasi internasional terutama pemanfaatan nikel secara keseragaman.
“Saya pikir ya, memang harus ada kesatuan visi di negara-negara dengan sumber daya alam nikel, itu bagaimana mereka memberlakukan material ini ke depan, kebijakannya supaya ada keseragaman,” ungkap Menteri Arifin saat kepada wartawan di kawasan Bundara Hotel Indonesia, Minggu (20/11/2022), seperti dikutip Sindonews.
Meski cenderung menyepakati adanya organisasi tersebut, Arifin justru mewanti-wanti wadah serupa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) itu justru memberlakukan kartel. Organisasi ini bisa menetapkan harga hingga membatasi komoditas energi tersebut.
“Cuma satu pesan saya ini jangan sampai jadi kartel,” Arifin Tasrif menegaskan.
Beberapa waktu lalu Menteri Bahlil juga menilai adanya organisasi negara-negara dengan sumber daya nikel dapat mengkoordinasikan kebijakan tersebut, ditambah saat ini Indonesia sedang mempriotitaskan hiliriasasi sumber daya alam dalam rangka pengembengan ekosistem kendaraan listrik.
“Selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik,” kata Menteri Bahlil.
Melalui kolaborasi tersebut, Bahlil berharap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata. (Fia/Edior:Syarif)
