NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Upaya dekarbonisasi industri nasional kian diarahkan menjadi strategi dagang dan daya saing global, termasuk untuk sektor pertambangan dan hilirisasi nikel yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.
Hal itu mengemuka dalam lokakarya (workshop) Indonesia Industrial Decarbonization Market Assessment and Pipeline Development yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan World Bank di Jakarta, Rabu pagi (11/2/2026).
Kepala Pusat Industri Kecil dan Menengah Kemenperin, Apit Pria Nugraha, menegaskan, dekarbonisasi industri bukan lagi sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi ekonomi nasional untuk menjaga akses pasar ekspor dan keberlanjutan pertumbuhan.
“Dekarbonisasi industri merupakan bagian penting dari komitmen nasional untuk menurunkan emisi sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ini bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga strategi bisnis dan daya saing nasional,” ujar Apit.
Dia memaparkan, industri pengolahan nonmigas berkontribusi 19,07% terhadap PDB pada 2025, menopang sekitar 80% nilai ekspor nasional, serta menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Pertambangan dan hilirisasi nikel menjadi salah satu kontributor terbesar PDB di sektor industri pertambangan.
Dengan kontribusi sebesar itu, transformasi menuju industri rendah karbon menjadi krusial, terutama di tengah tekanan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dan tren rantai pasok hijau.
“Industri yang tidak bertransformasi akan menghadapi hambatan pasar global. Sebaliknya, yang lebih awal bertransformasi akan memperoleh keunggulan kompetitif,” tegasnya.
Sektor berintensitas energi tinggi, termasuk pertambangan dan pengolahan nikel, menjadi prioritas karena kontribusinya signifikan terhadap konsumsi energi dan emisi. Dalam konteks perdagangan, hilirisasi nikel yang menjadi andalan Indonesia untuk baterai kendaraan listrik justru menghadapi tantangan baru: tuntutan produk rendah karbon dari pasar global.
Melalui kolaborasi dengan World Bank dan konsultan KPMG (salah satu dari empat besar firma audit, pajak, dan konsultasi terbesar di dunia), Kemenperin telah melakukan market assessment dan walkthrough energy audit terhadap 25 perusahaan industri untuk mengidentifikasi peluang dekarbonisasi yang layak secara teknis dan finansial.
Dia menyebutkan, hasil audit tersebut akan menjadi dasar penyusunan pipeline proyek yang siap dibiayai. “Kita tidak lagi berbicara di tataran konsep. Kita sudah mengidentifikasi peluang nyata yang bisa segera dieksekusi dan dikembangkan menjadi investasi konkret,” ujarnya.
Kemenperin juga tengah menyiapkan skema pembiayaan hijau berbasis blended finance untuk menurunkan risiko investasi serta mengaitkan pembiayaan dengan kinerja penurunan emisi berbasis sistem measurement, reporting, and verification (MRV).
Selain itu, pemerintah mengembangkan konsep green industry service company (Gisco) sebagai mitra implementasi industri, mulai dari audit energi, desain proyek, pendampingan retrofit, hingga penyusunan proyek siap investasi. Tujuannya, menurunkan biaya transaksi, mengurangi kompleksitas teknis, dan mempercepat eksekusi dekarbonisasi langsung di tingkat pabrik.
Lead Energy Specialist The World Bank, Jas Singh, dalam forum tersebut menegaskan, dekarbonisasi industri di Asia Tenggara mendesak dilakukan karena sektor ini menyumbang sekitar 38% PDB kawasan dan hampir separuh lapangan kerja.
“Jika kita berbicara tentang pekerjaan, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi, kita tidak bisa mengabaikan sektor industri,” ujar Singh.
Menurut dia, tantangan utama bukan pada ketersediaan teknologi, melainkan pada biaya transaksi dan kurangnya entitas yang mampu mengagregasi proyek, menilai kelayakan, serta menghubungkan industri dengan pembiayaan. Hasil penilaian pasar menunjukkan potensi investasi dekarbonisasi industri mencapai sekitar US$200 juta, mencakup teknologi yang sudah matang secara komersial. (Shiddiq)
