NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) resmi menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) dengan Asosiasi Industri N ikel Filipina (Philippine Nickel Industry Association/PNIA) sebagai langkah strategis memperkuat kepemimpinan regional industri nikel antara dua produsen nikel utama dunia.
Penandatanganan MOU dilakukan Ketua Umum APNI, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nanan Soekarna, dan Direktur Eksekutif PNIA, Charmaine Olea-Capili, di University of Asia and the Pacific (UA&P), Manila, Filipina, Kamis, 12 Februari 2026.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, kerja sama ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan eksklusivitas, melainkan membangun koordinasi yang konstruktif demi masa depan industri nikel yang kompetitif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk secara resmi menandatangani MOU agreement antara APNI dan PNIA dalam kerangka IndoPhil Nickel Corridor, sebuah platform kerja sama strategis dua negara produsen nikel terbesar dunia,” ujar Meidy, di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Filipina untuk memperkuat rantai pasok nikel regional melalui pertukaran data industri nonkonfidensial, penguatan dialog kebijakan dan promosi investasi, pengembangan metodologi berbasis ESG, peningkatan kapasitas serta kolaborasi lapangan, hingga penguatan rantai nilai dari hulu ke hilir.
Kegiatan tersebut, katanya meneruskan, turut diisi dengan pertemuan dan diskusi bersama Madam Secretary Christina A. Roque dari Department of Trade and Industry Philippine, yang membuka peluang kolaborasi lebih luas dalam konteks mineral-mineral kritis dan transisi energi di kawasan ASEAN.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PNIA, Charmaine Olea-Capili, mengatakan, kemitraan tersebut sejalan dengan prinsip pengembangan mineral berkelanjutan ASEAN yang telah disepakati para menteri ASEAN yang membidangi sektor mineral pada Oktober 2025.
Prinsip-prinsip ASEAN, sambungnya, mengakui peran mineral kritis dalam mendukung sektor-sektor strategis, seperti energi, mobilitas, infrastruktur, serta transisi hijau dan digital.
“Meskipun kemitraan ini diinisiasi oleh industri, kami sengaja memastikan kerja sama kami berakar pada dan responsif terhadap arah ASEAN,” kata Olea-Capili.
Ia menjelaskan, perjanjian tersebut dirancang dalam lima pilar kolaborasi yang mencakup penguatan tata kelola data dan kebijakan, pembentukan platform dialog industri, fasilitasi pembelajaran lintas negara, pengembangan kapasitas dan SDM berbasis ESG, serta mekanisme kerja sama yang adaptif terhadap dinamika industri.
“Prioritas-prioritas ini memberikan sinyal yang jelas kepada investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya tentang arah perkembangan industri kita,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, salah satu hasil langsung yang didorong adalah promosi IndoPhil Nickel Corridor untuk menempatkan kedua negara sebagai kawasan strategis dalam investasi, koordinasi kebijakan, dan agenda transisi energi global, yang selanjutnya akan diimplementasikan melalui pertemuan teknis, putaran keterlibatan pemangku kepentingan di Indonesia dan Filipina, kunjungan tambang timbal balik, serta sesi pembelajaran bersama.
“Kami mengundang mitra pemerintah, investor, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dengan kami, karena pengembangan nikel yang bertanggung jawab tidak hanya harus mendukung transisi energi global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi komunitas di lapangan. APNI dan PNIA berkomitmen untuk mendengarkan dan terus mendorong kerja sama ini agar kepercayaan dapat terbangun,” pungkasnya. (Tubagus)
