NIKEL.CO.ID, 1 November 2022 – Bakal Calon (Balon) Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Dr. Anggawira, M.M., MH., mengapresiasi langkah tepat kebijakan hilirisasi industri oleh Presiden Jokowi yang dimulai sejak 2020 dengan larangan ekspor bijih nikel. Namun perlu dukungan infrastruktur yang lebih massif untuk ketersediaan energi.
Anggawira merupakan Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2019–2022, dan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia periode 2021–2026.
Selain itu, dia juga saat ini tercatat menjadi Tim Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM 2019-2024 serta Komisi Pengawas SKK Migas dan Komisaris Utama anak perusahaan Krakatau Steel, PT KHI Pipe Industries.
Anggawira lolos dalam verifikasi dalam bursa calon Ketum HIPMI periode 2022-2025 yang akan diselenggarakan pada Musyawarah Nasional (Munas) XVII HIPMI pada Desember 2022 nanti.
“Pertama kita apresiasi dari langkah yang tepat. Ini tinggal butuh dukungan infrastruktur yang memang lebih masif, terutama dari sisi ketersediaan energi,” kata Anggawira kepada nikel.co.id, melalui percakapan telepon, Selasa (1/11/2022).
Menurut Anggawira, dalam pelaksanaan Indonesia menjadi negara industri besar terutama dari produk nikel langkah yang harus dilakukan pemerintah mempersiapkan infrastruktur yang cukup dan tepat. Sehingga memberikan kemudahan bagi para pengusaha pertambangan maupun industri.
Dilihat dari sisi penggunaan teknologi oleh pengusaha tambang maupun industri hilirisasi masih tertinggal jauh dengan perusahaan asing. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mampu diselesaikan dengan tepat. Sehingga para pengusaha lokal maupun nasional dapat bersaing dengan perusahaan asing selama ini.
“Hal itu yang mungkin harus dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Anggawira.
Selain itu, Anggawira menegaskan bahwa selain ketersediaan infrastruktur oleh pemerintah, transformasi teknologi juga sangat penting. Sehingga pemerintah harus bekerjasama dengan perusahaan asing dan mewajibkan perusahaan asing itu untuk melakukan transformasi teknologi kepada pengusaha lokal maupun nasional.
Kalau hal itu terpenuhi maka kebijakan hilirisasi industri yang dicanangkan oleh Pemerintah akan berhasil dan optimal. Kemudian mampu mendongkrak pendapatan negara yang sangat signifikan.
“Hal itu yang mungkin harus dipenuhi oleh pemerintah dan tentunya adanya kewajiban-kewajiban dari sektor asing untuk melakukan kolaborasi, dan alih transfer teknologi yang diwajibkan kepada pengusaha lokal dan daerah,” kata Anggawira. (Shiddiq)
