NIKEL.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memperkenalkan sistem perizinan real-time berbasis teknologi geospasial dalam ajang Esri User Conference 2025 di San Diego, Amerika Serikat, pada 16 Juli lalu. Inovasi ini dinilai dapat menjadi solusi konkret bagi efisiensi dan daya saing sektor pertambangan Indonesia, khususnya tambang nikel yang tengah menghadapi tantangan transformasi digital.
Sistem ini dikembangkan untuk menjawab kompleksitas pengelolaan lebih dari 5.000 dokumen perizinan di seluruh subholding Pertamina. Dengan visualisasi spasial berbasis ArcGIS, sistem ini memungkinkan pemantauan status perizinan secara real-time, pencarian izin melalui chatbot, serta sistem peringatan dini terhadap masa berlaku izin.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan, pendekatan ini tidak hanya menyimpan data, melainkan menyajikan informasi dalam bentuk peta dinamis yang memperlihatkan lokasi, status, hingga potensi risiko perizinan di masa mendatang.
“Kecerdasan data lokasi ini mendukung optimalisasi aset, menghindari risiko denda, dan meningkatkan efisiensi lintas anak perusahaan. Ini bagian dari roadmap Pertamina menuju tata kelola kelas dunia,” ujar Fadjar melalui pers rilis yang diterima Nikel.co.id, Senin (21/7/2025).
Fase awal sistem ini telah berhasil diimplementasikan di PT Pertamina Patra Niaga, mencakup 322 dokumen perizinan strategis, seperti PLO (Persetujuan Layak Operasi), KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Hasilnya, Pertamina berhasil menghindari potensi kerugian hingga US$ 25 juta akibat keterlambatan sertifikasi dan denda.
Ia menambahkan bahwa inovasi ini sejalan dengan misi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi digital dan efisiensi energi nasional.
Digitalisasi Sistem
“Digitalisasi sistem ini akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi dan keterjangkauan energi, serta mendukung keberlanjutan operasional,” lanjutnya.
Teknologi ini mendapat dukungan dari Leslie Wong, Presiden Direktur Esri Indonesia, yang menekankan fleksibilitas platform ArcGIS dalam menjawab kebutuhan industri energi dan pertambangan.
“Geospasial kini bukan hanya alat visualisasi, melainkan fondasi pengambilan keputusan strategis berbasis lokasi,” ujar Wong.
Di sisi lain, penerapan sistem serupa dinilai sangat relevan bagi sektor pertambangan Indonesia, khususnya nikel, yang tengah memasuki fase penting transformasi digital. Dalam Indonesia Smart Mining Conference 2025 di Jakarta (16/7), para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam operasional tambang.
Prasetyo Gema, CEO Sentinel, menilai bahwa digitalisasi di sektor tambang tak hanya menyangkut efisiensi, tetapi juga keselamatan kerja.
“AI dan otomasi harus digunakan untuk memperkuat peran manusia, bukan menggantikannya. Teknologi memungkinkan pekerja tambang menjadi operator sistem yang lebih aman dan efisien,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan, sistem digital memungkinkan akses data real-time yang penting dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat—kemampuan yang juga menjadi nilai utama dalam sistem perizinan Pertamina.
Dengan target implementasi penuh pada Agustus 2025, sistem perizinan real-time Pertamina bisa menjadi model bagi sektor pertambangan nasional, terutama nikel, untuk meningkatkan daya saing global, menekan biaya operasional, dan mendukung target keberlanjutan. (Shiddiq)
