NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil langkah tegas sekaligus terukur dalam menangani praktik pertambangan tanpa izin (Peti).
Ia menyoroti rangkaian insiden Peti yang menimbulkan korban jiwa dalam waktu yang berdekatan. Ia menyebut peristiwa di Bogor dan Jambi sebagai peringatan serius bagi negara untuk tidak lagi menunda langkah penataan di lapangan.
“Dua atau tiga minggu yang lalu ada kejadian Peti yang mengakibatkan orang meninggal sebelas orang di Bogor. Dua hari yang lalu di Jambi itu ada delapan orang yang meninggal akibat Peti,” ujarnya, dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan yang berjalan selama ini, terutama setelah terbentuknya struktur penegakan hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Keberadaan Gakkum, menurutnya, harus dibarengi dengan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Harus menunggu berapa orang lagi yang meninggal untuk ini bisa ditertibkan,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai penanganan Peti tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan reaktif. Ia meminta Kementerian ESDM menyusun langkah terukur yang mampu menjawab persoalan dari hulu hingga hilir, termasuk mempertimbangkan pola kerja sama dengan pihak lain yang relevan.
“Dirjen Gakkum sudah ada, jadi kami minta supaya Peti dicarikan jalan keluarnya, apakah nanti di aturannya mungkin sudah ada tapi penertibannya dikerjasamakan dengan Antam atau bagaimana, silakan bagaimana Pak Menteri memformulasikan dirinya,” katanya.
Menutup pernyataan, ia berharap langkah penertiban Peti dapat disertai edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus terwujud demi keselamatan masyarakat. (Tubagus)
