NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Indonesia membuktikan komitmen tinggi terhadap penerapan standar Enviroment, Social and Governance (ESG) dalam pengelolaan tambang dengan standar global berada di persentil 10 diantara perusahaan tambang dunia.
Penerapan ESG ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran manusia terhadap isu lingkungan yang semakin buruk, membuat organisasi pemerintah maupun swasta dari berbagai negara menggembar-gemborkan tanggung jawab perusahaan terutama tambang untuk memperbaiki dan mengelola tambang yang ramah lingkungan. Sehingga menghasilkan standar lingkungan berkelanjutan yaitu ESG.
Apalagi di Indonesia, yang kini terkenal sebagai rajanya nikel dunia. Hal ini dikarenakan produksi nikel dunia terbesar di hasilkan dari Indonesia sekitar 63%. Indonesia juga merupakan negara terbesar pemilik cadangan nikel nomor satu di dunia saat ini.
Indonesia pun menjadi sorotan dunia, terutama dalam segi keberlanjutan dan penerapan ESG di sektor tambang. Mereka mengharapkan Indonesia sama dengan negara mereka, yakni Negara Barat – Eropa maupun Amerika Serikat yang menerapkan standar ESG yang ketat.
Di satu sisi menjadi hal yang sangat positif dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan untuk bersama mengurangi perubahan iklim yang buruk dan mencapai pengurangan emisi gas karbon.
Namun di sisi lain, lingkungan pertambangan terutama nikel antara Indonesia dengan negara lainnya itu memiliki perbedaan kontur, dan wilayah yang berbeda. Di negara lain, penambang nikel membutuhkan pembukaan lahan dengan cara menambang ke dalam tanah yang cukup dalam. Sehingga kerusakan tanah dan lingkungan sangat berdampak.
Sedangkan, kontur tanah dan wilayah di Indonesia itu lebih mudah dan bijih nikel itu ada di permukaan tanah. Sehingga tidak memerlukan penggalian tanah yang dalam untuk mendapatkan bijih nikel tersebut. Jadi, dampak kerusakan lingkungan sebenarnya tidak terlalu parah dan lebih mudah di reklamasi.
Hal ini seperti disampaikan oleh Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey yang mengatakan bahwa di Eropa akan menerapkan sistem paspor baterai sesuai standar ESG pada tahun 2026 nanti. ESG itu berarti harus bersih dari sisi lingkungan, sosial, tata kelola, dan jejak rantai pasok.
“Tapi yang jadi masalah, standar itu disusun dari sana, tanpa memahami konteks di sini,” jelas Meidy dalam tayangan YouTube Tempo, Program Cakap-Cakap, Senin (12/5/2025).
Menurutnya, Indonesia sudah memiliki dasar hukum tentang pengelolaan lingkungan dan perbaikan lingkungan di sektor pertambangan yang menjamin penerapan ESG untuk mengelola lingkungan berkelanjutan.
“Kita ini nikel laterit, beda dengan negara-negara lain yang pakai nikel sulfida dan metode bawah tanah. Prosesnya beda, kondisi geologis beda. Jangan samakan Norwegia dengan Sulawesi,” tegasnya.
Hal ini diperkuat dengan bukti nyata dari salah satu perusahaan tambang Indonesia yakni PT Merdeka Copper Gold yang meraih posisi peringkat #1 dalam Peringkat Risiko ESG Sustainalytics di antara perusahaan pertambangan Indonesia dalam industri logam yang terdiversifikasi.
Sebagaimana dikutip laman Merdeka Copper Gold, dari Morningstar Sustainalytics mengenai pembaruan peringkat ESG terbaru Merdeka pada tanggal 14 Maret 2025 berada di peringkat #1. Merdeka meningkatkan skornya menjadi 27,2 sambil mempertahankan peringkat risiko sedang.
Perusahaan tambang Indonesia ini, membuktikan keberadaannya di tingkat global yang terus meningkat dari persentil ke -16 ke persentil ke -10 di antara perusahaan yang dinilai dalam subindustri logam dan pertambangan yang beragam di seluruh dunia.
Peringkat ini, tentu menunjukkan bahwa perusahaan tambang Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan dan upaya berkelanjutan untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Morningstar Sustainalytics merupakan lembaga pemeringkat ESG terkemuka dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, menyediakan solusi inovatif yang membantu investor institusional global untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko dan peluang yang didorong oleh ESG. (Shiddiq)
