NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, memberikan pandangannya tentang tantangan dan harapan terhadap perkembangan industri pertambangan Indonesia, khususnya sektor nikel.
Menurut Djoko, salah satu isu krusial yang dihadapi sektor pertambangan saat ini adalah kurangnya eksplorasi yang intens sejak 2018.
“Kita tidak ada eksplorasi dari tahun 2018, sehingga lama-lama barangnya akan habis jika terus diambil tanpa adanya eksplorasi baru,” ujar Djoko kepada nikel.co.id dalam wawancara pada Rabu (4/12/2024).
Ia menambahkan bahwa eksplorasi membutuhkan dana yang besar dan berisiko tinggi, namun sangat vital untuk memastikan keberlanjutan pasokan sumber daya alam di masa depan.
Djoko juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor pertambangan.
“Data yang ada sekarang bermacam-macam dan kadang tidak bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Saya berharap apa yang disampaikan oleh pihak kementerian terkait data bisa segera diperbaiki, agar kita memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Mengenai dukungan pemerintah, Djoko berharap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang baru saja menjabat dapat mewujudkan janji-janji untuk memperbaiki iklim usaha di sektor pertambangan.
“Harapan saya, kebijakan-kebijakan yang ada bisa mendorong perbaikan. Kalau usaha berjalan baik, pajak akan meningkat, orang juga senang, dan kebahagiaan serta kemakmuran akan tercipta,” katanya optimistis.
Sementara itu, Djoko juga mengingatkan pentingnya dana eksplorasi yang saat ini masih belum jelas besarannya.
“Eksplorasi itu sangat mahal, seperti main judi, kalau tidak dapat ya hilang. Tapi kalau kita tidak berani mengeksplorasi, kita akan kehilangan masa depan tambang,” tegasnya.
Ia berharap dana eksplorasi tidak dipersempit dan dapat digunakan seoptimal mungkin untuk memastikan keberlanjutan industri pertambangan Indonesia.
Dia menekankan bahwa kebijakan-kebijakan terkait eksplorasi harus diharmonisasi dengan prinsip kemajuan yang progresif.
“Prinsip keharmonisan dalam kebijakan akan menciptakan kemajuan yang seimbang antara pelaku usaha dan pemerintah,” tutupnya.
Dengan adanya dorongan untuk eksplorasi yang lebih besar, serta perbaikan data dan kebijakan yang mendukung, Djoko berharap industri pertambangan Indonesia, terutama nikel, akan terus berkembang dan memberi manfaat bagi negara dan masyarakat. (Shiddiq)
