NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menegaskan ke depan akan lebih memperhatikan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang. Pengawasan harus lebih ditingkatkan lantaran dampak lingkungan di sektor pertambangan nikel sangat buruk, terlebih pada perusahaan perusahaan tambang kecil.
Penegasan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum II APNI, Yosef Paskananda, usai menghadiri seminar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) bertema “Terobosan Hijau: Alih Fungsi Tambang untuk Masa Depan Berkelanjutan,” di Gedung BPSDM, Rabu (16/10/2024).
“Kalau kita lihat dari udara, penambangan nikel sama sekali tidak melakukan penimbunan-penimbunan, terus kemudian reboisasi, after mining. Mereka tidak melakukan hal itu dengan baik,” ujar Yosef.
Untuk itu, ia dengan tegas mengatakan, tambang-tambang nikel harus dipaksa untuk melakukan pascapenambangan. Tak hanya itu, komitmen untuk melaksanakan pascatambang juga perlu diterapkan perusahaan.
Terkait masalah net zero emission (NZE), dia berpandangan, tidak bisa langsung terwujud, tetapi harus melalui tahapan untuk sampai pada tujuan NZE.
“Jadi, memang kita tidak bisa langsung bisa zero emission. Itu susah. NZE tak mungkin dilakukan sekarang, tapi tahapan untuk menuju ke sana sudah mulai dilakukan, misalnya pasca tambang dan reboisasi,” tuturnya.
Contohnya, ia mendeskripsikan, saat ini sudah ada kolam-kolam bekas tambang yang digunakan untuk ternak ikan, sehingga langkah-langkah tersebut tidak merusak lingkungan. Sudah mulai ada arah untuk perbaikan lingkungan.
Namun, ia mengakui, di sektor nikel memang belum menunjukkan progres positif yang ditunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat atas hasil komitmen reboisasi perusahaan.
“Itu belum ada. Jadi, mungkin APNI harus mulai menggalakkan kepada anggota untuk mengingatkan dan memberi terobosan-terobosan baru,” tutupnya. (Lili Handayani)
