NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Harga nikel global pada 2025 berada pada level relatif rendah, terutama jika dibandingkan dengan 2023 dan 2024. Penyebab utamanya adalah kelebihan suplai (oversupply).
Head of Sustainability of Nickel Industries, Muchtazar, mengungkapkan hal tersebut dalam sesi wawancara langsung di CNBC Indonesia bertema “Dari Smelter ke Sustainability: Masa Depan Nikel di Era Transisi Energi’, dikutip Rabu (3/12/2025).
“Penyebab utamanya adalah oversupply. Banyak smelter dibangun dengan asumsi pertumbuhan permintaan baterai yang sangat cepat, tetapi ternyata permintaannya tidak tumbuh sepesat yang diperkirakan,” ujar Muchtazar.
Kondisi ini, katanya melanjutkan, diperparah oleh fakta bahwa mayoritas ekspor nikel Indonesia masih terkonsentrasi ke Tiongkok, pasar yang tengah mengalami pelemahan permintaan akibat tekanan ekonomi, terutama sektor properti.
Mengingat sekitar 70% nikel global digunakan untuk stainless steel, perlambatan dari Tiongkok menyebabkan harga global terkoreksi signifikan.
“Turunnya harga nikel membuat margin operasional perusahaan nikel di Indonesia semakin menipis. Ini harus diantisipasi industri ke depan,” tambahnya.
Namun, menurut dia, pergerakan proyeksi harga nikel 2026 tidak jauh berbeda dari 2025.
“Saya memperkirakan harga nikel berada di kisaran US$14.000–15.000 per ton. Pertumbuhan industri nikel tetap positif, tetapi permintaan global belum meningkat signifikan. Artinya, kondisi oversupply masih akan berlanjut,” paparnya.
Selain itu, meski 2026 dinilai masih stagnan, ia melihat peluang perubahan signifikan memasuki 2027 ketika EU Battery Passport mulai diberlakukan. Regulasi ini mengharuskan rantai pasok baterai memiliki jejak karbon dan kinerja environment, social, and governance (ESG) yang terverifikasi.
“Kita bisa melihat game changer bagi produk nikel kelas satu yang digunakan untuk baterai. Produsen dengan kinerja ESG baik bisa masuk ke pasar Eropa dan berpotensi mendapatkan harga premium,” katanya.
Menurutnya, konsep harga premium atau green premium sebenarnya sudah lama dibicarakan, tetapi hingga kini belum ada komitmen konkret. Meski demikian, Nickel Industries terus mengadvokasikan pentingnya skema insentif ini kepada pembeli maupun regulator.
Ia menegaskan, untuk menghasilkan nikel yang sesuai standar keberlanjutan global, diperlukan investasi signifikan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
“Investasi untuk meningkatkan kinerja ESG harus memiliki return of investment yang jelas. Karena itu, industri membutuhkan model bisnis yang mendukung transformasi menuju operasional yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Meski tantangan besar menghadang industri nikel, mulai dari oversupply hingga tekanan harga, transisi energi global tetap membuka peluang besar bagi nikel Indonesia.
“Ketika standar keberlanjutan mulai diterapkan secara global, di situlah kita bisa mendorong nikel Indonesia naik kelas, tidak hanya sebagai pemasok volume besar tetapi sebagai pemasok material hijau yang bernilai tinggi,” tutupnya. (Lili Handayani)
