NIKEL.CO.ID, 5 JULI 2023 – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan pentingnya kehadiran Indonesia Nickel Price Index (INPI) untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga dalam negeri, yakni konflik antara penambang dan pabrik smelter nikel.
“Sebenarnya, ini berkaca pada apa yang sudah terjadi di lokal dulu. Ide ini muncul karena terjadi perbedaan dari hulu ke hilir. Penambang dengan pabrik selalu terjadi konflik,” kata Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, Market Review IDXNews TV Jakarta, Selasa kemarin (4/7/2023).
Hal itu terjadi, katanya lebih lanjut, karena harga patokan mineral (HPM) nikel, yang dipublikasikan APNI setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) di dalam negeri, berdasarkan tiga bulan terakhir dari patokan harga yang diterbitkan London Metal Exchange (LME) yang kemudian dikali dengan formulasi yang telah disepakati pada 2017 dan 2020. Sementara itu, untuk nikel olahan Indonesia, seperti nickel pig iron (NPI), feronikel, dan komoditas nikel lainnya sebagian besar menurut data neraca perdagangan yang lebih banyak di ekspor ke negeri China.
“Mereka mayoritas menggunakan harga Shanghai Metals Market (SMM), sedangkan SMM adalah harga on spot (di tempat),” tuturnya.
Oleh karena itu, sambungnya, kalau HPM nikel menggunakan patokan LME yang diambil rata-rata tiga bulan terakhir, sedangkan SMM mendasarkan harga nikel ditentukan di tempat atau on spot, maka akan terjadi kesenjangan atau gap.
“Tentu terjadi GAP yang luar biasa! Jadi, kalau kami menghitung beberapa bulan kemarin, sekitar Juni kemarin, ada GAP sekitar 30%-35% antara bijih nikel berbasis harga LME dan nikel olahan yang menggunakan harga China (SMM),” tegasnya.
Menurut Meidy, ada tiga hal yang mendasari masukan dan pertimbangan dalam pembentukan INPI untuk menyelesaikan konflik internal dalam negeri. Meskipun semua orang bangga atas keberhasilan hilirisasi secara eksternal, di dalam rumah sendiri masih ribut antara hulu dan hilir.
“Pertama mengenai perbedaan harga, kedua tentang tata kelola, lalu ketiga pelaksanaan good mining practice (GMP) dan penerapan environmental, social, and governance (ESG). Sehingga, kita nanti tidak di-reject oleh Pajak Insentif Amerika atau Inflation Reduction Act (IRA),” paparnya.
Sekadar informasi, IRA adalah UU yang disahkan oleh Biden pada 16 Agustus 2022 dan dinilai sebagai tindakan signifikan oleh Kongres AS mengenai energi bersih dan perubahan iklim dalam sejarah bangsa AS. Diketahui bahwa nilai investasi dari UU tersebut adalah senilai US$370 miliar, setara Rp5,4 kuadriliun.
Pengesahan IRA bertujuan untuk mengkatalisasi investasi dalam kapasitas produksi dalam negeri, mendorong pengadaan pasokan penting di dalam negeri atau dari mitra perdagangan bebas, memulai research and development (R&D) serta komersialisasi teknologi terdepan, seperti penangkapan dan penyimpanan karbon dan hidrogen bersih.
“Hal-hal ini yang sedang kita diskusikan dan kita mencari jalan keluar. Dan, pemerintah sangat setuju sudah waktunya Indonesia mempunyai yang namanya Indonesia price, Indonesia pride. Ini kebanggaan kita biar tidak terjadi konflik mulu di dalam,” sambung dia.
Meidy juga menguraikan parameter dan infrastruktur yang digunakan untuk pembentukan INPI. Menurut dia, Indonesia dalam industri nikel termasuk dalam new commerce (perdagangan baru) dan penggunaan teknologi untuk pengolahan nikel dari hulu hingga hilir pun termasuk baru.
“Dengan kondisi yang ada kita masih butuh arahan (input) atau masukan dari para co-player yang sudah expert. Contohnya, dari LME, SMM, Argus Media, dari beberapa expertise dunia dalam rangka perhitungan formulasi atau metodologi perhitungan komoditas nikel,” urainya.
Bahkan, katanya lebih jauh, APNI sudah melakukan beberapa kali diskusi dan menjalin kolaborasi dengan asosiasi dan organisasi internasional, di antaranya LME, Argus Media, Wood Mackenzie, institusi dan lembaga penelitian, konsultan internasional, SMM, FerroAlloy, dan Asian Metals, perguruan tinggi, dan lembaga hukum.
“Bahkan, Mei 2023 kemarin kita mengadakan konferensi bersama SMM dan APNI di Jakarta. Mereka hadir dan siap membantu Indonesia,” tuturnya.
Ia menambahkan, dasar yang harus diperhatikan dan dikuasai dalam pembentukan dan pengaturan INPI adalah mekanisme perhitungan, metodologi yang digunakan, dan dari sisi produsen. Produsennya adalah Indonesia itu sendiri mulai sektor hulu hingga hilir, termasuk user atau penggunanya. User bukan hanya satu atau dua negara, tapi ada banyak negara.
Selain itu, perlu juga memperhatikan perkembangan dampak ekonomi global akibat terjadinya resesi dan kemerosotan ekonomi terhadap berbagai negara yang mengalaminya.
“Dan, yang paling penting lagi adalah konsep metodologi perhitungan dan tidak melupakan faktor dari sisi produsen itu sendiri,” tegasnya.
Indonesia, lanjutnya lagi, sudah mendapatkan masukan dari para pemain papan atas industri nikel (top players), sehingga target pemerintah untuk membentuk INPI dapat terlaksana tahun depan.
“Kita bantu doa sehingga betul-betul terlaksana tahun depan dengan sempurna. Sehingga untuk nikel, kita benar-benar membuat yang namanya ‘Negara Adidaya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia’ karena Nikel,” katanya berharap.
Menurut Meidy, terkait pelaksanaan INPI untuk mempengaruhi pasar dan mengurangi persaingan yang tidak produktif, Indonesia harus bercermin dan mau menerima masukan dan saran dari para ahli. Kemudian, memahami metodologi yang tepat dan bagaimana mengantisipasi gejolak pasar ketika INPI diberlakukan. Karena, pasar merupakan hal yang paling penting untuk berlakunya INPI ini nantinya.
“Inti dari semuanya itu adalah bagaimana dari seluruh produk olahan nikel itu menjadi end product. Selama ini kita masih dalam posisi memproduksi intermediete product (produk antara), NPI, feronikel, MHP, dan nikel sulfat. Belum ada yang namanya end product Indonesia, seperti baterai dan EV. Mudah-mudahan ke depannya kita punya baterai made in Indonesia, EV made in Indonesia,” katanya menggarisbawahi.
Dia bercerita, dalam kunjungannya ke Moskow, Rusia, beberapa waktu lalu, dia melihat electric booth (bilik listrik) dan sempat terpikir kalau Indonesia punya electric booth. Bayangkan dengan luas 17.000 pulau, maka ini akan menjadi hits market (laris manis) dan hemat. Ia berpandangan, ketika berbicara green energy maka kondisi alam Indonesia sangat mendukung karena semua bahan ada di sini dan itu bukan hal yang mustahil untuk dibuat.
“Bukan hanya EV tapi electric booth juga bisa kita buat di Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, dia mengemukakan, kalau semua barang sudah menjadi end product dari hulu hingga ke produk jadi, bukan hanya sampai pada hilirisasi dan produk-antara, maka hal ini akan memudahkan mekanisme metodologi perhitungan harga dari bahan baku nikel sampai ke nikel end product nantinya.
Sementara itu, untuk optimisme para pengusaha tambang nikel, APNI menilai, di tengah kritik dari pihak internasional terhadap permintaan penghapusan kebijakan larangan ekspor, maka harus ada pembenahan di internal.
“Jangan cuma menggaungkan kita berhasil tapi seperti dalam rumah tangga pasti ada ribut-ributnya di dalam rumah tangga kita sendiri, yaitu hulu dan hilir, penambang dan pabrik masih saja ada konflik. Kita harus lakukan pembenahan konflik-konflik ini sehingga kita mantap untuk berkaca ke depan dan kita sudah sangat berhasil,” sambungnya.
Lebih daripada itu, menurut Sekum APNI ini, yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan good mining practice (GMP), tata kelola dan tata niaga yang benar, sehingga dapat memberikan pemasukan keuangan negara dalam penerimaan kas negara. Kemudian, pelaksanaan hilirisasi dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang positif, termasuk memberikan manfaat bagi masyarakat dari keberhasilan hilirisasi, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
“Tapi, yang penting masyarakat. Kembali lagi, masyarakat sejahtera. Jadi, negara kita lebih adidaya dari nikel,” ujarnya mengingatkan lagi.
Selain itu, dia menegaskan, pelaksanaan GMP, ESG harus benar-benar diterapkan sehingga dapat menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh generasi penerus.
“Untuk lingkungan kita baik-baik saja, tidak tercemar, untuk sosial kita harus masuk ke . Dan, yang paling penting adalah pelaksanaan good governance untuk memberikan kenyamanan, kepastian, dan keamanan untuk investasi di Indonesia,” tuturnya.
Reporter: Shiddiq
Editor: Rusdi Dj.
