NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mengungkapkan, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) di sektor pertambangan merupakan tindak lanjut masukan DPR. Langkah ini bertujuan memperbaiki kontribusi sektor tambang, yang selama ini hanya menyetorkan sekitar 10–15% dari laba yang dilaporkan.
“Kami mengikuti banyak keluhan, termasuk yang disampaikan PT Vale, terkait persoalan RKAB yang menjadi perhatian publik. Kami bisa memaklumi, tetapi yang perlu dipahami adalah mengapa pemerintah bersikap seperti itu dan itu juga berasal dari masukan-masukan yang kami sampaikan,” ujar Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk. di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, persoalan utama terkait RKAB terlihat dari besarnya kuota produksi yang tercantum dalam sejumlah dokumen, namun realisasi eksplorasi dan eksploitasinya di lapangan sangat rendah, jauh di bawah angka yang diusulkan perusahaan.
“Banyak sekali RKAB ini yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kemampuan pelaku-pelaku usaha. Ada perusahaan yang mendapatkan kuota produksi jutaan hingga puluhan juta ton per tahun, tetapi realisasi eksplorasi dan eksploitasinya hanya sekitar 10–15%,” ujarnya.
Anggota Panja Pendapatan Negara Komisi XII itu juga mempertanyakan keberadaan sisa kuota produksi yang tidak terealisasi. Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan tata kelola karena kuota yang tidak digunakan secara optimal berpotensi membuka celah penyimpangan.
“Kalau realisasinya hanya sekitar 10%, lalu ke mana sisa kuota ini? Faktanya, banyak dokumen RKAB tersebut kemudian menjadi semacam dokumen terbang, berpindah-pindah ke mana-mana,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan terkait pengetatan RKAB, terutama untuk memastikan keseimbangan antara biaya operasional perusahaan tambang dan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Laporan keuangan, khususnya pada BUMN tambang, perlu mencerminkan proporsi yang lebih berimbang.
“Kami ingin pendapatan negara ini paling tidak berimbang dengan laba yang dilaporkan oleh BUMN. Jangan sampai yang terlihat justru operasional mencapai 80%, sementara pendapatan negara hanya sekitar 24%,” tegasnya.
Politisi Fraksi Partai Nasdem itu menambahkan, pemerintah masih memberikan dispensasi sementara sampai Maret atau April, tetapi pengetatan tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan tata kelola sektor pertambangan di masa depan.
“Kalau pemerintah saat ini memberikan dispensasi sampai Maret atau April, silakan dijalankan terlebih dahulu. Namun intinya, kami ingin benar-benar melihat siapa yang patuh dan taat, serta memastikan kebijakan ini berdampak pada perbaikan tata kelola dan pendapatan negara,” pungkasnya. (Tubagus)
