NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Asisten Program dan Penelitian Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan The Prakarsa, Ricko Nurmansyah, menyampaikan, hasil penelitian dampak industri nikel dan aliran pembiayaan serta keterlibatan lembaga keuangan dalam pembiayaan industri nikel terkait pembiayaan transisi energi berkeadilan.
Hal ini disampaikan dalam diskusi yang bertema “Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel” yang diselenggarakan The Prakarsa, di Jakarta pada Rabu (9/1/2024).
Hasil penelitian yang berjudul: “Mempertanyakan Komitmen Bank Dalam Pembiayaan Transisi Energi Yang Berkeadilan: Studi Kasus Eksploitasi Nikel di Indonesia”.
“Latar belakang dimulai dengan bagaimana nikel menjadi salah satu mineral penting dalam energi terbarukan dan juga masuk ke dalam road map hilirisasi dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu sendiri. Contoh kasusnya seperti di Sulawesi dan Maluku Utara,” kata Ricko dalam acara itu, Jakarta, Jumat (11/1/2024).
Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu mencapai 52 persen atau sekitar 72 juta ton nikel menurut data badan geologi tahun 2020. Selain itu, dilihat dari Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tambang dan smelter itu linier dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Misalnya di Sulawesi Tengah naik 3,47 persen dari tahun 2021.
Tetapi, lanjut dia, hal itu tidak linier dengan penurunan kemiskinan dari 2021 hingga 2022 angkanya hanya turun 0,88 persen, dan untuk pengangguran pada 2021 sampai 2022 angkanya hanya turun 0,75 persen yang cukup signifikan.
“Industri hulu nikel, yaitu tambang dan smelter di beberapa tempat yang ditemukan berdampak negatif pada lingkungan dan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), termasuk kerja layak. Belum ada informasi terkait aliran pembiayaan ke industri hulu nikel yang dilakukan bank,” ujarnya.
Dalam penelusuran, dia menuturkan, terhadap aliran pembiayaan perlu dilakukan untuk mengetahui bank yang membiayai, dengan tujuan dapat menginformasikan kepada mereka dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan. “Sehingga pihak bank dapat memperbaiki praktik keuangan berkelanjutan,” tuturnya.
Pada sesi berikutnya, Ia memaparkan, mengenai posisi nikel Indonesia bahwa nikel yang dibutuhkan untuk bahan baku kendaraan listrik saat ini adalah nikel sulfat.
“Dan ternayata nikel sulfat itu sendiri, kita belum bisa memproduksi sampai tahun 2022,” paparnya.
Ia menambahkan, menurut pemberitaan pada 2023 produksi nikel sulfat di Indonesia sedang berlangsung proses produksinya.
“Paling juga kita sampai Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang diproduksi oleh Harita Group bekerja sama dengan perusahaan China dan juga anak perusahaannya yang mayoritas ada dibawahnya, dan sebagian besar ekspor kita ke China sebesar sekitar 17.000 ton sebagai bahan dasar pembuatan stainless steel,” tambahnya.
Ricko juga menjelaskan, dalam penelitian ini pihaknya menggunakan studi literatur dan analisis konten media massa, terutama dalam aliran keuangan sedangkan analisis media mengikuti perkembangan pemberitaan di bidang lingkunagn, sosial dan tata kelola.
“Kita menggunakan lima media dengan rating tertinggi, kita ambil dari similiarweb, yaitu Kompas, Detik, Tribune, Pikiran Rakyat, dan Suara.Com., dan juga anastasi pernyataan yang disusun dengan konsep yang sudah disusun. Terakhir penelusuran aliran keuangan dengan menggunakan follow the money,” jelasnya.
Dia mengakui, ada keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan dalam aliran keuangan. Ia menemukan aliran yang masuk tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya bisa diakses.
“Sehingga kita melakukan pendekatan ketika aliran keuangan ini masuk, misalkan ke satu perusahaan yang sudah terbuka maka kita turunkan, kira-kira aliran keuangan itu masuknya kemana, perusahaannya apa, dan dia melakukan apa,” pungkasnya. (Shiddiq)
